Jakarta, ICMES: Kelompok teroris takfiri Jabhat Fateh al-Sham yang sebelumnya bernama Front al-Nusra dilaporkan memperoleh akses ke 100 pesawat nirawak (drone) melalui seorang pengusaha Turki agar digunakan dalam serangan kimia.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyatakan negaranya akan berusaha menghadang draf resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) kepada Majelis Umum PBB untuk mengecam Hamas.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon menyatakan akan terjadi “perkembangan besar” dalam hubungan negara Zionis ini dengan dunia Arab.
Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed bin Salman (MbS) agar bertindak sepenuhnya transparan terkait dengan misteri pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi.
Berita selengkapnya:
Jabhat al-Nusra Peroleh 100 Drone Untuk Serangan Kimia Di Suriah
Kelompok teroris takfiri Jabhat Fateh al-Sham yang sebelumnya bernama Front al-Nusra dilaporkan memperoleh akses ke 100 pesawat nirawak (drone) melalui seorang pengusaha Turki agar digunakan dalam serangan kimia terhadap pasukan pemerintah Suriah di provinsi Idlib.
Seperti dilansir PressTV, Senin (3/11), sumber-sumber anonim lokal mengatakan kepada bagian bahasa Arab kantor berita Sputnik milik Rusia bahwa nirawak itu telah diangkut dari kota Harem di dekat perbatasan dengan Turki ke posisi militan di kota Ma’arrat Misrin, dan diserahkan kepada teroris asal Maroko dan Libya.
“Teroris itu bekerja di bawah pengawasan seorang ahli Inggris untuk modifikasi drone menjadi lebih ringan, dan mampu membawa cangkang kecil yang sarat dengan bahan kimia beracun,” kata sumber itu.
Pada 22 November lalu Sputnik melaporkan bahwa para ahli Prancis telah tiba di kota Idlib untuk meningkatkan misil Jabhat Fateh al-Sham dan mengisinya dengan zat kimia beracun.
Sumber-sumber lokal itu menjelaskan bahwa para ahli tersebut bertujuan untuk menggunakan drone dalam serangan kimia agar tentara Suriah dituduh sebagai pelakunya, dan kemudian menjadi dalih bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk menggempur tentara Suriah.
Disebutkan bahwa Jabhat Fateh al-Sham mengangkut 200 drone dari kota Sarmada al-Muhandseen di kota Idib ketika para ahli Turki dan Chechen membuat modifikasi teknis dan elektronik padanya. Nirawak itu sendiri sebelumnya telah memasuki wilayah Suriah melalui Turki.
Suriah dilanda pemberontakan dan terorisme yang disponsori oleh pihak-pihak asing sejak Maret 2011. Pemerintah Suriah mengatakan rezim Israel serta sekutu Barat dan regionalnya membantu kelompok teroris takfiri mendatangkan malapetaka di Suriah. (presstv)
Iran Berusaha Menghadang Draf Resolusi PBB Anti-Hamas Yang Diajukan AS
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyatakan negaranya akan berusaha menghadang draf resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) kepada Majelis Umum PBB untuk mengecam Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas).
Sebagaimana dirilis laman Kementerian Luar Negeri Iran, Zarif, Senin (3/11) mengatakan, “Sebagaimana AS telah memindah kedutaan besarnya (untuk Israel dari Tel Aviv ke al-Quds/Yerussalem) setelah mendapat dukungan dari sejumlah negara sembari melanggar resolusi-resolusi PBB, dengan cara yang sama AS kini mengajukan draf anti-Palestina.”
Dia melanjutkan bahwa Iran bersama beberapa negara Islam lain akan menolak draf yang bertujuan menyudutkan Hamas itu, terutama terkait penembakan rudal dari Gaza ke Israel.
Jika draf ini disetujui maka akan menjadi resolusi pertama Majelis Umum PBB yang berisikan kecaman terhadap Hamas.
Juru bicara Majelis Umum PBB Monica Grayley menyatakan bahwa draf anti Hamas akan divoting dalam rapat yang akan diselenggarakan pada Kamis sore (5/12) waktu New York, AS.
Sementara itu, Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, menyatakan pihaknya akan mempelajari pengaduan yang diajukan Palestina terkait dengan pelanggaran AS terhadap undang-undang internasional karena telah memindah kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke al-Quds (Yerussalem).
