[Jurnal] Timur Tengah dan Negara Gagal

Artikel ini adalah intisari dari jurnal di Democracy and Security yang berjudul States Do Not Just Fail and Collapse: Rethinking States in the Middle East yang dipublikasikan secara online pada 18 Agustus 2011 di tautan ini: http://dx.doi.org/10.1080/17419166.2011.600581. Perspektif, analisis, dan kesimpulan yang dilakukan penulis jurnal tidak mencerminkan sikap ICMES. Pemuatan artikel ini bertujuan untuk mempelajari model-model analisis yang dilakukan para ilmuwan dari berbagai latar belakang, dengan tujuan akademis. yemen1Timur Tengah dan Negara Gagal

Rolf Schwarz dan Miguel de Corral [1]

Hari ini, realitas persamaan kedaulatan negara nampaknya sangat jauh dari Hubungan Internasional yang ideal. Kemelut politik di dunia telah menampilkan bentuk-bentuk baru dari struktur pemerintahan yang secara de facto, berkuasa penuh atas negara (memiliki panglima perang, adanya pasukan paramiliter, perusahaan militer swasta). Namun di saat yang sama, kedaulatan negara bukan lagi sesuatu yang ekslusif milik negara yang bersangkutan. Selama berabad-abad kita telah menyaksikan bahwa kedaulatan telah terbagi-bagi di antara berbagai aktor, yang bahkan telah melanggar batas-batas wilayah, seperti yang terjadi di Timur Tengah. Yang paling menonjol adalah Irak. Lebanon, Somalia, Sudan, dan Libya. Globalisasi telah melemahkan negara dan membuat negara-negara di Sub Sahara Afrika menjadi begitu rapuh, begitu juga dengan negara-negara di Amerika Latin dan Asia Tenggara.

Max Weber mendefinisikan negara sebagai ‘a human community that successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory’, tetapi ia tidak menjamin bahwa semua negara cukup kuat untuk mengendalikan wilayah yang dikuasai sepenuhnya. Karena itu, Weber memfokuskan pada perbedaan antara dominasi yang sah (Herrschaft) dan kekuasaan koersif (Macht) dalam menjalankan fungsi negara yang berdaulat. Standar Weber dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara bentuk ideal sebuah negara dibandingkan dengan realitas. Yang menjadi kajian pada umumnya berkisar pada dua hal. Negara kuat, memiliki legitimasi, dan demokratis diwakili oleh negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Utara. Sedangkan negara yang lemah, negara berkembang, dengan pimpinan otoriter diwakili oleh Afrika. Namun ada negara-negara yang belum menemukan karakter yang pas, yaitu negara yang terletak di kawasan Timur Tengah (Timteng). Negara Timteng memiliki militer yang tangguh, namun lemah dalam representasi dan legitimasi politik. Dalam kasus Tunisia dan Mesir, kita telah melihat kedua negara tengah menuju representasi politik yang membaik, namun hasilnya belum pasti. Sementara di Libya dan Yaman, kemungkinan kedua negara ini akan menjadi negara gagal, akibat rapuh dan parahnya lembaga negara.

Banyak yang telah ditulis tentang exceptionalism dari Timur Tengah, dan banyak penulis telah mengklaim bahwa budaya Islam dan pemikiran politik Islam dipandang sebagai alasan utama mengapa negara-negara Timur Tengah berbeda dari Barat. Memang, ada alasan teoritis yang kuat untuk ini, karena Islam tidak memisahkan antara negara dengan agama, prinsip-prinsip Islam menuntut peran konkret negara dalam membentuk masyarakat, yang mengacu pada aturan Illahi, bukan semata-mata kedaulatan.

Negara-negara Arab, bukan negara demokratis seperti di Eropa dan Amerika Utara, namun bukan pula seperti negara-negara gagal di Afrika. Seperti yang terlihat oleh peristiwa Arab Springs, beberapa negara telah bergerak menuju
demokratisasi tapi pasti akan menghadapi kesulitan karena struktur kelembagaan mereka lemah.

Kategori negara (gagal/ lemah/rapuh/ rente/direformasi atau kuat) tergantung dengan fungsi negara dalam bidang keamanan, kesejahteraan dan representasi. Klasifikasi negara menurut Barnett, ada 3 tujuan negara yaitu persiapan melakukan perang, pembangunan ekonomi, dan stabilitas politik. Atau menurut Czempiel, yang menawarkan tiga domain kebijakan operasi negara yaitu kesejatheraan ekonomi, keamanan dan sistem pemerintahan (herrschaft). Baru-baru ini, ada yang mengemukakan empat dimensi kenegaraan, termasuk bidang ekonomi, keamanan, sosial dan politik.

