Tulisan ini merupakan intisari dari jurnal yang dimuat dalam Journal of Civil Society yang berjudul Social Capital, Islam, and the Arab Spring in the Middle East, 9:3, 268-286, DOI: 10.1080/17448689.2013.816541 yang dipublikasikan secara online pada 15 Agustus 2013 di tautan ini: http://dx.doi.org/10.1080/17448689.2013.8165. Perspektif, analisis, dan kesimpulan yang dilakukan penulis jurnal tidak mencerminkan sikap ICMES. Pemuatan artikel ini bertujuan untuk mempelajari model-model analisis yang dilakukan para ilmuwan dari berbagai latar belakang, dengan tujuan akademis. Selanjutnya, ICMES akan membuat tulisan [Commentary] yang berisi tanggapan ilmiah atas artikel jurnal ini.Islam, Social Capital dan Arab Spring di Timur Tengah

Dilshod Achilov [1]

Pendahuluan

Pemberontakan di dunia Arab pada tahun 2011, yang dikenal sebagai Arab Spring secara dramatis telah mengubah peta sosial dan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Protes yang dimulai dengan membakar diri yang dilakukan oleh Mohammed Bouazizi di Tunisia, telah menyebabkan tersingkirnya Presiden Tunisia, Ben Ali Zinel Abidine pada 14 Januari 2011. Pada tanggal 11 Februari 2011, dunia menyaksikan diktator Hosni Mobarak, yang telah memerintah Mesir dalam waktu yang lama— juga terjatuh dari kekuasaan. Dengan cara ini, Arab Spring telah membantah asumsi dominan eksepsionalisme Arab dalam literatur demokratisasi (Stepan & Robertson, 2004) dan menetapkan tahap baru untuk mempelajari pola politik yang berkembang pesat di Timur Tengah.

Ketika beberapa negara Arab merayakan kemenangan pasca penggulingan otokritas rezim seperti yang terjadi di Tunisia, Mesir, Libya, maka negara lainnya hanya sampai pada perubahan terbatas, seperti yang terjadi Maroko, Aljazair, dan Yordania. Dengan kata lain, sementara beberapa negara Arab mencapai keuntungan politik yang relatif tinggi (misalnya perubahan rezim) dari demonstrasi massa, beberapa negara hanya mendapatkan keuntungan yang terbatas (misalnya reformasi konstitusional terbatas) dari protes massa terhadap para pemimpin otoriter.

Definisi pemberontakan Arab Spring adalah tindakan melawan elit penguasa, yang terjadi di seluruh kawasan. Meskipun tindakan kolektif dilakukan oleh aktor revolusioner merupakan ‘jantung’ perjuangan, mereka sering mengabaikan penelitian empiris untuk menjelaskan besarnya pergeseran sosial dan politik (Parsa, 2000, hal. 5). Tindakan kolektif adalah bentuk yang berbeda dan mungkin yang paling berpengaruh dari partisipasi politik. Dengan penuh hormat kami sampaikan, emancipative social capital (modal sosial emansipasif) sering dikutip untuk memiliki pengaruh yang dominan terhadap partisipasi politik (Krishna, 2002).

Misalnya, Putnam menulis bahwa ‘politik tanpa social capital adalah politik di kejauhan’ (Putnam, 2000, hal. 341). Apakah warga secara aktif terlibat dalam politik atau apakah mereka non-partisan yang terasing, tergantung sepenuhnya pada emancipative social capital (Krishna, 2002, hal. 439). Modal sosial tidak hanya penting untuk ikatan providing social (yang menghubungkan individu untuk mencapai tujuan kolektif), tetapi juga dianggap sebagai faktor penting untuk mengarahkan masyarakat menuju partisipasi aktif (atau mungkin, lebih pro-aktif) dalam pembangunan demokrasi (Krishna, 2002; Putnam, 1995). Terlepas dari bagaimana emancipative social capital telah didefinisikan atau diukur dalam literatur, para ilmuwan sepakat bahwa emancipative social capital telah muncul sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari demokratisasi (Fukuyama, 2001).

Dalam mengukur keterlibatan masyarakat dan partisipasi aktif dalam masyarakat, hampir semua studi empiris sebelumnya telah difokuskan pada keanggotaan dalam asosiasi sukarela atau kepercayaan interpersonal untuk mendefinisikan kunci dari emancipative social capital. Yang membantah tradisi ini untuk pertama kalinya adalah Welzel, Inglehart dan Deutsch (2005) telah yang dengan yakin menunjukkan bahwa tindakan menantang elit-politik adalah jenis yang berbeda dari emancipative social capital, yang terkait dengan manfaat sipil yang lebih besar dibandingkan dengan konsep yang lebih generik. Mereka menunjukkan bahwa nilai-nilai ‘mengekspresikan diri’ pada gilirannya akan mendorong tindakan untuk melakukan pergantian terhadap rezim (Welzel, Inglehart & Deutsch, 2005).

