Iran mengecam langkah yang didukung AS untuk mengeluarkan Iran dari Komisi Status Perempuan (CSW) yang bernaung di bawah PBB. Iran menegaskan bahwa AS dan sekutunya yang notabene kejahatan Israel terhadap perempuan Palestina bukanlah pihak yang pantas untuk mengadvokasi hak perempuan.

Kecaman itu dikemukakan oleh Wakil Utusan Iran untuk PBB Zahra Ershadi, Rabu (14/12), setelah Iran dikeluarkan dari CSW atas usulan AS dengan dalih bahwa “kebijakan Iran bertentangan dengan hak-hak perempuan dan anak perempuan”, menyusul gelombang protes pasca kematian Mahsa Amini.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang beranggotakan 54 orang mengadopsi resolusi rancangan AS untuk “segera menghapus Republik Islam Iran dari Komisi Status Perempuan untuk sisa masa jabatan 2022-2026.”

Sebanyak 29 anggota ECOSOC mendukung pengusiran Iran dari CSW, delapan negara menentang dan 16 abstain.

Tak lama setelah pemungutan suara itu, Ershadi mengutuk AS dan negara-negara tertentu yang telah menyusun teks. Dia menegaskan Iran akan tetap berkomitmen membela hak-hak perempuan dan anak perempuan meskipun berada di luar badan PBB.

“AS dan sekutunya tak patut mengaku pembela hak perempuan ketika mereka mendukung rezim Israel yang secara terang-terangan melanggar hak perempuan dan anak perempuan Palestina,” lanjut Ershadi.

Wakil Utusan Iran lainnya untuk PBB mengutuk politisasi hak-hak perempuan oleh AS, Inggris, Uni Eropa dan Kanada di badan dunia dan mengatakan pemecatan Iran itu didasarkan pada klaim yang tidak berdasar.

“Mengingat fakta bahwa AS, UE, Inggris, Kanada, dan beberapa negara lain terus memalsukan kenyataan, saya ingin menarik perhatian Anda pada diskriminasi rasial yang sistematis dan sistemik di negara-negara ini yang berdampak pada sejumlah besar orang, termasuk wanita dan anak perempuan Afrika-Amerika, Muslim, pribumi, berada di tempat kerja, pengadilan, media, platform digital atau dalam kehidupan sehari-hari mereka,” katanya.

Dia menambahkan, “Ketika sekutu terdekat AS melakukan kejahatan paling parah dalam sejarah kita belakangan  ini, mereka terus berada di sisi aman dari pertunjukan politik ini. Mungkin, inilah saat yang tepat bagi mereka untuk berhenti dari pertunjukan sia-sia ini dan menangani masalah HAM mereka dengan setia. Mereka tidak pernah bisa mengungkapkan kenyataan.”

Sementara itu, sejumlah massa wanita Iran menggelar unjuk rasa di depan kantor PBB di Teheran untuk memprotes pengusiran Iran dari Komisi Status Wanita PBB.

Massa membawa plakat-plakar bertuliskan “Hilangkan AS dari CSW,” dan “AS, pelanggar hak-hak perempuan terbesar,” dan mengecam usulan AS untuk menyingkirkan Iran dari komisi tersebut. (presstv)

Damaskus Kembali Serukan Penarikan Pasukan AS dari Suriah

Damaskus kembali menyerukan penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari  wilayah timur laut Suriah yang kaya energi,  dan memastikan bahwa pasukan pendudukan AS dan militan takfiri sekutu mereka terlibat dalam penjarahan sistematis minyak, tanaman gandum dan komoditas lainnya.

Kemlu Suriah dalam sebuah pernyataannya, Rabu (14/12), menyebutkan angka terbaru menunjukkan bahwa perkiraan nilai kerugian yang diderita akibat serangan pasukan AS dan teroris sekutu mereka di wilayah Suriah mencapai $ 25,9 miliar.

“Penjarahan minyak mentah, gas alam, dan sumber daya mineral yang sedang berlangsung telah menimbulkan kerugian senilai $19,8 miliar, sementara 3,3 miliar hilang akibat tindakan vandalisme terhadap fasilitas penting,” bunyi pernyataan itu.

Kemlu Suriah menambahkan bahwa agresi udara oleh koalisi militer pimpinan AS yang dibentuk dengan dalih memerangi kelompok teroris ISIS telah menyebabkan kerusakan senilai $2,9 miliar pada instalasi minyak dan gas Suriah.

