Jakarta, ICMES. Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei mendesak pemerintah India agar mencegah kaum ekstremis Hindu dan partai-partai pendukungnya melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga Muslim.
Pakistan mengapresiasi sikap Pemimpin Besar Iran Ayatullah Ali Khamenei dan para pejabat Iran lainnya terkait dengan maraknya aksi kekerasan terhadap warga Muslim di India.
Gencatan senjata akhirnya diterapkan di Provinsi Idlib, Suriah, menyusul pertemuan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.
Berita selengkapnya:
Ayatullah Khamenei Desak India Hentikan Kekerasan terhadap Warga Muslim
Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei mendesak pemerintah India agar mencegah kaum ekstremis Hindu dan partai-partai pendukungnya melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga Muslim.
Imbauan di tengah kebungkaman khalayak dunia itu dia ungkapkan di Twitter, Kamis (5/3/2020), sembari mengingatkan pembiaran kekerasan terhadap warga Muslim di India dapat menyebabkan negara ini terkucil di Dunia Islam karena sangat melukai perasaan umat Islam di seluruh penjuru dunia.
Ketua parlemen Iran Majelis Syura Islam Ali Larijani juga angkat bicara dengan menegaskan bahwa maraknya kekerasan terhadap warga Muslim dalam beberapa minggu terakhir ini tidak sesuai dengan spirit budaya dan peradaban India selama ini. Karena itu, dia meminta pemerintah New Delhi agar mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencegah perkembangan buruk itu dan menyelesaikan perselisihan melalui cara damai.
Larijani menyebutkan bahwa UU kewarganegaraan baru di India mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap warga Muslim sehingga meresahkan warga Muslim yang notabene bagian dari komponen peradaban dan masyarakat India serta andil besar dalam pertumbuhan dan kemajuan negara ini.
Sebelumnya, Menlu Iran Mohammad Javad Zarif di Twitter mengutuk apa yang disebutnya gelombang kekerasan terorganisir terhadap warga Muslim di India, dan menyerukan kepada para pejabat India agar tidak membiarkan aksi pembunuhan itu berkelanjutan.
Zarif mengimbau supaya persoalan diselesaikan melalui jalur dialog dan pengindahan supremasi hukum.
Seperti diketahui, kekerasaan para ekstremis Hindu terhadap warga Muslim melanda berbagai kawasan di New Delhi, ibu kota India, hingga menjatuhkan puluhan korban jiwa dan luka, menghancurkan beberapa properti, rumah, dan masjid.
Kerusuhan itu dipicu oleh UU Amandemen Warga Negara (Citizenship Amendment Bill/CAB) yang diajukan oleh Perdana Menteri Narendra Modi. UU ini dinilai mendiskriminasi warga Muslim karena antara lain mengecualikan umat Muslim dalam pemberian kemungkinan kewarganegaraan India kepada imigran ilegal dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan.
Selain itu, umat Muslim India juga dikenai kewajiban pembuktian statusnya sebagai warga negara India, sehingga memungkinkan warga Muslim India justru akan kehilangan kewarganegaraan tanpa alasan.
Karena itu, ribuan warga Muslim lantas menggelar unjuk rasa, namun mereka dan warga Muslim lainnya malah diserang oleh para ekstremis Hindu yang mendukung UU tersebut hingga menjatuhkan banyak korban jiwa dan luka serta menimbulkan kerusakan pada properti dan rumah ibadah. (alalam/aljazeera)
Pakistan Apresiasi Pembelaan Iran atas Warga Muslim India
Pakistan mengapresiasi sikap Pemimpin Besar Iran Ayatullah Ali Khamenei dan para pejabat Iran lainnya terkait dengan maraknya aksi kekerasan terhadap warga Muslim di India belakangan ini.
Presiden Pakistan Arif Alvi di Twitter, Kamis (5/3/2020), menyatakan, “Pakistan menghargai sikap Imam Khamenei, dan kami setuju bahwa harus ada kepedulian kepada masalah krusial ini.”
Dia juga menyebutkan bahwa pembantaian massal oleh para ekstremis Nazi Jerman dan tragedi serupa di Myanmar berpotensi terjadi India, dan karena itu “kita jangan sampai membiarkan dunia melupakan genosida-genosida ini”.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi juga menyatakan dukungannya kepada kutukan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif terhadap apa yang disebutnya “gelombang kekerasan terorganisir terhadap warga Muslim di India”.
