Jakarta, ICMES: Presiden Turki Recep tayyip Erdogan mengaku pihaknya berhasil mencegah kemungkinan keterlibatan tentara Suriah dalam perang antara pasukan Turki dan milisi Kurdi di kawasan Afrin, provinsi Aleppo, Suriah barat laut.
Perdana Menteri Irak mengaku tidak akan memperkenankan negaranya digunakan oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ataupun pihak lain untuk menyerang Iran.
Parlemen Israel, Knesset, akan melakukan amandemen konstitusi untuk menambah kepastian bahwa Israel bersikukuh menjadikan Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota rezim Zionis penjajah Palestina ini dan pantang bernegosiasi tentang ini.
Menlu Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menyatakan masih tersisa banyak perselisihan kebijakan politik luar negeri antara Iran dan Qatar meskipun Teheran berpihak kepada Doha dalam krisis Teluk.
Selengkapnya:
Erdogan Cegah Kemungkinan Masuknya Tentara Suriah Ke Afrin
Presiden Turki Recep tayyip Erdogan mengaku pihaknya berhasil mencegah kemungkinan keterlibatan tentara Suriah dalam perang antara pasukan Turki dan milisi Kurdi di kawasan Afrin, provinsi Aleppo, Suriah barat laut.
“Turki berhasil menghentikan kemungkinan pengerahan pasukan Suriah di kawasan Afrin,” katanya kepada wartawan usai berbicara di parlemen Turki, Ankara, Selasa (20/2/2018).
Hal ini dia katakan sehari setelah dia menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Hassan Rouhani via telefon.
Menlu Turki Mevlut Cavusoglu, Selasa, juga mengatakan bahwa tentara Suriah tidak akan masuk ke kawasan Afrin.
Kantor berita Suriah, SANA, Senin pagi lalu melaporkan bahwa milisi Pasukan Rakyat yang mendukung pemerintah Suriah akan masuk ke Afrin dalam beberapa jam ke depan.
Erdogan pada hari itu menyatakan Turki menyambut baik masuknya tentara Suriah ke Afrin “jika bertujuan membersihkan Afrin dari teroris, tapi jika bertujuan melindungi milisi Kurdi maka siapapun tak dapat menghentikan pasukan Turki.”
Direktur Ekskutif lembaga Observatorium Suriah untuk HAM, Rami Abdulrahman, melaporklan bahwa “ratusan militan” pendukung pemerintah Suriah telah masuk ke Afrin Selasa sore.
Kantor berita Turki, Anadolu, menyebutkan bahwa setelah masuk ke Afrin milisi itu mendapat “tembakan peringatan” dari pasukan Turki sehingga “mundur sejauh sekira 10 kilometer dari kota Afrin.” (alalam/rayalyoum)
PM Irak Pastikan Wilayahnya Tidak Akan Digunakan Untuk Serangan Terhadap Iran
Perdana Menteri Irak mengaku tidak akan memperkenankan negaranya digunakan oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ataupun pihak lain untuk menyerang Iran.
“Irak tidak menyetujui keberadaan pasukan militer (asing) di Irak, walaupun para teroris masih bercokol. Di Irak tidak ada pangkalan militer (asing),” katanya dalam jumpa pers mingguan, Selasa (20/2/2018).
Dia menambahkan, “Kami tidak akan membiarkan wilayah Irak digunakan oleh NATO maupun pihak lain untuk menyerang Iran… Ada konflik regional, dan masing-masing negara ingin mewujudkan interesnya atas pihak lain.”
Irak hingga kini masih berjuang menumpas sisa-sisa anggota ISIS, yaitu kelompok teroris takfiri berfaham Salafi/Wahabi yang pernah menyerbu Negeri 1001 Malam ini dari wilayah Suriah pada tahun 2014.
Tentara dan milisi Irak berperang melawan mereka selama lebih dari tiga tahun hingga kemudian Perdana Menteri Irak Haider Abadi mengumumkan kemenangan atas mereka pada Desember 2017.
Ribuan pasukan Amerika Serikat (AS) yang bercokol di Irak dengan dalih turut memerangi ISIS hingga masih bertahan di Irak.
Kedubes AS kemarin menyatakan bahwa perang masih belum selesai di Irak karena, menurutnya, ISIS masih memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan.
Statemen Kedubes AS ini keluar setelah terjadi kasus serangan ISIS yang menewaskan 27 anggota relawan Al-Hashd Al-Shaadi di kawasan Sadouniyah di barat daya Kirkuk.