Negara rente adalah negara yang pada awalnya mendistribusikan tunjangan kesejahteraan kepada warga negaranya, namun suatu ketika, ketika negara tersebut mengalamii krisis, maka kesejahteraan rakyat di negara tersebut pun menurun, dan mereka menjadi negara yang lemah/ rapuh. Kondisi seperti ini membuka peluang bagi kelompok non-negara, terutama kelompok Islam, mengisi kesenjangan dan memperoleh legitimasi dengan memberikan pelayanan sosial yang tidak bisa diberikan oleh negara. Contoh negara dengan kategori ini adalah negara-negara Teluk.

Sebagian negara-negara Arab yang kuat (di bidang keamanan, dan karena booming minyak, maka berimbas pada kesejahteraan), namun mereka lemah (dalam fungsi representasi dan pada saat krisis fiskal, fungsi kesejahteraan juga melemah). Bergeseran bentuk suatu negara ke bentuk yang lain dan renegosiasi hubungan antara negara dan rakyat beresiko terjadinya kekerasan. Reformasi dan perubahan politik dapat diharapkan akan terjadi ketika terjadi krisis fiskal. Misalnya, yang terjadi pada Tunisia dan Mesir. Ketika harga pangan global meningkat, orang-orang tidan bisa lagi menerima inefisiensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan. Fakta sederhana ini, diperparah dengan kurangnya representasi demokratis, yang menyebabkan pemberontakan – yang menggulingkan Presiden Ben Ali di Tunisia, Presiden Mubarak, dari kekuasaannya.

Ada negara yang terletak di pertengahan antara negara kuat dan gagal, yaitu Mesir, Arab Saudi dan Yaman. Mesir adalah salah satu contoh negara yang direformasi. Pada tingkat keamanan, negara ini sangat kuat, menempati urutan 10 besar dunia dalam bidang militer, memiliki 468.000 prajurit yang aktif, 479.000 cadangan, dan 397 pasukan paramiliter. Selama 30 tahun terakhir, AS telah memberikan bantuan militer senilai 1,3 miliar dolar per tahun. Mesir bukanlah negara kaya, beda dengan tetangganya di Teluk, karena itulah, Mesir mengenakan pajak kepada rakyatnya. Di bawah kepemimpinan Nasser, Sadat dan Mubarak, urbanisasi besar-besaran terjadi di Kairo, yang membuat kota ini menjadi sangat kumuh dan miskin. Sekitar 25% dari populasi Mesir yang berusia di bawah 25 5ahun adalah pengangguran dan prospek kesempatan kerja juga sangat buruk. Begitu juga dengan kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, air, fasiitas pendidikan yang tidak memadai, memberikan kesempatan bagi Ikhwanul Muslimin (IM). Kelompok IM terkenal bukan hanya karena doktrin ‘Islam sebagai solusi’, tetapi juga terkenal karena menyediakan layanan dasar bagi penduduk.

Yaman adalah ilustrasi yang terbaik untuk menggambarkan negara yang lemah/ rapuh dan mungkin bisa disebut sebagai negara gagal. Adanya suku-suku dan aktor non-negara yang kuat yang tak mampu dikendalikan oleh otoritas negara. Legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada Angkatan Bersenjata Yaman juga rendah, sehingga, masyarakat bergantung penuh pada kekuatan suku-suku lokal dalam urusan keamanan, terutama di daerah-daerah terpencil. Jangkauan tentara Yaman tidak melampaui ibukota Sana’a. Artinya, pemerintah pusat hanya menitik beratkan pengamanan pada kota-kota. Yaman pun berhadapan dengan berbagai masalah krusial.

