Rangkuman Berita Timteng Senin 30 Oktober 2017

pertemuan koalisi arabJakarta, ICMES: Negara-negara anggota koalisi Arab pimpinan Arab Saudi menuding Iran mengabaikan keamanan regional mendukung kelompok Ansarullah (Houthi) di Yaman.

Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani menegaskan negaranya sama sekali tidak ragu dalam memroduksi dan menimbun senjata apapun yang dinilai mendesak untuk pertahanan.

Pemerintah Suriah menuding pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat (AS) berbuat kejahatan di kota Raqqa, Suriah, yang “masih diduduki”.

Wakil Sekjen Hizbullah Syeikh Naim Qassem menyatakan bahwa hubungan antara Hizbullah dan Kerajaan Arab Saudi “sangat negatif, tapi tidak berarti ada komunikasi dan keterbukaan untuk mencapai tema-tema dan perkara kolektif.

Berita Selengkapnya:

Koalisi Arab Sebut Iran Bertanggungjawab Atas Perang Yaman

Negara-negara anggota koalisi Arab pimpinan Arab Saudi menyatakan Iran bertanggungjawab atas pengabaian keamanan regional terkait dengan dukungannya kepada kelompok Ansarullah (Houthi).

Pernyataan ini mengemuka dalam deklarasi penutupan pertemuan para menteri luar negeri dan kepala staf angkatan bersenjata koalisi Arab di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, yang diikuti oleh 13 negara.

Juru bicara koalisi Arab, Kol. Turki Al-Malaiki,  yang membacakan deklarasi ini dalam jumpa pers Minggu (29/10/2017) mengatakan, “Para peserta pertemuan ini menegaskan bahwa operasi militer koalisi Arab dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan undang-undang internasional… Mereka mengecam sekerasnya peranan negatif yang dimainkan oleh milisi Houthi dan bantuan senjata dan rudal balistik kepada mereka… Koalisi ini menyatakan Iran dan para anteknya bertanggungjawab atas pengabaian keamanan di kawasan.”

Al-Maliki menambahkan bahwa pertemuan ini juga membicarakan laporan Sekjen PBB mengenai anak-anak kecil korban perang Yaman yang dirilis pada 6 Oktober lalu.

Menurutnya, para peserta pertemuan ini “menolak bagian-bagian laporan yang mengandung informasi dan pernyataan tidak benar, menyatakan keberatan mereka yang sangat mendalam atas informasi itu, dan mengimbau PBB agar meninjau kembali alat-alat pengumpul informasinya.”

Belum lama ini PBB mencatumkan koalisi Arab dalam draf daftar hitam terkait dengan “pelanggaran hak anak kecil” akibat operasi militernya di Yaman.

Draf itu menyatakan, “Perbuatan koalisi Arab di Yaman telah menyebabkannya dicantumkan secara obyektif dalam daftar hitam akibat tindakan membunuh dan melukai anak kecil, di mana telah jatuh korban anak kecil sebanyak 683 orang pada tahun 2016.”

Pertemuan para menlu dan kepala staf angkatan bersenjata negara-negara anggota koalisi Arab ini tercatat pertama kalinya sejak dimulai invasi militer mereka ke Yaman pada 26 Maret 2015.

13 negara yang mengikuti pertemuan ini ialah Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, Sudan, Pakistan, Bahrain, Malaysia, Mesir, Djibouti, Maroko, Sinegal, dan pemerintahan presiden tersingkir Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi yang didukung oleh koalisi Arab.

Koalisi ini menyatakan bahwa serangan militer ke Yaman dilakukan untuk “merespon permintaan Presiden Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi agar melakukan intervensi militer demi melindungi Yaman dan rakyatnya dari agresi milisi Houthi dan pasukan mantan presiden Ali Abdullah Saleh yang bersekutu dengannya.” (rayaluoum)

Rouhani: Iran Tak Ragu Untuk Terus Memroduksi Dan Menimbun Senjata

Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani menegaskan negaranya sama sekali tidak ragu dalam memroduksi dan menimbun senjata apapun yang dinilai mendesak untuk pertahanan. Dia juga memastikan negaranya akan mereaksi keras pelanggaran pihak lawan terhadap perjanjian nuklir.

Dalam pernyataan di parlemen Iran, Majelis Syura Islam, Minggu (29/10/2017), Rouhani menyinggung pengkhianatan Amerika Serikat (AS) terhadap perjanjian nuklir Iran dengan enam negara terkemuka dunia, yang ujung-ujungnya AS menginginkan supaya isu nuklir Iran dirundingkan lagi.

“Dengan cara ini pemerintah AS seharusnya justru mundur dari perundingan dan pengadaan perjanjian dengan dunia. Kerakyatan yang dinikmati Iran di kawasan adalah karena AS tidak berbuat apapun di kawasan kecuali mengobarkan api terorisme dan membangkitkan perselisihan,” katanya.