Penelitian ini menggunakan teori yang disampaikan Wezel, Inglehart dan Deutsch (2005) yaitu teori emancipative social capital. Saya meneliti sejauh mana dinamika ketegasan politik atau emancipative social capital dapat menjelaskan komitmen, keuletan dan hasil atau keuntungan politik atas demonstrasi yang terjadi di Mesir dan Yordania dari perspektif komparatif.

Tiga pertanyaan berikut ini perlu dijawab:
Sejauh mana emancipative social capital dapat menjelaskan pemberontakan Arab Spring yang meletus pada 2011? Bagaimana masyarakat Arab pro-demokrasi melakukan perlawanan untuk menantang elit politik atau penguasa? Apakah Islam mendukung perlawanan terhadap penguasa, atau memiliki peran menonjol dalam emancipative social capital? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kuantitatif emancipative social capital dengan mempertimbangkan tindakan para elit yang berasal dari World Values Survey.

Pembahasan

Kerangka Konseptual: Emancipative Social Capital
Studi social capital, dalam berbagai bentuk telah menarik banyak ilmuwan dalam ilmu sosial (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988, 1990; Lin, 2001; Putnam, 2002; Putnam, Leonardi & nanetti, 1993). Para ahli secara ekstensif telah menjelajahi social capital dan variasi modal untuk menjelaskan teka-teki sosial dan politik. (Casanova, 2001; Fukuyama, 2001; Radnitz, Wheatley & Zurcher, 2009). Karena merupakan salah satu konsep di dalam demokratisasi, (Ciftci, 2010; Putnam, 2002; Putnam, Leonardi & Nanetti, 1993), sebagian besar orang masih menganggap social capital merupakan konsep yang masih licin. Sebagaimana yang ditunjukkan Onyx dan Bullen (2000) licin tersebut mengacu pada ‘bahan baku dasar’ yaitu masyarakat sipil (hal. 24).

Secara umum, popularitas emancipative social capital dalam penelitian empiris sering dikaitkan dengan penjelasan yang mendalam tentang kekuasaan dalam menjawab pertanyaan yang paling mendasar dan universal dalam penelitian sosial dan politik: apa yang membuat masyarakat ataupun individu bertindak untuk tujuan kolektif? (Welzel, Inglehart & Deutsch, 2005, hal. 122).

Ada banyak definisi social capital dalam literatur yang berbeda tentang dimensi hubungan sosial (misalnya kepercayaan, jaringan, bonding, bridging, tindakan kolektif dan banyak lagi). Umumnya, dalam mendefinisikan social capital, penekanan diberatkan pada ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ hubungan sosial ini berpengaruh pada struktur manakala individu bekerja sama untuk tujuan yang sama.

Meskipun banyak studi banding telah mengaplikasikan emancipative social capital dalam organisasi sukarela, kelompok pecita lingkungan, organisasi profesi, atau asosiasi sipil lainnya (Diamond, 1994; Putnam, 1995; Putnam, Leonardi & Nanetti, 1993), namun beberapa diantaranya telah berfokus pada sikap sipil, seperti kepercayaan interpersonal, sebagai indikator utama social capital (Ciftci, 2010; Norris, 2002). Membongkar konsep ini, Onyx dan Bullen (2000) membedakan lima elemen kunci dari modal sosial yang berasal dari ulasan intensif, yaitu partisipasi masyarakat, timbal balik, nilai-nilai bersama, kepercayaan, dan lembaga sosial.

Melalui analisis faktor hirarkis, mereka mengidentifikasi tiga faktor tertentu yang tampaknya sangat menentukan emancipative social capital, yaitu: partisipasi dalam jaringan / komunitas, lembaga, dan kepercayaan (Onyx & Bullen, 2000). Lembaga kolektif juga berteori sebagai kekuatan pendorong sosial yang penting dalam penelitian social capital (Leonard, 1997). Dalam istilah yang digunakan Putnam, misalnya, emancipative social capital ini disebut sebagai fitur dari organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan (Putnam, 1995, hal. 67).

Dapat disimpulkan bahwa social capital tidak dapat dihasilkan oleh individu yang bertindak sendiri (Leonard & Onyx, 2003). Perkembangan social capital memerlukan keterlibatan aktif dari warga yang bekerja secara kolektif dalam masyarakat partisipatif (Leonard & Onyx, 2003). Misalnya, Leonard (1997) berpendapat bahwa social capital harus dianalisis melalui model dari keterkaitan yang kompleks dan multipleks antara lembaga dan hubungan sosial. Social capital juga didefinisikan sebagai kumpulan atau keseluruhan sumber daya yang terhubung dengan kepemilikan keanggotaan dalam kelompok atau jaringan yang menyediakan anggotanya suatu sumber daya bersama yang dimiliki secara kolektif (Bourdieu, 1986).