Menanggapi kasus serangan tersebut, Perdana Menteri Irak Senin lalu mengaku telah mengeluarkan instruksi pengejaran para pelaku serangan. Dia juga memastikan bahwa pemerintahannya bertekad untuk terus bergerak menghabisi “sel-sel tidur dan kantung-kantung teroris”. (alalam/rayalyoum)
Parlemen Israel Tekankan Al-Quds Tak Dapat Dinegosiasikan
Parlemen Israel, Knesset, akan melakukan amandemen konstitusi untuk menambah kepastian bahwa Israel bersikukuh menjadikan Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota rezim Zionis penjajah Palestina ini dan pantang bernegosiasi tentang ini.
Komisi Konstitusi Knesset mengungkap isi draf amandemen undang-undang kebangsaan Yahudi yang akan disidangkan hari ini, Rabu (21/2/2018), sebagai persiapan untuk pemungutan suara oleh Dewan Umum Knesset pekan mendatang.
Amandemen itu terutama berkenaan dengan itu status Al-Quds (Yerussalem) dalam pasal ke-4 konstitusi Israel. Pada pasal ini kalimat “Yerussalem adalah ibu kota Israel” akan ditambah dengan beberapa kata menjadi “Yerussalem yang utuh dan satu adalah ibu kota Israel” dengan tujuan memberikan penekanan pada penolakan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terhadap negosiasi mengenai Al-Quds dengan pihak Palestina.
Amandemen tersebut merupakan buntut dari keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel. Israel puas atas keputusan Trump meskipun Majelis Umum PBB telah merilis resolusi yang menolak keputusan ini.
Joseph Jabarin, anggota Komisi Konstitusi Knesset, mengatakan bahwa draf tersebut mencakup semua pasal anti warga Arab, termasuk pasal yang menghapus kedudukan resmi bahasa Arab di Israel dan pasal yang hanya membolehkan pembangunan permukiman Yahudi.
Sementara itu, Raja Abdullah II dari Yordania dalam pertemuan dengan delegasi Kongres AS di Amman, ibu kota Yordania, Selasa, tampak masih berharap AS menjadi penengah yang netral dalam masalah ini.
Pada kesempatan itu dia menekankan pentingnya peranan AS dalam upaya mewujudkan “perdamaian yang adil dan menyeluruh”. Dia juga menggaris bawahi keharusan meningkatkan upaya regional dan global untuk memulihkan perundingan Palestina-Israel berdasarkan “solusi dua negara yang mencanangkan berdirinya negara merdeka Palestina dengan ibu kota Al-Quds Timur.” (maan/rayalyoum)
Qatar Nyatakan Masih Banyak Berselisih Dengan Iran
Menlu Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menyatakan masih tersisa banyak perselisihan kebijakan politik luar negeri antara Iran dan Qatar meskipun Teheran berpihak kepada Doha dalam krisis hubungan Qatar dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrian, dan Mesir.
“Hubungan antara Qatar dan Iran harus didasari prinsip-prinsip yang jelas dan mengacu pada pertetanggaan geografis dan kolektivitas pada ladang gas terbesar, sesuatu yang menuntut kelangsungan hubungan antara kedua pihak,” katanya di parlemen Qatar, Senin (19/2/2018).
Dia menambahkan, “Antara kita dan Iran terdapat banyak titik perselisihan mengenai kebijakan politik luar negeri, dan kita tetap berselisih meskipun Iran berpihak kepada pemerintah Qatar setelah pemberlakuan blokade.”
Mengenai Suriah dia mengatakan negaranya tetap menyerukan solusi politik dan berpihak pada rakyat Suriah.
“Qatar tidak memiliki motivasi apapun untuk mengubah pemerintahan Suriah. Qatar berusaha supaya di sana ada solusi sejak awal, tapi di sana tidak ada respon,” ujarnya.
Mengenai perang Yaman dia mengecam kelompok Ansarullah (Houthi) dengan menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Yaman merupakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, namun Qatar tidak mengirim pasukan untuk berperang di Yaman.
Dia menjelaskan, “Qatar mengirim pasukannya ke perbatasan Saudi demi melindungi keraajan ini, dan tidak berpartisipasi dalam perang di Yaman.”
Mengenai isu Palestina dia menegaskan negaranya mendukung hak sah bangsa Palestina mendirikan negara merdeka dengan ibu kota Al-Quds. (rt)