Di utara Yaman, ada pemberontak Houthi yang telah beraksi sejak tahun 2004 dan menyebabkan ketidak-stabilan dan meluas hingga ke Saudi. Di Selatan, ada juga seruan untuk memisahkan diri dari Yaman sejak perang saudara pada tahun 1994. Selain itu, ada juga Al Qaeda in Arabian Peninsula (AQAP) yang berkembang dan melakukan berbagai oeprasi mematikan, terorisme, termasuk pengeboman kepada Kedubes asing dan penculikan wisatawan. Tantangan inilah yang harus dihadapi oleh pemerintah Yaman yang lemah. Dengan kondisi keamanan yang tidak terjamin, sesungguhnya Yaman telah menjadi negara gagal. Peristiwa baru-baru ini yang menuntut agar Saleh turun dari kekuasaannya, yang menyebabkan ia terluka bahkan harus melarikan diri ke Saudi, merupakan indikasi bahwa negara ini sangat terpuruk. Namun Yaman belum runtuh, hanya saja, krisis politik dan perang saudra tanpa henti akan membawa Yaman pada kehancuran dalam waktu dekat.

Di Lebanon, negara yang lemah dan kronis, muncul kelompok Hizbullah, yang menciptakan negara di dalam negara. Hizbullah memberikan pelayanan sosial, kesehatan, dan keamanan. Sementara di kamp Palestina, kelompok Fatah Al Islam mengontrol sebagian besar dari sektor keamanan dan terlibat dalam kekerasan di masa lalu dengan Angkatan Bersenjata Lebanon. Di Irak dan Afghanistan, pemberontakan selama dekade terakhir telah menyulitkan otoritas negara untuk merekonstruksi negara.Libya, Suriah masih belum menyerah. Sementara Lebanon, meskipun dalam kondisi kritis, masih belum runtuh juga.

Peristiwa yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara selama beberapa bulan pertama tahun 2011 mungkin akan men-transformasi negara-negara di wilayah tersebut. Mesir dan Tunisia, sementara negara-negara direformasi, bergerak menuju menjadi negara yang kuat. Tentu saja, ini akan memakan waktu. Di Teluk, Libya, dan Suriah, rakyat menuntut lebih representasi politik, namun protes tersebut dihadapkan pada tindakan represif dari negara. Namun, Barat, dan khususnya Amerika Serikat, telah mendorong
mempertimbangkan tuntutan penduduk dan memberikan keadilan dalam kasus Bahrain. Di Yaman, Dewan Kerjasama Teluk telah melihat bahaya, yaitu keruntuhan negara. Dengan demikian, mereka memperpanjang kesepakatan politik untuk menyelamatkan negara gagal dari perang saudara.Runtuhnya negara akan membuat aktor non-negara seperti Al Qaeda, mendapatkan pengaruh yang lebih besar sebagaimana Al Shabaab di Somalia.

Libya saat ini terlibat dalam konflik kekerasan yang menyerupai perang sipil. Negara ini telah runtuh. Sebelum konflik di Libya meletus, dapat dikatakan bahwa Qaddafi mempertahankan negara melalui patronase penindasan oleh aparat, dengan demikian tidak ada kesejahteraan atau sistem representasi politik yang diterapkan. Keamanan minim, pasukan militer dan paramiliter kurang terlatih, tapi mereka melakukan penindasan. Libya, setelah Qaddafi, mungkin akan membentuk tata pemerintahan baru, atau malah semakin terperosok dalam jurang kehancuran.

Melihat proses bersejarah pembentukan negara di Timur Tengah bisa membantu pemahaman kita tentang kemungkinan runtuhnya negara, juga bisa menawarkan wawasan yang lebih umum dan teoritis dalam teori Hubungan Internasional tentang bagaimana negara menyesuaikan perilaku eksternal dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup dan menghindari munculnya bentuk-bentuk alternatif pemerintahan dalam wilayah negara.

Kesimpulan

Pada akhirnya, ketika mencoba untuk memahami negara Timur Tengah, maka teori Weberian tidak cukup. Tidak semua negara masuk ke dalam karakterisasi sederhana dari negara yang kuat dan gagal. Kita harus mengakui bahwa setiap negara memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada negara yang masuk dalam kategori direformasi, ada yang termasuk kategori rente, ada yang termasuk kategori rapuh. Negara seperti Mesir dan Tunisia yang bekerja untuk meningkatkan fungsi lembaga negara. Keduanya adalah negara yang direformasi untuk menjadi negara kuat. Sementara negara rente, yang diwakili oleh negara-negara di Teluk, kemungkinan besar akan bertahan dengan model seperti itu. Sementara negara seperti Suriah dan Yaman berada di tahap mengkhwatirkan yang bisa saja runtuh sewaktu-waktu.