Mengacu pada Welzel, Inglehart dan Deutsch (2005) pada perumusan emansipatif social capital yang menyoroti bahwa ketika jaringan social capital dan hubungan sosial diaktifkan, mungkin akan mampu memberdayakan orang-orang untuk mengejar tindakan kolektif untuk menentang elit penguasa. Fokus pada penelitian ini adalah emancipative social capital yang merupakan dimensi penting – tidak harus dipahami sebagai hal yang ekslusif. Dengan kata lain, jaringan atau komunitas mungkin memiliki sejumlah social capital yang digunakan untuk berbagai keperluan. Untuk menentukan emancipative (atau tindakan menonjolkan diri) social capital, saya mengandalkan Welzel, Inglehart dan Deutsch (2005) bahwa pergantian elit penguasa, tindakan warga menjadi penentu utama, yang menghasilkan tindakan kolektif, dan individu mengejar tujuan mereka dalam masyarakat.

Menganalisis Protes di Mesir dan Yordania

Menganalisis dari berita yang dipublikasi The Guardian Daily tentang Arab Spring di Mesir dan Yordania, (Tabel 1), kita dapat mengamati bahwa di Mesir terjadi 22 kali demonstrasi masa di Tahrir Square sejak 7 Desember 2010 hingga 11 Februari 2011. Protes di Mesir yang tanpa kenal lelah, berhasil bertahan melawan pasukan keamanan Mubarak dan provokator-pro rezmim di Tahrir Square. Menurut The Guardian, ada 15 orang warga sipil yang tewas ketika pemberontakan meletus di Kairo di hari Mubarak jatuh. Hari paling berdarah adalah 17 Desember, ketika sembilan warga sipil tewas setelah bentrok dengan pasukan keamanan Mesir. Untuk menenangkan para demonstran, Mubarak mengangkat Kepala Intelijen sebagai Wakil Presiden untuk pertama kalinya pada tanggal 25 Januari dan membentuk pemerintahan baru. Namun pengunjuk rasa tidak menyerah. Pada tanggal1 Februari, Mubarak mengumumkan bahwa ia akan mundur dan membuka jalan bagi pemimpin baru pada bulan September. Tetapi hal ini juga tidak menyurutkan massa untuk terus mendesak Mubarak agar segera melepaskan kekuasaaannya, dan mereka meneriakkan slogan ‘pergilah sekarang’.

4 Februari, kita menyaksikan demonstrasi terbesar yang disebut ‘Day of Departure’, ketika ratusan ribu orang berkumpul di Tahrir Square menuntut kebebasan dan menyerukan Hosni Mubarak untuk mundur segera.
Konsesi Mubarak tidak membantu memadamkan pemberontakan, malahan pra demonstran semakin gigih dan intensif. Akhirnya pada 11 Februari, rakyat Mesir pun menyaksikan kejatuhan dikator yang telah memerintah Mesir selama 30 tahun.

Setelah pemberontakan besar-besaran Tunisia dan Mesir, pasukan oposisi Yordania pun mengambil kesempatan untuk menyampaikan protes mereka di jalan-jalan Amman. Raja yang berkuasa di Yordania, Raja Abdullah II, rupanya menyadari bahaya Arab Spring yang kemungkinan bisa menggoyangnya dari tampuk kekuasaan. Namun demonstrasi di Yordania jauh lebih tenang, dengan kapasitas yang lebih kecil dan lebih stabil,. Sejak jatuhnya Mubarak hingga akhir Mei, ada tiga kali demonstasi massa di Yordania, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel.

Mungkin hebatnya, Raja Abdullah telah berhasil untuk tetap berkuasa dan menghindari kemungkinan jatuhnya rezim sebagaimana yang terjadi di negara-negara Arab lainnya dengan memberikan konsesi terbatas untuk menenangkan masyarakat. Ia mengganti menteri di pemerintahannya, memperpanjang subsidi, menawarkan insentif, dan berjanji akan melakukan reformasi ekonomi. Seperti pemimpin Arab lainnya, ia mengerahkan pasukan keamanan untuk memantau semua demonstrasi dan melacak para demonstran. Taktik ini sebagian besar terbukti efektif dalam menekan protes. Ketika Raja Abdullah II berjanji akan melakukan reformasi secara demokratis, para pengunjuk rasa umumnya nampak senang dan menunggu raja menepati janjinya. Tidak seperti demonstran Mesir, rakyat Yordania tidak bersikeras untuk menuntut hasilnya secara langsung. Tingkat komitmen, keuletan dan tuntutan untuk dilakukan perubahan secara langsung yang terjadi di Yordania lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terjadi di Mesir.

