Jakarta, ICMES. Ribuan orang berdemonstrasi di Teheran, ibu kota Iran, untuk menandai peringatan ke-13 peristiwa aksi unjuk rasa nasional tahun 2009 yang mengakhiri kerusuhan pasca pemilu saat itu.

Benjamin Netanyahu dilantik sebagai perdana menteri Israel dengan kabinet kanan-keras yang berjanji untuk menggagalkan program nuklir Iran dan memperkuat militer Israel.
Raja Abdullah II dari Yordania menyatakan bahwa negaranya, yang berwenang sebagai penjaga kompleks Masjid al-Aqsa, siap menghadapi konflik jika “garis merah†di atas situs suci di Kota Tua al-Quds dilanggar .
Berita Selengkapnya:
Ribuan Orang Berunjuk Rasa di Ibu Kota Iran, Ada Apa?
Ribuan orang berdemonstrasi di Teheran, ibu kota Iran, untuk menandai peringatan ke-13 peristiwa aksi unjuk rasa nasional tahun 2009 yang mengakhiri kerusuhan pasca pemilu saat itu.
Massa demonstran yag berkumpul di Lapangan Imam Hossein, Kamis (29/12), mengutuk aksi kekerasan dan sabotase yang dilakukan oleh para perusuh dan pengacau yang didukung asing.
Peristiwa itu, yang dikenal sebagai epik 9 Dey, mengacu pada unjuk rasa akbar yang diadakan di Teheran dan kota-kota lain pada tanggal 9 bulan Dey dalam kalender Persia, yang bertepatan dengan 30 Desember, untuk mendukung Republik Islam.
Jutaan pengunjuk rasa berhasil mengembalikan ketenangan Iran setelah negara ini berbulan-bulan dilanda perselisihan politik dan kerusuhan yang disponsori asing, dan mengakhiri apa yang oleh otoritas Iran disebut sebagai hasutan pasca pilpres Juni 2009.
Setiap tahun, warga Iran menandai peringatan peristiwa itu dengan aksi unjuk rasa, yang pada tahun ini bertepatan dengan peringatan tiga tahun gugurnya jenderal legendaris Iran Qassem Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), di tangan pasukan AS di Baghdad, ibu kota Irak.
Selain itu, demonstrasi tahun ini terjadi setelah lebih dari tiga bulan kerusuhan pasca kematian wanita Kurdi Iran Mahsa Amini, 22 tahun.
Amini meninggal di rumah sakit tiga hari setelah dia pingsan di sebuah kantor polisi di Teheran pada 16 September. Penyelidikan mengaitkan kematiannya dengan kondisi medisnya, dan menepis tuduhan bahwa dia telah dianiaya oleh polisi.
Dalam komunike yang dirilis di akhir aksi unjuk rasa hari Kamis, para demonstran menegaskan bahwa kerusuhan jalanan sekarang telah berakhir di Iran, dan bahwa musuh lantas mulai membalas dendam melalui sanksi serta gangguan sistem moneter dan pasar valuta asing dengan tujuan menciptakan masalah ekonomi bagi masyarakat.
Para pengunjuk rasa juga mengucapkan terima kasih kepada Angkatan Bersenjata Iran dan mengapresiasi upaya dan langkah aparat keamanan dan intelijen dalam mempertahankan keamanan nasional.
“Kami tidak akan mentolerir niat jahat apa pun terhadap keamanan dan integritas wilayah negara kami, dan jika ada kemungkinan ancaman, maka kami sepenuhnya siap bersama dengan Angkatan Bersenjata untuk menghadapi musuh dan memberikan tanggapan kepada negara agresor untuk membuatnya menyesali tindakannya,†bunyi komunike itu.
Para demonstran juga menyerukan tindakan tegas terhadap para perusuh dan pelaku aksi kekerasan. (presstv)
Disumpah Jabatan, Netanyahu Utamakan Upaya Penghentian Proyek Nuklir Iran
Benjamin Netanyahu dilantik sebagai perdana menteri Israel dengan kabinet kanan-keras yang berjanji untuk menggagalkan program nuklir Iran dan memperkuat militer Israel.
Parlemen Israel, Knesset, pada hari Kamis (29/12), memberikan mosi percaya pada pemerintahan baru Netanyahu dengan 63 suara mendukung dan 54 suara menentang.
Yair Lapid, yang hanya setengah tahun menjabat perdana menteri, dalam sesi pengambilan sumpah mengatakan bahwa pemerintahan bersama dengan mantan perdana menteri Naftali Bennett menggagalkan upaya Presiden AS Joe Biden untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015, yang lazim disebut JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif).
“Berlawanan dengan semua prediksi dan ramalan yang mengerikan, pemerintah kami berhasil menghentikan penandatanganan perjanjian nuklir yang dihidupkan kembali dengan Iran,†ujar Lapid.
