Rangkuman Berita Timteng Senin 26 September 2017

Iraq Kurdish ReferendumJakarta, ICMES: Referendum kemerdekaan Kurdistan akhirnya diselenggarakan meskipun mendapat kecaman dari berbagai pihak, sementara pemerintah pusat Baghdad tetap menolaknya, dan Liga Arab serta PBB menyatakan prihatin.

Pemerintah Bahrain menyerukan kepada para khatib mesjid agar tidak berbicara anti rezim Zionis penjajah Palestina tersebut.

Menanggapi pernyataan para menlu Uni Emirat Arab dan Bahrain mengenai Iran, Kemlu Iran menyebut mereka terlalu kecil untuk berbicara semua persoalan.

Mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh menolak resolusi PBB No. 2216, mengecam keras Arab Saudi, memastikan presiden tersingkir Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi tidak akan kembali ke Sanaa, ibu kota Yaman.

Berita selengkapnya;

Referendum Kurdistan Irak Berlangsung, Ini Komentar Baghdad, PBB Dan Liga Arab

Referendum kemerdekaan Kurdistan akhirnya diselenggarakan meskipun mendapat kecaman dari berbagai pihak, sementara pemerintah pusat Baghdad tetap menolaknya, dan Liga Arab serta PBB menyatakan prihatin atasnya.

Komisi Tinggi Independen Pemilu dan Referendum Kurdistan, Senin (25/9/2017), menyatakan penghitungan hasil referendum telah dimulai segera setelah semua tempat pemungutan suara ditutup.

Sumber-sumber resmi menyebutkan bahwa tingkat partisipasi di Kirkuk mencapai lebih dari 80%, di Dahuk mendekati 90%, di Kurkuk sekira 80%, di Khaniqin 90%, semenetara di  Solaemaniyah dan Halabceh tidak sampai 55%. Disebutkan pula bahwa jangka waktu pemungutan suara diperpanjang karena panjangnya warga yang antre di tempat-tempat pemungutan suara.

Di Kirkuk yang dipersengketakan oleh pemerintah pusat Baghdad dan pemerintah otonomi Kurdistan penutupan pemungutan suara disusul dengan pemberlakuan jam malam di mana  pasukan keamanan disiagakan untuk mengantisipasi bentrokan antara warga yang pro dan yang kontra referendum.

Pemerintah Irak tetap menolak referendum ini, menyebutnya tidak mungkin berada di atas konstitusi Irak yang ditetapkan pada tahun 2005, dan menilainya tidak bermaslahat  bagi penduduk Kurdi secara politik, ekonomi, dan kebangsaan.

Baghdad mengancam akan melakukan “langkah-langkah” untuk menjaga integritas negara ini dalam menghadapi referendum disintegrasi, dan mendesak pemerintah otonomi Kurdistan agar menyerahkan pintu-pintu perbatasan dan bandara kepada pemerintah pusat karena memang merupakan kewenangan pemerintah federal.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengaku prihatin atas referendum ini, dan mengingatkan dampak negatifnya bagi keamanan kawasan. Dia juga menyatakan pihaknya menghormati kedaulatan, keamanan, dan integritas Irak.

Jubir Sekjen PBB Stephane Dujarric dalam jumpa pers di kantor PBB di New York, Amerika Serikat, menyatakan Guterres berpendapat bahwa “semua persoalan yang terkait dengan pemerintahan federal (di Baghdad) dan pemerintah otonomi Kurdistan hendaknya diselesaikan melalui dialog yang teratur  dan solusi kompromi yang konstruktif.”

Dia menambahkan, “Sekjen PBB menghormati kedaulatan Irak, keamanan regional dan persatuannya, dan dia merasa sangat prihatin atas dampaknya yang berpotensi mengganggu stabilitas akibat pelaksanaan  referendum hari ini.”

Sementara itu, Wakil Sekjen Liga Arab Kamal Hasan Ali menyebut referendum itu “beban buruk” bagi kawasan.

“Referendum Kurdistan akan menjadi beban buruk bagi kawasan… Apa yang terjadi sekarang di Kurdistan merupakan contoh keretakan kawasan,” katanya.  (rayalyoum/alalam)

Bahrain Larang Para Khatib Berbicara Anti-Israel

Media Israel melaporkan sudah dekat saatnya normalisasi hubungan diplomatik Bahrain dengan Israel. Times of Israel, Sabtu lalu (23/9/2017), mengutip pernyataan sejumlah pejabat Bahrain dan Barat bahwa pemerintah Bahrain menyerukan kepada para khatib mesjid agar tidak berbicara anti rezim Zionis penjajah Palestina tersebut.

Menurut media Israel ini, seorang pejabat Bahrain mengatakan kepada Middle East Eye bahwa menjalin hubungan dengan Israel tidak akan bermasalah, karena “tak seperti Iran, Israel tidak menimbulkan ancaman bagi kerajaan Teluk.”

“Israel tidak mengancam keamanan atau berkonspirasi kita tapi Iran tentu saja,” kata pejabat anonim itu.