Revolusi sosial umumnya didefinisikan akan terjadi secara cepat, fundamental, transformasi dasar negara dan kelas struktur masyarakat didorong oleh pemberontakan yang berasal dari bawah (Skocpol, 1979). Ini adalah definisi yang agak sempit dan ketat. Meskipun terlalu dini untuk memprediksi konsekuensi jangka panjang dari pemberontakan Mesir 2011, sebagian besar analis dan ulama mendefinisikan kasus Mesir sebagai bagian dari revolusi sosial yang menyebabkan transformasi sosial. Namun Yordania, tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam definisi ini.

Dalam kasus Mesir dan Yordania, pemberontakan tidak sepenuhnya berasal dari struktur berbasis antagonisme kelas, karena kenyataannya, beberapa kelas/ lapisan masyarakat bersatu untuk mengguncang otokritas lama / status quo. Namun, penting untuk menyoroti – terutama kelas menengah ataupun kelas rendah yang bersatu menentang penguasa, dengan berunjuk rasa di Tahrir Square, Mesir. Meskipun penjelasan berbasis kelas tidak boleh dihentikan secara keseluruhan, model yang dominan menggunakan konflik berbasis kelas tidak cukup untuk menjelaskan sepenuhnya pemberontakan Arab. (Parsa, 2000).

Para kritikus model struktural, di sisi lain, berpendapat bahwa penjelasan struktural telah untuk memperhitungkan peran ideologi, yang merupakan titik sentral untuk memahami berbagai mobilisasi sosial (Sewell, 1985; Zald, 2000). Para ahli teori yang melihat ideologi di garis depan revolusi sosial mengklaim bahwa gagasan itu memainkan peran yang kuat dalam memobilisasi massa. Misalnya, Skocpol (1982) menulis bahwa ajaran kemartiran dalam Syiah, menjadi inspirasi bagi rakyat Iran untuk menentang Shah Reza Pahlevi. Pertama, teori ideologis dapat beresonansi dengan pemberontakan Arab Spring mengingat bahwa buruh di Tunisia (yang membakar diri) telah memberikan inspirasi bagi seluruh dunia Arab untuk memobilisasi massa dalam melawan rezim otokratis.

Namun demikian, para demonstran Mesir tidak mewakili ideologi tunggal. Massa terdiri dari kelompok ideologis yang berbeda, seperti kelompok Islam moderat, konservatif garis keras, liberal sekuler, minoritas, dan kelompok lain yang memiliki oandangan ideologi yang berbeda. Sementara demonstran Mesir muncul dibawah naungan kebebasan, pada prinsipnya persepsi mereka bervariasi dalam hal ide tentang masa depan negara mereka. Perbedaan-perbedaan ideologis masih terus hari ini pasca-Mubarak di Mesir. Tidak seperti di Mesir, para demonstran di Yordania tidak menuntut hasil secara langsung dari otoritas negara. Meskipun ide-ide kebebasan dan demokrasi tampaknya telah memainkan peran sentral dalam demonstrasi Mesir, sebaliknya, ide-ide tersebut tidak cukup kuat untuk memobilisasi massa Yordania.

Demokrasi tanpa partisipasi warga, tanpa kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokratis, dan tanpa aktifnya masyarakat sipil, tidak lebih daripada konsep kosong tanpa substansi, merupakan ciri-ciri yang menarah pada rezim otoriter. (Dahl, 1971). Beberapa ahli teori menekankan bahwa social capital adalah kolektif sumber daya, dengan tidak ada ruang untuk keterlibatan individu (Norris, 2002, hal. 139). Sebaliknya, beberapa ulama menekankan koneksi (sebagai fitur sentral dari modal sosial) yang digunakan individu untuk mengejar tujuan pribadi mereka dalam masyarakat (Bourdieu, 1986; Burt, 1992).

Welzel, Inglehart dan Deutsch (2005) meyakinkan bahwa frekuensi tindakan perlawanan terhadap elit peguasa efektif untuk mengukur produktivitas social capital. Dengan demikian, jika tindakan penentangan terhadap elit cenderung tinggi, maka secara teori masuk akal untuk mengharapkan komitmen publik yang lebih tinggi, juga keuletan mereka dalam menciptakan maupun mempertahankan tindakan kolektif, yang bisa menghasilkan keuntungan politik yang lebih tinggi.

Dengan pemikiran ini, saya memperkenalkan dua hipotesis:
H1: Emancipative social capital yang lebih tinggi berasosiasi dengan komitmen dan keuletan yang lebih tinggi, untuk melakukan aksi demonstrasi, dan dengan demikian, hasilnya lebih tinggi.

H2: Warga yang memiliki level lebih tinggi dalam sikap pro-demokrasi memunculkan peluang yang lebih besar untuk menentang rezim otoriter.