Mahkamah Internasional telah meminta kepada Palestina penjelasan tertulis tentang ini paling lambat 15 Mei 2019 dan kepada AS paling lambat 15 November 2019.
Pada 6 Desember 2017 Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengakuannya atas al-Quds sebagai ibu kota Israel, dan setelah itu dia memindah kedutaan besar AS ke al-Quds.
Pada 29 September lalu Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Maliki menyatakan pihaknya telah mengajukan pengaduan anti AS kepada Mahkamah Internasional terkait dengan pemindahan kedubes AS tersebut.
Penasehat Keamanan Nasional AS John Bolton pada Oktober lalu menyatakan negaranya keluar dari Protokol Wina untuk penyelesaian sengketa dengan maksud mencegah Palestina mengajukan pengaduan anti AS kepada Mahkamah Internasional.
Riyad Maliki menyatakan bahwa keluarnya AS dari Protokol Wina yang ditambahkan pada Konvensi Jenewa untuk hubungan diplomatik itu “tidak akan menghalangi AS dari permasalah hukum.” (alalam/alquds)
Nahshon: Akan Terjadi Perkembangan Besar Dalam Hubungan Tel Aviv Dengan Dunia Arab
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon menyatakan akan terjadi “perkembangan besar” dalam hubungan negara Zionis ini dengan dunia Arab.
“Normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara regional bermanfaat bagi semua pihak, dan memungkinkan Israel untuk berpartisipasi dalam penyelesaian sejumlah persoalan lain,” kata Nahshon dalam wawancara dengan Sputnik milik Rusia, Senin (3/12).
“Saya kira, normalisasi antara Israel dan negara-negara regional sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita memerlukan penyelesaian berbagai tantangan bersama seperti problema pemanasan global dan problema air di kawasan. Israel juga dapat memainkan peranan penting dan bermanfaat dalam konteks ini,” lanjutnya.
Dia menambahkan, “Kami adalah bagian dari kawasan ini. Sayangnya, selama sekian tahun kami tidak diterima dan tidak ada interaksi dengan kami. Sekarang mereka mulai menerima kami. Kami memiliki proses perdamaian dengan Yordania dan Mesir. Kami berniat memulai hubungan dengan negara-negara Arab lain di kawasan.” (alalam)
Sekjen PBB Desak Bin Salman Terbuka Mengenai Kasus Pembunuhan Khashoggi
Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed bin Salman (MbS) agar bertindak sepenuhnya transparan terkait dengan misteri pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi dan menghukum semua orang terlibat dalam kejahatan ini.
Juru bicara Sekjen PBB, Farhan Haq, Senin (3/12/2018), kepada wartawan menyatakan bahwa Guterres telah mengadakan pertemuan dengan MbS di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Buenos Aires, Argentina, Sabtu lalu, dan memintanya supaya bersikap terbuka sepenuhya terkait dengan hal-hal yang masih menjadi teka-teki terkait dengan pembunuhan Khashoggi, dan menghukum semua orang yang terlibat di dalamnya.
Ditanya wartawan mengapa PBB tidak membuat tim khusus untuk menyelidiki kasus ini, Haq menjelaskan bahwa hal itu memerlukan permintaan resmi dari negara-negara anggota, dan permintaan demikian sampai sekarang belum ada.
Seperti diketahui, pembunuhan Kashoggi oleh tim ekskutor Saudi di konsulat jenderal negara ini di Istanbul, Turki, telah mengundang kecaman dan kemaharan khalayak internasional. Mereka menuntut kejelasan mengenai pelaku dan orang yang memerintahkan kejahatan disertai mutilasi mayat korban ini. Selain itu mereka juga menuntut kejelasan di mana mayat korban disembunyikan atau dimusnahkan.
Saudi sendiri setelah memberikan pernyataan-pernyataan simpang siur mengenai kasus itu akhirnya mengakui bahwa Khashoggi telah dimutilasi setelah tim eksekutor itu gagal membujuk korban agar kembali ke Saudi.
Badan Intelijen (AS), CIA, belum lama ini menyatakan pihaknya berkesimpulan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan perintah MbS.
Namun, Presiden AS Donald Trump yang terjalin hubungan erat dengan Kerajaan Saudi mengaku meragukan pernyataan CIA dan berkomitmen untuk tetap bersekutu dengan Saudi. (railayoum)