Saat ini, Timur Tengah akan melalui periode perubahan yang luar biasa. AS yang telah mengubahnya dan akan terus mengubahnya. Negara-negara Arab memiliki kemungkinan untuk mendemokratisasikan mengikuti revolusi, tetapi mereka akan menghadapi tantangan yang cukup besar karena kelemahan institusional mereka. Namun, sebagian besar negara harus mereformasi kebijakan ekonomi dan politik dalam rangka untuk memenuhi tuntutan penduduk untuk pemerintahan yang lebih representatif dan sistem distribusi kesejahteraan yang lebih efisien. Meskipun banyak negara tetap lemah dan otoriter, tetapi belum tentu juga akan runtuh. Bahkan beberapa dari negara-negara paling lemah di wilayah tersebut, seperti Lebanon dan Suriah, tampaknya bisa melawan berbagai tantangan keamanan. Yaman telah gagal dan mungkin akan runtuh jika kebuntuan politik tetap tidak terpecahkan dan kekerasan yang meluas. Situasi di Libya sangat kompleks, dan hasil dari saat ini bersumber dari perebutan kekuasaan tidak jelas.

—-

[1] A previous version of this article was presented at the 6th Pan-European Conference
on International Relations, ECPR Standing Group on International Relations, Section
21, “The Place of the Middle East in International Relations: Making Sense of Global
Interconnection and Local Dynamics in Middle East Politics” (Turin, September 12–15,
2007).