Social capital juga sering disebut sebagai produk-produk yang penting dari agama, tradisi, pengalaman sejarah bersama, dnan faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali pemerintah manapun. (Fukuyama, 2001, hal. 17). Dalam dua dekade terakhir, studi yang menganalisis Islam, masyarakat sipil, demokratisasi, dan interaksi yang mendapatkan lebih banyak perhatian ilmiah. Terutama, mempelajari pola koeksistensi antara Islam dan demokrasi, telah menjadi pusat penelitian politik komperatif dunia Muslim.

Temuan dari data survei analisis secara konsisten menggambarkan bahwa dukungan rakyat untuk demokrasi sangat tinggi di dunia Muslim. Misalnya, studi tentang sikap Muslim di dunia Arab (Jamal & Tessler, 2008), Afrika (Bratton, 2003), Asia Tengah (Rose, 2002), dan non-Arab negara Muslim (Hofmann, 2004) telah menghasilkan kesimpulan bahwa Islam dan demokrasi tidak bertentangan.

Namun beberapa ahli, dengan membela argumen Neo-orientalis yang mempertanyakan kompatibilitas Islam dengan norma-norma demokrasi liberal (Fish, 2002; Huntington, 1996). Meskipun klaim dari ketidakcocokan  Islam dengan demokrasi dan kemungkinan benturan peradaban antara Barat dan dunia Muslim, bukti dari analisis empiris telah mengungkapkan bahwa demokrasi memiliki citra positif yang luar biasa dalam Dunia Islam (Inglehart, 2007; Norris & Inglehart, 2003).

Sosial, politik, dan Konteks Ekonomi
Mesir adalah negara Arab terbesar di Timur Tengah dengan lebih dari 80 juta warga sementara populasi Jordan hanya sekitar 6 juta. Namun, ada banyak kesamaan kedua negara.

Tabel 2 membandingkan indikator sosial, ekonomi, dan politik kunci yang menangkap preuprising konteks untuk Mesir dan Yordania. Indikator kesejahteraan ekonomi yang sangat serupa di Mesir dan Yordania. Misalnya, produk domestik bruto (PDB), dan HDI menyiratkan bahwa standar hidup hampir sama.
Penilaian individu kepuasan dengan keuangan rumah tangga yang hampir sama.
Tingkat hak-hak politik dan kebebasan sipil, seperti yang dievaluasi oleh Freedom House, kedua negara digolongkan sebagai ‘tidak bebas’ di tahun 2010. Sementara Mubarak berhasil mempertahankan rezimnya selama lebih dari 30 tahun dengan menekan kebebasan sipil dan politik, Yordania telah menjadi monarki konstitusional terbatas sejak 1951. Menurut konsitusi Yordania 1951, kekuasaan eksekutif berada di tangan raja dengan kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri dan eksekutif lainnya (misalnya gubernur) dan pos peradilan.Terkait nilai-nilai Islam (tingkat religiusitas) menunjukkan bahwa penduduk Yordania relatif lebih taat agama (lebih mungkin untuk menghadiri masjid) dari Mesir. Hebatnya, hampir setengah dari populasi di Mesir (46%) dan sebagian besar Yordania (68%) menunjukkan bahwa mereka menghadiri masjid setidaknya sekali seminggu. Di samping itu, secara umum pencapaian pendidikan sekuler di Yordania sedikit lebih tinggi dari Mesir.

Teknologi (misalnya ponsel, internet, situs dan media sosial) telah memainkan peran penting dalam mengatur dan mempercepat demonstrasi di seluruh wilayah pada awal pemberontakan (Lotan et al., 2011). Akses internet, telepon seluler, sms/ pesan teks, dan jaringan sosial berbeda-beda di setiap negara. Misalnya, persentase pengguna internet adalah 27% di Mesir dan 39% di Yordania. Pengguna Facebook di Mesir mencapai 13% dan Yordania mencapai 30% pada tahun 2011. Artinya, pengguna Facebook di Yordania 2 kali dibandingkan di Mesir. Ada 109 akun pengguna ponsel per 100 orang di Yordania. Sementara Mesir hanya mencatat akun pengguna sebanyak 87 per 100 orang.

Memang, teknologi merupakan kendaraan utama untuk melakukan komunikasi, organisasi dan koordinasi antar para pengunjuk rasa. Namun demikian ada pertanyaan penting. Mengapa jejaring sosial dan pesan teks memainkan peran yang terbatas dalam demonstrasi Yordania, padahal kita tahu, Yordania lebih unggul dalam teknologi? Sementara di Mesir, Facebook, Twitter, dan pesan teks memainkan peran yang penting, bahkan mempercepat dan juga mempertahankan pemberontakan Mesir? Pernyataan ini merupakan bantahan argumen bahwa internet adalah penyebab utama pemberontakan Arab. Terutama, variasi dalam tingkat social capital. Ada 1 dari 4 orang di mesir (25%) berpartisipasi dalam tindakan penentangan terhadap penguasa, sementara di Yordania, hanya 1 dari 12 (8%) orang yang berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa di Mesir, opini publik yang pro demokrasi lebih besar dibandingkan dengan Yordania.

