Rangkuman Berita Utama Timteng Jumat 13 November 2020

iran vs ASJakarta, ICMES. Menteri Perminyakan Iran Bijan Namdar Zangeneh menyalahkan Amerika Serikat (AS) terkait dengan meningkatnya jumlah kasus kematian akibat pandemi Covid-19 yang mencapai 400 per hari.

Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi mengaku percaya bahwa pemerintahan presiden terpilih AS Joe Biden akan memulihkan perjanjian nuklir dengan Iran, namun dengan amandemen kecil pada klausulnya.

Menteri Urusan Keislaman, Dakwah, dan Bimbingan Arab Saudi Abdul Latif Al-Sheikh menginstruksikan agar khutbah Jumat hari ini dikhususkan untuk menyampaikan pernyataan Dewan Ulama Senior bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok sesat dan teroris.

Seorang ahli independen di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai aksi boikot Arab Saudi dan beberapa negara sekutunya terhadap Qatar yang dipicu oleh perselisihan regional sebagai “pelanggaran HAM”.

Berita Selengkapnya:

Menteri Iran: AS Bunuh 400 Orang Iran Per Hari

Menteri Perminyakan Iran Bijan Namdar Zangeneh menyalahkan Amerika Serikat (AS) terkait dengan meningkatnya jumlah kasus kematian akibat pandemi Covid-19 yang mencapai 400 per hari.

Dalam pernyataan di sela partisipasinya melalui konferensi video Forum Negara-Negara Eksportir Gas (GECF), Kamis (12/11/2020), Zangeneh menyatakan AS menghalangi pendapatan Iran dari ekspor minyak sehingga menambah kesulitan Iran dalam upaya penanggulangan Covid-19, dan pada gilirannya menyebabkan bertambahnya jumlah kasus infeksi dan kematian di negara ini.

Zangeneh menekankan bahwa AS  berperan destruktif selama empat tahun terakhir terhadap piagam dan hukum internasional.

Menurutnya, keluarnya AS dari perjanjian iklim, yang memperburuk masalah pemanasan global, dan penyulutan perang dagang terhadap China sembari memberlakukan banyak tindakan embargo terhadap Iran menyebabkan penurunan pendapatan minyak Iran di saat ekonomi global mengalami stagnasi akibat pandemi.

Zangeneh mencontohkan, penurunan pendapatan Iran dari minyak secara langsung berdampak pada layanan yang diberikan pemerintah kepada rakyat Iran di banyak bidang, termasuk kesehatan dan medis, di samping penurunan layanan kemanusiaan yang diberikan kepada masyarakat miskin.

Dia menambahkan bahwa meskipun ada embargo AS, sektor gas Iran mengalami pertumbuhan yang stabil, dan produksi gas telah mencapai 1 miliar meter kubik per hari, dan layanan gas  mencapai 95 persen dari populasi Iran.

Menteri Perminyakan Iran lantas menyerukan perlunya melindungi pasar energi dari politisasi. (alalam)

Menlu Israel Yakin Biden akan Pulihkan Kesepakatan Nuklir AS dengan Iran

Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi mengaku percaya bahwa pemerintahan presiden terpilih AS Joe Biden akan memulihkan perjanjian nuklir dengan Iran, namun dengan amandemen kecil pada klausulnya.

Sumber penyiaran resmi Israel, Kan, menyatakan bahwa dalam sebuah pertemuan tertutup Komisi Luar Negeri, Rabu (11/11/2020), mengaku pihaknya ingin berpartisipasi dalam proses penyusunan perjanjian itu, setelah Israel disisihkan dari itu selama pemerintahan mantan presiden AS Barack Obama.

Menurut sumber tersebut, Ashkenazi menyebutkan bahwa salah satu tujuan Israel adalah kesepakatan untuk menangani program rudal Iran. Kantor Ashkenazi enggan berkomentar tentang itu.

Presiden AS Donald Trump telah menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada tahun 2018 setelah sebelumnya ditandatangani oleh Obama pada tahun 2015. Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. (amn)

Khatib Jumat di Saudi Diminta Umumkan “Kesesatan” Ikhwanul Muslimin

Menteri Urusan Keislaman, Dakwah, dan Bimbingan Arab Saudi Abdul Latif Al-Sheikh menginstruksikan agar khutbah Jumat hari ini (13/11/2020) dikhususkan untuk menyampaikan pernyataan Dewan Ulama Senior bahwa Ikhwanul Muslimin (IM) merupakan kelompok sesat dan teroris.