NOTES
1. Stephan D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy(Princeton: Princeton
University Press, 1999).
2. Rolf Schwarz and Oliver Jütersonke, “Divisible Sovereignty and State
Reconstruction in Iraq,”Third World Quarterly26 (2005): 643–659.
3. Kristian Ulrichsen, “The Durability of Weak States in the Middle East,” in
Persistent State Weakness in the Global Age, ed. Denisa Kostovicova and Vesna BojicicDzelilovic (Farnham: Ashgate, 2009), 83–96; Rolf Schwarz, “Introduction. Resistance to
Globalization in the Arab Middle East,”Review of International Political Economy15
(2008): 590–98.
4. Stein Sundstøl Erikson, “State Formation and the Politics of Regime Survival:
Zimbabwe in Theoretical Perspective,”Journal of Historical Sociology 23 (2010):
316–40; Jeffrey Herbst,States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority
and Control(Princeton: Princeton University Press, 2000); Robert Rotberg, ed., When
States Fail. Causes and Consequences(Princeton: Princeton University Press, 2004).
5. Miguel Angel Centeno,Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America
(University Park: Pennsylvania State University Press, 2002); Richard F. Doner et al.,
“Systemic Vulnerability and the Origins of Developmental States: Northeast and
Southeast Asia in Comparative Perspective,”International Organization 59 (2005):
327–61.
6. Denisa Kostovicova and Vesna Bojicic-Dzelilovic, eds.,Persistent State Weakness
in the Global Age(Farnham: Ashgate, 2009).
7. Neil A. Englehart, “Governments Against States: The Logic of Self-Destructive
Despotism,”International Political Science Review28 (2007): 133–53.
8. Max Weber, “Politik als Beruf [Politics as a Vocation],” inGesammelte Politische
Schriften, ed. May Weber (Berlin: Duncker & Humboldt, 1919), 506.
9. Max Weber, “Staatssoziologie [Essays in Sociology],” in Grundriss der
Sozialökonomie, Vol. III, Wirtschaft und Gesellschaft, ed. Max Weber (Tübingen: Mohr
Siebeck, 1922), 822.
10. Joel Migdal,State in Society: Studying How States and Societies Transform
and Constitute One Another (Cambridge: Cambridge University Press, 2001);
Leonard Seabrooke,Bringing Legitimacy Back in to Neo-Weberian State Theory and
International Relations (Canberra: Australian National University, Department of
International Relations, 2002).
11. Weak states lack infrastructural power and are unable to perform core state functions throughout their territories. Weak states are disconnected from societal demands
and often do not rely on domestic taxation.
12. See Robert H. Jackson,Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the
Third World(Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
13. Fragile states are states that have weak structures and lack performance capacity
in core state tasks; they are thus similar to weak states and only differ in the degree of
Downloaded by [dina yulianti] at 01:49 27 January 2015
224R. Schwarz and M. de Corral
their weakness. Fragile states may be on the verge of becoming failed states but may
also recover from state weakness and gain in capacity to perform; Stephan D. Krasner
and Carlos Pascual, “Addressing State Failure,”Foreign Affairs84 (2005): 153–63.
14. A failed state can be defined as “a polity that is no longer able or willing to perform the fundamental tasks of a nation-state in the modern world” despite maintaining
international legal recognition; Rotberg,When States Fail,6
15. Strong states are defined by possessing infrastructural power, namely “the capacity of the state to actually penetrate civil society and to implement logistically political
decisions throughout the realm”; Michael Mann,The Sources of Social Power,vol. 2
(Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 55.
16. Douglas North et al.,Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for
Interpreting Recorded Human History(New York: Cambridge University Press, 2009).
17. Jack Snyder, “The State and Violence. A Discussion of Violence and Social Orders:
A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History,”Perspectives on
Politics8 (2010): 287–89.
18. Abdulaziz Sachedine, The Role of Islam in the Public Square: Guidance or
Governance?(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006).
19. Michael Cook,Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought
(Princeton: Princeton University Press, 2000).
20. Security has both internal and external dimensions. More importantly, recent
debates have moved from a traditional understanding of state security to one in which
the individual is the referent object of attention. It is this human security focus that we
follow in this article.
21. Welfare refers to the improvement of the economic and social well-being of individuals. Nuanced disagreement exists as to whether the state should provide for welfare
entitlements directly or just provide the framework under which individuals can strive
to attain these.
22. Representation is most commonly associated with liberal democracies, but classical social contract theories teach us that representation must not be exclusively
associated with them. Representation, hence, is encapsulated in the state’s relationship with its citizens through the selection of a sovereign who acts in the name of the
commonwealth and who is bound by the will of the represented.
23. Jennifer Milliken and Keith Krause, “State Failure, State Collapse, and State
Reconstruction: Concepts, Lessons and Strategies,”Development and Change33 (2002):
753–74; Rolf Schwarz, “Post-Conflict Peace-Building: The Challenges of Security,
Welfare and Representation,”Security Dialogue36 (2005): 429–46.
24. Michael N. Barnett,Confronting the Costs of War: Military Power, State, and
Society in Egypt and Israel(Princeton: Princeton University Press, 1992), 6.
25. Ernst-Otto Czempiel,Internationale Politik: Ein Konfliktmodell [International
Politics: A Model for Conflict] (Paderborn: Schöningh/UTB, 1981).