Variabel tak bebas
Menurut Welzel, Inglehart dan Deutsch (2005) konseptualisasi social capital bisa dinilai berdasarkan tiga pertanyaan, yaitu:

1. Apakah masyarakat pernah menandatangani petisi?
2. Apakah pernah bergabung dalam gerakan boikot?
3. Apakah pernah menghadiri demonstrasi damai?

Untuk setiap pertanyaan, disediakan jawaban seperti ‘telah melakukan (yang bernilai 2)’’, ‘mungkin melakukan (yang bernilai 1)’, ‘tidak akan pernah melakukan (yang bernilai 0)’’,

Variabel independen
Selanjutnya, ada variabel yang diukur dengan pertanyaan ini, “Menurut Anda, apakah pengelolaan negara ini sangat baik, cukup baik, cukup buruk — dengan pemimpin yang memiliki otoritas tak terbatas tanpa perlu repot dengan adanya parlemen dan pemilu?” Sangat baik=1, cukup baik=2, cukup buruk=3, sangat buruk=4.

Religiusitas (Islam) juga diukur dari survey dengan pertanyaan seberapa sering mereka hadir ke masjid. Responden yang ke masjid sekali dalam seminggu diberikan skor 3, yang ke masjid sebulan sekali atau pada hari tertentu diberikan skor 2, dan yang jarang masuk kemasjid diberikan skor 1.

Analisis
Saya mulai dengan analisis deskriptif dengan sistematis membandingkan dan membedakan pola asosiasi yang ditampilkan oleh variabel yang sedang diteliti. Dalam melakukannya, saya menemukan bahwa emancipative social capital di Mesir dan Yordania berhubungan dengan keuntungan politik terkait.

Dari tahun 2001 hingga 2008, sekitar 25% rakyat Mesir berpartisipasi dalam perlawanan terhadap penguasa. Sementara di Yordania, rakyat yang berpartisipasi dalam aksi menentang penguasa mencapai 8%. Artinya, emancipative social capital di Mesir 4 kali lebih besar dari di Yordania. Emancipative social capital yang lebih tinggi berkorelasi dengan keuletan dan komitmen yang lebih tinggi juga, sehingga akhirnya, hasil yang didapat juga lebih tinggi.

Gambar di atas merupakan ilustrasi pola asosiasi sikap individu terhadap sosok pemimpin yang otoriter dan tingkat penentangan terhadap penguasa di Mesir dan Yordania. Di Mesir, penolakan terhadap gagasan ‘memiliki pemimpin otoriter dan tidak perlu repot-repot mengadakan pemilu’ mendapat penentangan yang tinggi. Pola ini menawarkan bukti awal mendukung hipotesis kedua (H2), bahwa bila warga bersikap pro-demokrasi, maka lebih tinggi kemungkinan untuk berpartisipasi dalam penentangan terhadap penguasa.
Sementara Yordania, tren antara ketidaksetujuan otokrasi dan emancipative social capital menunjukkan pola yang tidak konsisten. Tidak ada tren yang bisa diamati dengan jelas.

Gambar 3 menunjukkan ilustrasi grafis dari hubungan antara nilai-nilai Islam dan penentangan terhadap penguasa.

Islam dan emancipative social capital
Hubungan religiusitas dengan emancipative social capital di Mesir ditunjukkan oleh gambar 3a. Semakin tinggi tingkat religuius, maka semakin buruk persepsi mereka tentang otokritas/ kediktatoran. Akibatnya, emancipative social capital pun meningkat. Sementara di Yordania, hubungan antara emancipative social capital dan religiusitas menunjukkan pola yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Mesir jelas lebih menonjol.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan hasil yang sama. Individu yang sering hadir di masjid lebih memungkinkan untuk terlibat dalam demokrasi anti penguasa di Mesir. Sementara itu, baik usia, jenis kelamin, pendapatan dan tingkat pendidikan juga memiliki korelasi dengan emancipative social capital. Warga yang berusia lebih tua, dengan pendidikan yang lebih tinggi, dan berjenis kelamin perempuan, lebih kecil kemungkinan untuk terlibat dalam tindakan kolektif. Warga dengan pendapatan yang lebih tinggi juga menunjukkan lebih berpeluang aktif dalam aksi penentangan terhadap penguasa, dan hal ini menyiatkan bahwa faktor ekonomi bukanlah sumber utama yang dikeluhkan masyarakat sehingga harus menentang penguasa.

Di Yordania, tingkat religiusitas berhubungan negatif dengan emancipative social capital. Justru individu dengan religiusitas rendah yang aktif berpartisipasi dalam demonstrasi anti penguasa. Jenis kelamin laki-laki dengan pendidikan yang lebih tinggi juga lebih berpeluang melakukan penentangan.