Arahan itu disampaikan Kamis kemarin setelah pada Selasa lalu Dewan Ulama Senior Saudi merilis pernyata bahwa IM merupakan “kelompok teroris yang tidak mewakili manhaj Islam” dan mengejar ambisi politik.

“Kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok teroris yang alih-alih mewakili manhaj Islam bertujuan mencapai kekuasan,” bunyi pernyataan itu.

Abdul Latif Al-Sheikh di Twitter, Kamis, menyatakan, “Saya memberi arahan kepada rekan-rekan kami yang mulia para khatib di berbagai kawasan Kerajaan ini secara umum agar mengkhususkan khutbah Jumat mendatang untuk berbicara mengenai pernyataan yang menyembuhkan dan mencukupi dari Dewan Ulama Senior, dan yang isinya ialah bahwa kelompok IM adalah kelompok teroris yang tidak mewakili manhaj Islam. Pernyataan ini hendaknya dibacakan secara keseluruhan dalam khutbah. Semoga Allah Ta’ala melindungi negeri ini dan hamba-hamba dari keburukan mereka.”

Seruan ini mendapat kecaman dan bantahan dari banyak warganet Arab, termasuk aktivis Saleh Bin Baz yang menyatakan, “Tak ada satupun teks dalil bahwa IM adalah teroris, dan kita semua mengetahui bahwa Mohamed Morsi (mantan presiden Mesir) tergolong IM, apakah dia teroris? Secara umum, kamu (Abdul Latif Al-Sheikh) dan para pendukungmu bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla atas tuduhan ini.”

Warganet lain, Ali Surur, mencuit, “Tak masalah, tapi bagaimana dengan khutbah tentang berikut ini; mahalnya kebutuhan hidup, melambungnya harga air dan listrik serta pajak 15%, pemindahan Kedubes AS ke Quds, penolakan terhadap normalisasi dengan entitas Zionis (Israel) dan peringatan atasnya? Bukankah kita memiliki prioritas, atau ke manakah arah mata kompas?”

Pada Maret 2018, Putra Mahkota Saudi Mohamed bin Salman menyebut IM sebagai “inkubator teroris”, dan dalam wawancara dengan stasiun TV CBS AS dia berjanji untuk “memberantas anasir IM” dari sekolah-sekolah Saudi dalam tempo secepatnya. (okaz/alalam)

Pakar di PBB Sebut Sanksi terhadap Qatar Pelanggaran HAM

Seorang ahli independen di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai aksi boikot Arab Saudi dan beberapa negara sekutunya terhadap Qatar yang dipicu oleh perselisihan regional sebagai “pelanggaran HAM”.

Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar setelah ramai-ramai menuduh Doha mensponsori ekstremis Islam.

Keempat negara itu kemudian memboikot Qatar, termasuk menutup wilayah udara, mencegah kesepakatan komersial dan menghentikan masuknya Qatar ke wilayah mereka, sebelum menyodorkan beberapa syarat pemulihan hubungan yang ditolak oleh Qatar, termasuk penutupan stasiun televisi Al-Jazeera.

Alina Dohan, pelapor PBB yang dikhususkan untuk mengevaluasi dampak sanksi itu terhadap HAM, menyatakan bahwa sanksi Saudi dan sekutunya melemahkan hak dan kebebasan bergerak dan berekspresi.

“Pelapor Khusus menganggap bahwa tindakan sepihak adalah ilegal jika berdampak negatif pada HAM dan kebebasan fundamental,” ungkapnya dalam siaran pers di Doha.

Dia menambahkan “Tindakan tersebut mengisolasi Qatar dari tetangganya dan sangat membatasi aksesnya ke wilayah lain di dunia, mengingat lokasi geografisnya” yang terletak di antara Arab Saudi, UEA dan Bahrain.

Dohan mendesak negara-negara pemboikot itu agar “segera mengakhiri semua sanksi dan tindakan yang ditujukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, bergerak dan akses ke properti.”

Para ahli independen PBB berbicara bukan atas nama PBB, namun laporan mereka dapat menjadi acuan rekomendasi bagi kerja organisasi-organisasi yang bernaung di bawah PBB, termasuk Dewan HAM PBB.

Dohan akan mengajukan laporan finalnya kepada Dewan HAM PBB pada September 2021. (raialyoum)