Kementerian itu menyebutkan nilai kerugian tidak langsung dari kebercokolan pasukan pendudukan AS di Suriah mencapai lebih dari $86 miliar, dan mencatat bahwa angka ini mewakili hasil yang hilang sebagai akibat dari produksi minyak mentah, gas alam, turunan minyak dan minyak yang lebih rendah.

 â€œKeengganan Dewan Keamanan dan Sekretariat Jenderal mengutuk praktik pasukan pendudukan AS dan penjarahan minyak Suriah dan sabotase infrastruktur mereka tidak dapat diterima,” tegas Kemlu Suriah.

Lebih lanjut Kemlu Suriah menyerukan kepada PBB untuk memulai langkah-langkah yang bertujuan mengakhiri pelanggaran hukum internasional oleh pasukan sekutu pimpinan AS dan memberikan reparasi Damaskus selama bertahun-tahun agresi.

Suriah meminta PBB membantu mengakhiri kehadiran ilegal tentara AS di Suriah, membantu Damaskus menjalankan kedaulatan atas ladang minyak dan gas yang diduduki oleh pasukan militer AS, dan mengaktifkan mekanisme yang ditujukan untuk penghapusan segera dan tanpa syarat sanksi anti-Suriah demi memperbaiki situasi kemanusiaan di negara ini dan menyediakan kondisi yang sesuai untuk pengembalian pengungsi secara sukarela dan aman ke kampung halaman mereka. (raialyoum)

Israel Akui Serangannya Beberapa Waktu Lalu di Perbatasan Suriah- Irak

Kepala Staf Militer Israel, Letjen Aviv Kochavi, mengaku pihaknya bertanggung jawab atas serangan udara yang beberapa waktu lalu menyasar sebuah konvoi yang memasuki Suriah dari Irak, dan mengatakan bahwa targetnya adalah sebuah truk yang membawa senjata.

Tanpa menyebutkan tanggal peristiwa itu, Kochavi dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Universitas Reichman, Tel  Aviv, Rabu (14/12), mengatakan serangan itu terjadi “beberapa minggu lalu” dan tampaknya terkait dengan serangan pada 8 November yang menurut pejabat Irak pada saat itu telah menghancurkan dua truk bahan bakar.

Kochavi mengatakan jika bukan karena intelijen Israel, “kita mungkin tidak akan mengetahui bahwa di antara 25 truk (dalam konvoi) terdapat sebuah truk yang membawa senjata, yaitu truk nomor delapan.”

Dia menambahkan, “Kami harus mengirim pilot. Dan mereka harus tahu cara menghindari rudal darat-ke-udara.”

Para pejabat Irak mengatakan serangan 8 November itu dilakukan oleh pesawat nirawak.

Seorang pejabat di wilayah yang pro- Iran mengatakan dua warga Suriah tewas dalam serangan udara pada 8 November itu. (raialyoum)

Peringatan HUT Hamas, Sinwar Sebut Israel Rezim Fasis yang Harus Diperangi

Pemimpin Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) Yahya Sinwar menyerukan kontinyuitas perlawanan rakyat Palestina terhadap fasisme dan pendudukan Rezim Zionis Israel di tanah Palestina.

Dalam pidatonya pada rapat akbar peringatan HUT-ke 35 Hamas, Rabu (14/12), Sinwar menyebut Israel sebagai rezim apartheid yang bersikeras “mengubah konflik menjadi perang agama.”

“Semua elemen kubu resistensi dan rakyat kita harus siap memberantas okupasi,” tegasnya, yang segera disambut sorak sorai dari massa.

Pawai Hamas di Al-Katiba Square, sebelah barat Kota Gaza, dihadiri ribuan pasukan dan simpatisan Hamas serta para anggota kelompok perlawanan dan sayap militer Palestina lainnya.

Sinwar memuji kelompok pejuang Arin Al-Usud (Sarang Singa), faksi baru yang dibentuk di Tepi Barat untuk melawan Israel.

“Mereka tidak hanya di Nablus tetapi di seluruh negara (Palestina) ini,” ujar Sinwar.

Dia menyerukan kepada mereka untuk “berbaris dan bersiap untuk melawan fasisme dan apartheid Zionis.” (presstv)