Kesimpulan
Dalam Arab Spring di Mesir dan Yordania, tingkat komitmen dan keuletan demonstrasi di Mesir secara substansional lebih tinggi dibanding Yordania. Dinamika sikap penentangan terhadap penguasa, Mesir menunjukkan peluang empat kali lebih besar dibanding Yordania, sehingga dengan demikian, keuntungan politik dari protes di Mesir bisa dilihat dari pergantian rezim, sedangkan di Yordania, hasil demonstrasi masih terbatas pada reformasi politik yang diusulkan oleh Raja Abdullah II.

Nilai-nilai Islam atau religiusitas yang berkorelasi positif dengan emancipative social capital di Mesir, ternyata tidak berlaku di Yordania. Melihat perbedaan yang mencolok antara kedua kasus, tidak bisa disimpulkan apakah Islam bisa menjadi faktor untuk mempromosikan emancipative social capital. Untuk Mesir, kita bisa berspekulasi bahwa Ikhwanul Muslimin sangat terorganisir dan cukup kuat untuk melakukan gerakan politik, dan hal itu tidak kita jumpai di Yordania. Secara tradisional, kelompok Islam jauh lebih vokal terhadap rezim Mubarak.

________

[1] Department of Political Science, East Tennessee State University, Johnson City, TN, USA

