Tantangan Baru Upaya Perdamaian Palestina-Israel

aksi protes warga Yahudi terhadap Netanyahu

aksi protes warga Yahudi terhadap Netanyahu

Oleh: Rizky Hikmawan (Peneliti ICMES)

Pada Senin, 11 Mei 2015, Benyamin Netanyahu dilantik sebagai Perdana Menteri (PM) Israel untuk kali keempat. Sayangnya pelantikan Netanyahu diiringi dengan kekhawatiran bahwa upaya perdamaian antara Palestina dan Israel akan menemui jalan terjal dan berliku.

Setidaknya ada dua poin utama yang dapat dikemukakan terkait hal tersebut. Pertama, pada saat kampanye Pemilu Parlemen (Knesset), yang diselenggarakan pada 17 Maret 2015, Netanyahu menyatakan apabila Partai Likud memenangkan Pemilu, maka tidak akan pernah ada negara Palestina yang berdaulat.

Partai Likud sendiri berhasil memperoleh suara mayoritas sebesar 23,40% dan mendapatkan 30 kursi di Knesset. Kemenangan Partai Likud bisa jadi menjadi batu sandungan bagi proses perdamaian yang telah diupayakan selama ini. Karena salah satu terobosan penting yang dianggap dapat menjadi pintu masuk untuk perdamaian adalah dengan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

Kedua, Netanyahu memutuskan untuk mengajak Partai Rumah Yahudi (JHP) yang beraliran ultranasionalis sebagai mitra koalisi. Bahkan partai tersebut mendapatkan posisi strategis di pemerintahan ketika Perdana Menteri (PM) Benyamin Netanyahu menunjuk Naftali Bennett, Ketua JHP, sebagai Menteri Pendidikan dan Ayelet Shaked sebagai Menteri Keadilan.
Masuknya JHP tentu patut menjadi catatan tersendiri. Karena kendatipun JHP hanya mendapatkan 8 kursi di Knesset, tetapi partai ini memainkan peran sebagai king maker bagi Netanyahu. Mengingat 8 suara itulah yang membuat Netanyahu berhasil mengumpulkan 61 suara di Knesset sebagai jumlah minimal yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.

Akan tetapi, di lain pihak, JHP juga dapat menjadi sandungan bagi Netanyahu mengingat platform politiknya yang keras dan tidak mengenal kompromi dengan Palestina. Sebagai contoh, JHP adalah partai yang mendukung kebijakan pembangunan pemukiman Yahudi di tanah Palestina, termasuk pembangunan sekitar 900 rumah di Ramat Shlomo, Yerusalem Timur.
Isu pemukiman memang senantiasa menjadi persoalan yang sensitif bagi kedua negara. Bagi Israel pembangunan pemukiman adalah keharusan guna menyediakan fasilitas rumah untuk warganya. Selain itu, pembangunan pemukiman merupakan strategi untuk memperluas wilayahnya secara de facto.

Sementara bagi Palestina, pembangunan pemukiman Israel akan mempersempit ruang wilayah mereka. Apalagi pemerintah Palestina mencanangkan Yerusalem Timur sebagai ibukota. Ada dugaan kuat jika pembangunan pemukiman tersebut memang sengaja didesain oleh Israel untuk mempersempit wilayah Palestina. Potensi konflik dikhawatirkan akan meningkat di antara warga Yahudi dan Palestina karena kedekatan wilayah ini.

Selain itu, catatan penting juga perlu disematkan pada Menteri Keadilan, Ayelet Shaked, yang pernah membuat postingan di Facebook dimana dia mengutip pernyataan Uri Elitzur bahwa Israel harus menyatakan perang dengan semua warga palestina, termasuk orang tua dan para wanita; semua kota dan desa; serta semua property dan infrastruktur.
Tidak hanya itu, di dalam postingan tersebut juga terdapat kalimat yang menyamakan anak-anak Palestina dengan ular. Postingan tersebut kemudian mendapatkan banyak kecaman, termasuk dari PM Turki, Recep Tayyip Erdogan yang menyamakan Shaked dengan Adolf Hitler.

Secercah Harapan
Namun di balik kekhawatiran atas pemerintahan baru Israel, masih ada secercah harapan agar upaya perdamaian tetap dilakukan. Pertama, pemerintahan Netanyahu tidak memiliki fondasi yang kuat karena hanya didukung 61 suara di Knesset dari total 120 suara. Artinya, Netanyahu akan berusaha untuk menjaga hubungan di antara partai koalisi agar tidak terpecah dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Konsekuensi lainnya adalah Netanyahu juga harus mempertimbangkan dengan matang setiap kebijakan karena jangan sampai memberikan angin untuk ditekan dengan keras oleh pihak oposisi. Hal ini mengingat kesalahan sekecil apapun bisa dijadikan pintu masuk bagi oposisi untuk menyatakan mosi tidak percaya.

Kedua, mengingat status pemerintahan yang tidak kuat, bisa jadi Netanyahu akan melakukan lobi-lobi untuk mengajak Partai Zionist Union (ZUP), pimpinan Isaac Herzog, yang memiliki 24 suara di Knesset atau Partai Yesh Atid (YAP), pimpinan Yair Lapid, yang memiliki 11 suara di Knesset untuk masuk ke dalam kabinet.

Selain membutuhkan ZUP atau YAP untuk memperkuat posisi di pemerintahan, Netanyahu juga membutuhkan salah satu atau kedua partai tersebut untuk menampilkan wajah pemerintahannya yang lebih moderat. Sinyalemen akan adanya reshuffle dalam waktu dekat tampak dengan kosongnya posisi Menteri Luar Negeri. Padahal Naftali Bennett awalnya berniat mendapatkan posisi tersebut untuk mensukseskan agenda JHP untuk tidak melanjutkan proses perdamaian sekaligus mewujudkan upaya aneksasi 60% wilayah Tepi Barat. Akan tetapi, Netanyahu sadar bahwa memberikan Bennett jabatan tersebut sama saja akan memperkeruh hubungannya dengan dunia internasional, termasuk Amerika Serikat (AS) yang selama ini mendorong upaya perdamaian. Untuk sementara Netanyahu akan merangkap jabatan tersebut dan mengangkat seorang deputi dari partainya untuk tugas harian.

Ketiga, kendatipun Netanyahu tidak menginginkan berdirinya negara Palestina yang berdaulat, tetapi dia akan mendapatkan tekanan masyarakat internasional untuk melanjutkan upaya perdamaian yang selama ini telah dilakukan. Desakan-desakan tersebut akan membuatnya memutuskan melanjutkan perundingan, walaupun hanya sebatas formalitas agar dianggap telah berupaya mewujudkan perdamaian.

Penulis tidak bermaksud skeptis, namun selama Israel masih dipimpin oleh partai yang berhaluan kanan, maka upaya mewujudkan perdamaian, atau minimal mengakui Palestina yang berdaulat akan menjadi sebuah utopia semata. Dibutuhkan desakan-desakan yang lebih konstruktif dari masyarakat internasional, khususnya negara-negara Islam dan AS, sebagai pelindung Israel, agar upaya perdamaian dapat dilanjutkan kembali dan membawa hasil yang positif.