“Pasukan Garda Revolusi (Islam Iran/IRGC) tidak dihapus dari daftar organisasi teroris, dan Badan Energi Atom Internasional tidak menutup berkas investigasinya di Iran,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam pidato parlemen sebelum pengambilan sumpah pada hari Kamis, Netanyahu yang berusia 73 tahun menyebutkan misi utamanya adalah menghadang program nuklir Iran.
“Kami memiliki empat tujuan utama yang saya tetapkan hari ini. Yang pertama adalah menghadapi Iran, dan ini adalah masalah eksistensial, dan kami akan menjaga keberadaan dan keamanan kami. Yang kedua adalah untuk memulihkan keamanan dan pemerintahan di dalam Negara Israel. Yang ketiga adalah untuk mengatasi masalah biaya hidup dan perumahan, dan yang keempat adalah untuk memperluas lingkaran perdamaian,†terangnya.
Netanyahu menyatakan, “Ini adalah keenam kalinya saya membentuk pemerintahan. Saya dapat mengatakan bahwa saya memulai tahun ke-16 saya sebagai perdana menteri Israel.”
Netanyahu menggantikan Yair Lapid, pemimpin partai Yesh Atid, yang kini menjadi pemimpin oposisi.
Pemerintahan Netanyahu terdiri dari enam partai sayap kanan, yaitu Likud, Shas, United Torah Judaism, Noam, Religious Zionisme dan Jewish Power. Perusahaan Penyiaran Israel mengatakan bahwa pemerintah baru ini adalah sayap paling kanan dalam sejarah Israel.
Sesi diskusi pemerintah, yang berlangsung beberapa jam diwarnai aksi saling tuding antara kubu Netanyahu dan kubu oposisi.
Beberapa waktu lalu, dalam sebuah wawancara dengan Al-Arabiya, Netanyahu menegaskan kembali penentangannya selama ini terhadap kesepakatan nuklir Iran 2015 serta mendesak Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Dia menyebut JCPOA, yang ditandatangani oleh Iran dan sejumlah negara terkemuka dunia pada tahun 2015, sebagai “perjanjian yang mengerikan karena pada dasarnya memungkinkan Iran dengan persetujuan internasional, untuk mengembangkan nuklirâ€. (raialyoum/ii)
Kerajaan Yordania Peringatkan Kemungkinan Terjadinya “Intifada Baru†di Palestina
Raja Abdullah II dari Yordania menyatakan bahwa negaranya, yang berwenang sebagai penjaga kompleks Masjid al-Aqsa, siap menghadapi konflik jika “garis merah†di atas situs suci di Kota Tua al-Quds dilanggar .
Dia juga menyatakan keprihatinan bahwa intifada Palestina ketiga berkemungkinan pecah di tengah eskalasi kebrutalan Rezim Zionis Israel di wilayah pendudukan.
“Kita harus khawatir tentang intifada berikutnya,†kata Abdullah II dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita televisi CNN yang disiarkan pada hari Rabu (28/12).
“Jika itu terjadi, itu benar-benar pelanggaran hukum dan ketertiban,†katanya.
Abdullah II menyatakan demikian menjelang pelantikan Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri Israel, yang menandai kembalinya kekuasaan pria yang telah menjadi perdana menteri terlama Rezim Zionis, serta kemunculan kabinet sayap kanan baru yang memicu kekhawatiran orang Palestina dan sayap kiri Israel.
Di bawah perjanjian tahun 2013 yang ditandatangani oleh Yordania dan Otoritas Palestina, Raja Abdullah II berwenang sebagai penjaga situs suci Muslim dan Kristen di al-Quds.
Pengadilan Kerajaan Hashemite Yordania membayar gaji pekerja di tempat-tempat suci Muslim.
“Jika orang ingin berkonflik dengan kami, kami cukup siap,†kata Abdullah II ketika ditanya apakah dia merasa kabinet baru Israel mengancam status quo di al-Quds dan perwalian Hashemite.
“Kami telah menetapkan garis merah dan jika orang ingin mendorong garis merah itu maka kami akan menghadapinya,†katanya.
Intifada adalah kebangkitan bangsa Palestina melawan rezim pendudukan Israel, yang pertama terjadi antara tahun 1987 dan 1993, di mana lebih dari 1.300 warga Palestina terbunuh.
Intifadah kedua terjadi antara tahun 2000 dan 2005, di mana Israel membunuh sedikitnya 4.973 warga Palestina.
Raja Yordania menyoal kemampuan kawasan membatasi intifada ketiga.
“Itu adalah kotak yang mudah terbakar yang jika menyala maka itu adalah sesuatu yang menurut saya tidak akan bisa kita tinggalkan dalam waktu dekat,” katanya.
Abdullah II juga menyinggung derasnya dukungan untuk Palestina di antara warga dunia Arab selama Piala Dunia FIFA di Qatar. Dia menilai dukungan itu sebagai bukti bahwa penyelesaian konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade adalah satu-satunya cara bagi rezim Israel untuk berintegrasi sepenuhnya ke dalam kawasan Timteng. (presstv)