Notes
1. Welzel, Inglehart and Deutsch (2005) demonstrate that emancipative social capital, measured by elitechallenging actions, has comparably higher civic payoffs than traditional social capital measured by
voluntary associations, at both societal and individual levels.
2. Thestructurein social capital can be in the form of groups, organizations or networks: see Coleman
(1990) for a detailed discussion.
3. By drawing from Welzel, Inglehart and Deutsch’s (2005) conceptualization of emancipative social
capital measured by three elite-challenging actions asked by the WVS project.
4. On 11 February 2011, a long-term dictator—Hosni Mubarak—fell from power.
5.The Guardian, ‘Cairo’s biggest protest yet demands Mubarak’s immediate departure,’ accessed February
10, 2012 (URL: http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/04/day-of-departure-hosni-mubarak).
6.The Guardian, ‘Thousands join ’day of rage’ across the Middle East’, February 25, 2011, accessed on
February 10, 2012 (URL: http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/25/thousands-join-day-of-rageacross-middle-east).
7. Derived from the WVS (2000–2008) question: ‘How satisfied are you with the financial situation of your
household? If 1 means you are completely dissatisfied on this scale and 10 means you are completely
satisfied, where would you put your satisfaction with your household’s financial situation?’
8. A Cronbach’s alpha coefficient (0.747) is statistically acceptable for the internal reliability and consistency of emancipative social capital’s additive index. No inter-item correlation fell below .30—a
minimum necessary threshhold (de Vaus, 2002, p. 184).
9. For missing values in the income variable,data imputation from the values derived from a variable indicating economic social class was used.
10. The odds ratio, however, does not prove that elite-challenging actions increase the chances for revolutions; rather, they manifest a strong association (at this stage) between the variables under analyses.
References
Aouragh, M. & Alexander, A. (2011) The Egyptian experience: Sense and nonsense of the Internet revolution,
International Journal of Communications, 5, pp. 1344–1358.
Bourdieu, P. (1986) The forms of capital, in: J.G. Richardson (Ed.)Handbook of Theory and Research for the
Sociology of Education, pp. 241–258 (New York, NY: Greenwood Press).
Bratton, M. (2003) Briefing: Islam, democracy and public opinion in Africa,African Affairs, 102(408),
pp. 493–501.
Burt, R. (1992)Structural Holes(Cambridge: Cambridge University Press).
Casanova, J. (2001) Civil society and religion: Retrospective reflections on Catholicism and prospective reflections on Islam, Social Research, 68(4), pp. 1041–1080.
Cavatorta, F. (2006) Civil society, Islamism and democratization: The Case of Morocco,Journal of Modern
African Studies, 44(2), pp. 203–222.
Ciftci, S. (2010) Modernization, Islam, or social capital: What explains attitudes toward democracy in the Muslim
World?Comparative Political Studies, 43(11), pp. 1442–1470.
Coleman, J. (1988) Social capital in the creation of human capital,American Journal of Sociology, 94,
pp. s95–s210.
Coleman, J. (1990)Foundations of Social Theory(Cambridge, MA: Harvard University Press).
Cooke, P. & Morgan, K. (2000)The Associational Economy. Firms, Regions, and Innovation(Oxford: Oxford
University Press).
Dahl, R. A. (1971)Polyarchy; Participation and Opposition(New Haven, CT: Yale University Press).
de Vaus, D. (2002)Surveys in Social Research(London: Routledge).
Diamond, L. (1994) Toward democratic consolidation,Journal of Democracy, 5(3), pp. 4–17.
284 D. Achilov
Downloaded by [dina yulianti] at 01:36 27 January 2015
Esposito, J. & Mogahed, D. (2008)Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think(New York, NY:
Gallup Press).
Fish, S. (2002) Islam and authoritarianism,World Politics, 55(1), pp. 4–37.
Fukuyama, F. (2001) Social capital, civil society and development,Third World Quarterly, 22(1), pp. 7–20.
Goldstone, J. (1991)Revolution and Rebellion in the Early Modern World(Los Angeles, CA: University of California Press).
Hofmann, S. R. (2004) Islam and democracy: Micro-level indications of compatibility,Comparative Political
Studies, 37, pp. 652–676.
Huntington, S. P. (1996)The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order(New York: Simon &
Schuster).
Inglehart, R. (2007) The worldviews of Islamic publics in global perspective, in: M. Moaddel (Ed.)Values and
Perceptions of the Islamic and Middle Eastern Publics, pp. 25–46 (New York, NY: Palgrave).
Jamal, A. & Tessler, M. (2008) Attitudes in the Arab World,Journal of Democracy, 19(1), pp. 97–110.
Krishna, A. (2002) Enhancing political participation in democracies,Comparative Political Studies, 35(4),
pp. 437–460.
Leonard, R. (1997) Theorizing the relationship between agency and communion,Theory & Psychology, 7(6),
pp. 823–835.
Leonard, R. & Onyx, J. (2003) Networking through loose and strong ties: An Australian qualitative study,Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 14(2), pp. 189–203.
Lin, N. (2001)Social Capital: A Theory of Social Structure and Action(London: Cambridge University Press).
Lotan, G., Graeff, E., Ananny, M., Gaffney, D., Pearce, I. & Boyd, D. (2011) The revolutions were tweeted: Information flows during the 2011 Tunisian and Egyptian revolutions,International Journal of Communications,
5, pp. 1375–1405.
Moore, B. (1966)Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern
World(Harmondsworth: Penguin).
Norris, P. (2002)Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism(Cambridge: Cambridge University Press).
Norris, P. & Inglehart, R. (2003) Muslims and the West: Testing the ‘clash of civilizations’ thesis,Comparative
Sociology, 1(3), pp. 235–265.
Norris, P. & Inglehart, R. (2004)Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide(Cambridge: Cambridge
University Press).
Onyx, J. & Bullen, P. (2000) Measuring social capital in five communities,The Journal of Applied Behavioral
Science, 36(1), pp. 23–42.
Parsa, M. (2000)States, Ideologies, and Social Revolutions(Cambridge: Cambridge University Press).
Portes, A. (2000) The two meanings of social capital,Sociological Forum, 15(1), pp. 1–12.
Putnam, R. D. (1995) Bowling alone: America’s declining social capital,Journal of Democracy, 6, pp. 65–78.
Putnam, R. D. (2000)Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community(New York: Simon &
Schuster).
Putnam, R. D. (2002)Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society(Oxford:
Oxford University Press).
Putnam, R. D., Leonardi, R. & Nanetti, R. (1993)Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy
(Princeton, NJ: Princeton University Press).
Radnitz, S., Wheatley, J. & Zurcher, C. (2009) The origins of social capital: Evidence from a survey of postSoviet Central Asia,Comparative Political Studies, 42(6), pp. 707–732.
Rose, R. (2002) How Muslims view democracy: Evidence from Central Asia,Journal of Democracy, 13(4),
pp. 102–111.
Sewell, W. H. (1985) Ideologies and social revolutions: Reflections on the French case,The Journal of Modern
History, 57, pp. 57–85.
Skocpol, T. (1979)States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China(Cambridge: Cambridge University Press).
Skocpol, T. (1982) Rentier state and Shi’a Islam in the Iranian Revolution,Theory and Society, 11(3),
pp. 265–283.
van Staveren, I. & Knorringa, P. (2007) Unpacking social capital in economic development: How social relations
matter,Review of Social Economy, 65(1), pp. 107–135.
Stepan, A. & Robertson, G. B. (2004) Arab, not Muslim exceptionalism,Journal of Democracy, 15(4),
pp. 140–146.
Social capital, Islam and the Arab Spring in the Middle East 285
Downloaded by [dina yulianti] at 01:36 27 January 2015
Welzel, C., Inglehart, R. & Deutsch, F. (2005) Social capital, voluntary associations and collective action: Which
aspects of social capital have the greatest ‘civic’ payoff?Journal of Civil Society, 1(2), pp. 121–146.
Williams, K. R. & Guerra, N. G. (2011) Perceptions of collective efficacy and bullying perpetration in schools,
Social Problems, 58(1), pp. 126–143.
Zald, M. N. (2000) Ideologically structured action: An enlarged agenda for social movement research,Mobilization, 5, pp. 1–16.