Dia mengingatkan bahwa konsisten kepada perjanjian merupakan prinsip yang dianut oleh seluruh khalayak dunia serta menjadi tolok ukur peradaban bangsa dan kejujuran negara, sehingga siapapun tidak mungkin akan percaya kepada sebuah pemerintahan yang melanggar kesepakatan pemerintahan pendahulunya.

“Plin-plan dalam berkomitmen kepada perjanjian sebelumnya, dan mengajak kepada perundingan lagi adalah sesuatu yang membangkitkan ejekan,” lanjutnya.

Rouhani juga menegaskan bahwa bangsa Iran akan terus mendukung hak kaum tertindas di kawasan dalam melawan teroris dan konspirasi pemecah belahan.

Dia menyoal, “Siapakah yang berbelas kasih kepada bangsa-bangsa kawasan, Iran ataukah kalian (AS) yang justu mengayomi sekelompok munafik teroris dan anasir DAESH (ISIS)?”

Mengenai persenjataan Iran dia menegaskan, “Demi membela diri, kami tidak akan pernah ragu memroduksi dan menimbun senjata yang kami anggap urgen, dan ini tidak bertentangan dengan undang-undang internasional apapun. Kami akan mereaksi tegas pelanggaran terhadap perjanjian.”

Senada dengan ini, wakil ketua perlemen Iran urusan internasional, Hossein Amir Abdollahian, menegaskan negara ini akan terus berperan besar dalam menggalang stabilitas dan keamanan regional, meskipun Presiden AS Donald Trump dalam kunjungan ke Arab Saudi menyatakan akan berusaha menyingkirkan Iran dari percaturan regional. (alalam)

Suriah Bantah Koalisi Internasional Bebaskan Kota Raqqa

Pemerintah Suriah menuding pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat (AS) berbuat kejahatan di kota Raqqa, Suriah, yang “masih diduduki”.

Kantor berita Suriah, SANA, mengutip pernyataan sumber Kemlu Suriah, Minggu (29/10/2017), bahwa pengakuan AS dan sekutunya telah membebaskan Raqqa dari pendudukan ISIS “hanyalah dusta belaka yang ditujukan untuk mengalihkan perhatian publik dunia dari kejahatan yang dilakukan oleh koalisi ini dan para kroninya di provinsi Raqqa.”

“Kota Raqqa masih terduduki dan tak dapat dianggap sebagai kota yang telah dibebaskan kecuali apabila dimasuki oleh Pasukan Arab Suriah (SAA) dan sekutunya yang berjuang memberantas ISIS dan kelompok-kelompok bersenjata lain yang bersekutu dengannya dan mengaku nasionalis padahal sama sekali tidak berprikemanusiaan dan berjiwa nasionalis,” ungkap sumber anonium itu.

Kemlu Suriah menyerukan kepada “masyarakat dunia dan semua pembela HAM agar mengutuk apa yang dilakukan oleh AS dan para anteknya, mendesaknya agar menghormati ketetapan Dewan Keamanan PBB yang meminta kepada semua pihak agar konsisten kepada kedaulatan dan integritas Republik Arab Suriah, dan membubarkan koalisi yang mencurigakan dan ilegal ini.”

Seperti diketahui, setelah empat bulan bertempur melawan ISIS Pasukan Demokrasi Suriah (SDF) yang didukung koalisi internasional pada pertengahan bulan ini menyatakan berhasil menguasai penuh kota Raqqa yang semula dijadikan ISIS sebagai ibu kota bagi “kekhalifahan”-nya. (rayalyoum)

Hizbullah: Saudi Berusaha Menghalangi Perjuangan Melawan Israel

Wakil Sekjen Hizbullah Syeikh Naim Qassem menyatakan bahwa hubungan antara Hizbullah dan Kerajaan Arab Saudi “sangat negatif, tapi tidak berarti ada komunikasi dan keterbukaan untuk mencapai tema-tema dan perkara kolektif.

Qassem juga menuding Saudi berusaha mengandaskan perjuangan kubu muqawamah (resistensi anti Zionis Israel).

“Mereka berisiniatif untuk menghadang kubu muqawamah dan agendanya, memberikan pernyataan-pernyataan negatif, mengagresi Yaman, dan memasuki perang besar di Suriah,” ujarnya dalam  wawancara televisi, Ahad (29/10/2017).

Dia menambahkan bahwa problema utama di kawasan Timteng sekarang adalah Saudi sendiri karena menjalankan kebijakan dan menempuh cara-cara yang sangat jauh dari aspirasi berbagai negara dan bangsa di sekitarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Hizbullah siap memperbarui hubungannya dengan Saudi, tapi dengan syarat Riyadh bersedia mengubah kebijakannya di Timteng dan menempuh opsi-opsi yang independen, dan tidak terikat dengan siapapun.

“Jika demikian maka hubungan antara Hizbullah dan Saudi akan kembali normal,” pungkasnya. (rayalyoum)