Times of Israel menambahkan bahwa sebagai bagian dari sikap Bahrain yang lebih mendamaikan terhadap Israel, seorang imam dari kota Riffa, Bahrain, mengatakan bahwa pemerintah telah memerintahkan masjid untuk berhenti memberikan khotbah yang mengkritik Israel.

Awal pekan lalu seorang rabi terkemuka yang bertemu dengan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al-Khalifa mengatakan kepada Times of Israel bahwa kepadanya Hamad mengaku menentang boikot negara-negara Arab terhadap Israel dan akan mengizinkan warga negara Bahrain berkunjung ke negara Yahudi Zionis tersebut. (timesofisrael)

Iran Sebut Menlu UEA Dan Bahrain Terlalu Kecil Untuk Bicara

Menanggapi pernyataan para menlu Uni Emirat Arab dan Bahrain mengenai Iran, Kemlu Iran menyebut mereka terlalu kecil untuk berbicara semua persoalan.

“Ada sebagian orang yang kapasitasnya tak layak berbicara semua persoalan…  Orang-orang yang berbicara di luar kemaslahatan mereka mengenai kesepakatan nuklir itu  memandang dirinya berada dalam posisi hakim di depan kesepakatan ini… Tak perlu kami menanggapi mereka,” ungkap Juru Bicara Kemlu Iran Behram Qasemi, Senin (25/9/2017).

Sebelumnya, Menlu UEA  Abdullah bin Zayed Al Nahyan menyatakan, “Iran telah melanggar spirit dan teks perjanjian nuklir.” Sedangkan sejawatnya dari Bahrain, Khalid bin Ahmed Al Khalifa, mengatakan, “Iran campur tangan dalam urusan regional.”

Jubir Kemlu Iran menambahkan tak perlu ada mediator antara Amerika Serikat dan Iran, tapi tidak demikian berkenaan dengan Arab Saudi.

Tentang Saudi Qasemi mengatakan, “Kami belum mendapatkan pandangan yang cermat dan jelas mengenai negara ini…  Kami menerima surat-surat dari Riyadh yang isinya berlawanan satu sama lain.” (irna)

Kecam Saudi, Saleh Bersumpah Hadi Tak Akan Kembali Ke Ibu Kota Yaman

Mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh menolak resolusi PBB No. 2216, mengecam keras Arab Saudi, memastikan presiden tersingkir Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi tidak akan kembali ke Sanaa, ibu kota Yaman.

Dalam pidato pada peringatan revolusi Yaman dia mengatakan, “Wahai Hadi dan gerombolanmu, kamu berkhayal akan dapat kembali berkuasa setelah sekian banyak darah tumpah di Midi, Marib, Nahom, Jawf, Sa’dah, Taiz, Baida, Shabwa, Lahij, Aden, dan Abyan.”

Saleh menolak reolusi 2216  yang dirilis Dewan Keamanan PBB pada April 2015 mengenai Yaman, dan menyebutnya “keputusan perang.”

Dia juga menentang hasil-hasil dialog nasional Yaman karena “memecah Yaman menjadi wilayah-wilayah otonomi yang tertolak dan tak diakui.” Dia juga enggan mengakui “prakarsa Teluk yang tersisa.”

Tokoh yang sangat berpengaruh ini lantas menyerukan “persatuan barisan nasional dan penguatan front dalam negeri dalam menghadapi musuh-musuh bangsa Yaman yang menjalin persekutuan yang terdiri atas 17 negara di bawah pimpinan Saudi.”

Ali Abdullah Saleh menyebut operasi militer di bawah komando Saudi untuk memulihkan kekuasaan Mansor Hadi di Yaman “agresi keji ala Barbar.”

“Saudi adalah musuh historis bangsa Yaman,” tegasnya sembari menjelaskan bahwa perang Yaman melawan Saudi sekarang ini bukan yang pertama kalinya, melainkan juga pernah terjadi pada tahun 1934 dan 1962.

“Revolusi Yaman akan terus berlanjut, dan akan berlanjut pula sistem republik betapapun besarnya permusuhan pihak lawan terhadapnya. Pihak yang kalah adalah musuh-musuh revolusi, dan kemenangan adalah milik bangsa Yaman kita yang besar,” tegasnya.

Menurut catatan PBB, sejak Saudi dan sekutunya melancarkan invasi militer ke Yaman, sebanyak lebih dari 8500 orang, minimal 1500 di antaranya anak kecil, tewas dan 49,000 lainnya luka-luka terkena serangan udara aliansi Arab.

Selain itu, terjadi pula wabah kolera yang telah merenggut lebih dari 2000 korban jiwa sejak April 2017, dan lembaga Palang Merah Internasional bahkan kuatir jumlah orang yang terjangkit wabah penyakit mematikan ini akan membengkak menjadi 850,000 pada akhir tahun ini. Pihak Ansarullah menyatakan wabah ini sengaja ditebar oleh Arab Saudi. (rt/rayalyoum)