“Kami sepenuhnya mendukung apa yang dikatakan oleh saudaraku, Mohammad Javad Zarif, bahwa para pejabat India hendaknya menjamin kesejahteraan seluruh warga negara ini,” cuit Mahmood Qureshi.
Seperti diketahui kekerasan terhadap warga Muslim India oleh para ekstremis Hindu belakangan ini telah menjatuhkan puluhan korban jiwa dan luka yang sebagian besar adalah warga Muslim serta menimbulkan banyak kerusakan pada sejumlah rumah, toko, dan tempat ibadah warga Muslim. Kerusuhan ini dipicu oleh undang-undang baru kewarganegaraan ini yang diskriminatif terhadap warga Muslim. (alalam)
Gencatan Senjata Diberlakukan di Idlib Usai Pertemuan Putin dan Erdogan
Gencatan senjata akhirnya diterapkan di Provinsi Idlib, Suriah, menyusul pertemuan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Kamis (5/3/2020).
Dalam jumpa pers usai pertemuan di ibu kota Rusia itu, Putin dan Erdogan mengumumkan kesepakatan keduanya untuk gencatan senjata di Idlib.
Dalam pernyataan bersama Turki dan Rusia yang diumumkan usai pertemuan delegasi tingkat tinggi yang berlangsung lama, keduanya menekankan keharusan menghentikan eskalasi krisis kemanusiaan dan melindungi warga sipil di Idlib, memberikan bantuan kemanusiaan tanpa prasyarat, mencegah pemaksaan pengungsian kepada warga sipil, dan memfasilitasi kepulangan para pengungsi.
Dalam statemen yang dibacakan oleh Menteri Luar Negeri Turki dan Menteri Luar Negeri Rusia itu kedua pihak mengaku sepakat “menghentikan semua aktivitas militer di sepanjang garis kontak di kawasan de-eskalasi di Idlib sejak pertengahan Kamis malam Jumat”.
Statemen itu menambahkan bahwa akan disediakan jalur aman di sepanjang 6 kilometer di bagian utara jalur internasional M4 dan 6 kilometer di bagian selatan jalur M5, dan akan ditetapkan pula beberapa rincian dalam jangka waktu tujuh hari ke depan.
Disebutkan pula bahwa patroli Turki dan Rusia akan dimulai pada 15 Maret mendatang di sepanjang jalur M4 antara kawasan Tarnabeh di barat Saraqeb dan daerah Ain al-Hur, sementara gencatan senjata di Idlib mulai diberlakukan pada hari Jumat pukul 00.01 waktu setempat.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia dan Turki telah mencapai dokumen bersama tentang penyelesaian di Suriah setelah pembicaraan di Kremlin.
“Berdasarkan hasil negosiasi kami, kami telah menyetujui dokumen bersama, yang syaratnya akan diumumkan oleh para menteri luar negeri,” kata Putin dalam konferensi pers dengan Erdogan.
Dia menambahkan, “Dokumen itu menguraikan solusi yang kami kembangkan dengan Presiden Turki, Tuan Recep Tayyip Erdogan, selama pembicaraan hari ini yang berlangsung selama lebih dari enam jam.. Kami hari ini telah mengkonfirmasi minat negara kami untuk melanjutkan pekerjaan mereka dalam kerangka formula Astana. Proses Astanalah yang memberikan dorongan serius dalam konteks penyelesaian Suriah. ”
Di pihak lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku bahwa dalam pertemuan ini dia menyetujui penerapan gencatan di Idlib sejak pertengahan Kamis malam Jumat.
Dia juga menyatakan bahwa Turki berhak bereaksi terhadap serangan tentara pemerintah Suriah.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kepada wartawan di Moskow bahwa Putin dan Erdogan menyetujui penyediaan jalur yang aman di provinsi Idlib.
Seperti diketahui, Provinsi Idlib dan sekitarnya di barat laut Suriah belakangan dilanda eskalasi militer yang melibatkan langsung tentara Turki sehingga menjatuhkan banyak korban tewas dan luka dari pihak Turki maupun pihak Suriah. (raialyoum)