26. Jack A. Goldstone,Deteriorating Fragile States: How to Recognize Them, How to
Help Them?(Washington, DC: World Bank, 2008).
27. Christopher Clapham, “The Challenge of the State in a Globalized World,”
Development and Change33 (2002): 776.
28. Christopher Clapham, “Degrees of Statehood,”Review of International Studies24
(1998): 143–57; Roland Dannreuther, “War and Insecurity: Legacies of Northern and
Southern State Formation,”Review of International Studies33 (2007): 307–26; Staffan
Lindberg, “Forms of States, Governance, and Regimes: Reconceptualizing the Prospects
Downloaded by [dina yulianti] at 01:49 27 January 2015
Rethinking States in the Middle East 225
for Democratic Consolidation in Africa,” International Political Science Review 22
(2001): 173–99.
29. In rare cases there exists the possibility of state collapse. State collapse is the
breakdown of state institutions and the emergence of a situation that resembles an all
out war. Its symptoms are anarchy, lawlessness, and widespread violence that threaten
surrounding states and regions. This was the case in Lebanon in 1975, Iraq post-2003,
and, most recently, Libya in 2011. State failure is different, as it entails poor governance
and inadequate, incompetent, or abusive national authority structures, but not necessarily the complete breakdown of institutions; Rolf Schwarz, “NATO and Prevention
of State Failure: An Idea Whose Time Will Come?,”Contemporary Security Policy31
(2010): 339–62.
30. IISS,The Military Balance 2010(London: The International Institute for Strategic
Studies, 2010).
31. Ibid.
32. US Department of State, Background Note: Egypt [2010], http://www.state.
gov/r/pa/ei/bgn/5309.htm (accessed May 23, 2011).
33. Schumpeter, “Young, Jobless, and Looking for Trouble,”The Economist,February
3, 2011, http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2011/02/youth_unemployment
(accessed May 21, 2011).
34. Miguel de Corral, “Don’t Ignore the Muslim Brotherhood,”The Jerusalem Post,
March 1, 2011, http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContributors/Article.aspx?id=
210399 (accessed May 23, 2011).
35. IISS,Military Balance 2010.
36. Christopher Boucek, “Yemen: Avoiding a Downward Spiral,” Carnegie
Papers, September 2009, http://www.carnegieendowment.org/2009/09/10/yemenavoiding-downward-spiral/29j (accessed May 18, 2011); Ginny Hill, “Yemen: Fear
of Failure,” Chatham House, 2008, http://www.chathamhouse.org/sites/default/
files/public/Research/Middle%20East/bp1108yemen.pdf (accessed May 18, 2011).
37. Keith Krause, “Insecurity and State Formation in the Global Military Order: The
Middle Eastern Case,”European Journal of International Relations2 (1996): 319–54;
Rolf Schwarz,Rule, Revenue and Representation. Oil and State Formation in the
Middle East and North Africa(Geneva: Graduate Institute of International Studies,
2007); Georg Sørensen, “War and State Making–Why Doesn’t It Work in the Third
World?,”Security Dialogue32 (2001): 341–54; Brian D. Taylor and Roxana Botea, “Tilly
Tally: War-Making and State-Making in the Contemporary Third World,”International
Studies Review10 (2008): 27–56.
38. de Corral, “Don’t Ignore the Muslim Brotherhood.”
39. Philip G. Cerny, “Neomedievalism, Civil War and the New Security Dilemma:
Globalisation as Durable Disorder,”Civil Wars1 (1998): 36–44; Béatrice Pouligny, “Civil
Society and Post-Conflict Peacebuilding: Ambiguities of International Programmes
Aimed at Building ‘New’ Societies,”Security Dialogue36 (2005): 429–46.
40. John Rapley, “The New Middle Ages,”Foreign Affairs85 (2006): 96.
41. Ibid., 102.
42. David Hughes, “Yemen’s Problems are the Region’s Problems,”NATO Review
4 (2010), http://www.nato.int/docu/review/2010/Yemen/Yemen_region_problems/EN
(accessed May 18, 2011).
43. Charles Tilly,Coercion, Capital and European States, AD 990–1990(Oxford: Basil
Blackwell, 1990).
Downloaded by [dina yulianti] at 01:49 27 January 2015
226R. Schwarz and M. de Corral
44. Ian Lustick, “The Absence of Middle Eastern Great Powers: Political
‘Backwardness’ in Historical Perspective,” International Organization51 (1997): 675.
45. Eva Bellin,Stalled Democracy. Capital, Labor, and the Paradox of State-Sponsored
Development(Ithaca: Cornell University Press, 2002); Oliver Schlumberger, “Arab
Political Economy and the European Union’s Mediterranean Policy: What Prospects
for Development?,”New Political Economy5 (2000): 247–68.
46. Michael Ross, “Does Oil Hinder Democracy?,”World Politics53 (2001): 325–61.
47. Quintan Wiktorowicz, ed.,Islamic Activism. A Social Movement Theory Approach
(Bloomington: Indiana University Press, 2004).
48. de Corral, “Don’t Ignore the Muslim Brotherhood.”
49. Pradeep K. Chhibber, “State Policy, Rent Seeking, and the Electoral Success of a
Religious Party in Algeria,”Journal of Politics58 (1996): 126–48.
50. Laurie Brand, “In Search of Budget Security: A Reexamination of Jordanian
Foreign Policy,” inDiplomacy in the Middle East: The International Relations of
Regional and Outside Powers, ed. L. Carl Brown (New York: I. B. Tauris, 2001), 139–58.
51. Daniel L. Byman, “Qaddafi’s Legacy,” Brookings Institution, February 24,
2011, http://www.brookings.edu/opinions/2011/0224_libya_byman.aspx (accessed May
20, 2011).
52. Jackson,Quasi-States;Rotberg,When States Fail.
53. Jean-Francois Bayart et al.,The Criminalisation of the State in Africa(Oxford:
James Currey, 1999); Neil Cooper, “Picking Out the Pieces of the Liberal Peaces:
Representation of Conflict Economies and the Implications for Policy,”Security
Dialogue36 (2005): 463–78; Beatrice Hibou, “From Privatising the Economy to
Privatising the State: An Analysis of the Continual Formation of the State,” in
Privatising the State, ed. Beatrice Hibou (London: Hurst & Co., 2004), 1–47.
54. William Reno, “The Politics of Insurgency in Collapsing States,”Development and
Change33 (2002): 837–58.