Rangkuman Berita Timteng Selasa 27September 2017

Serangan bom di Yaman (Foto: CNN)

Serangan bom di Yaman (Foto: CNN)

Jakarta, ICMES: Kerjaan Arab Saudi mengancam Kanada dan Belanda terkait dengan usulan di dewan HAM PBB untuk pengiriman tim pencari fakta internasional dan independen ke Yaman.

Arab Saudi, satu-satunya negara di dunia yang melarang kaum perempuan mengemudikan mobil, akhirnya mencabut larangan ini.

24 jam setelah penyelenggaraan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, Perdana Menteri Irak Haider Abadi memberi ultimatum 72 jam yang akan berakhir pada Jumat.

Sehari setelah penyelenggaraan referendum disintegrasi Kurdistan Irak, Iran menyatakan pihaknya telah menyebar sistem anti rudal baru di perbatasan barat negara ini dengan Irak dan wilayah Kurdistan.

Berita selengkapnya;

Saudi Ancam Kanada Dan Belanda Karena Bongkar Kejahatan Di Yaman

Kerjaan Arab Saudi mengancam Kanada dan Belanda terkait dengan usulan di dewan HAM PBB untuk pengiriman tim pencari fakta internasional dan independen ke Yaman untuk menyelidiki berbagai pelanggaraan yang dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan Saudi di Yaman.

Negara-negara anggota di PBB kemungkinan akan melakukan pemungutan suara pada Kamis (28/9/2017) mengenai pembentukan tim ini.

Dalam beberapa pekan terakhir sebanyak 67 lembaga swadaya masyarakat (LSM) regional, internasional, dan lokal Yaman sendiri mendesakD HAM PBB melakukan penyelidikan independen mengenai pelanggaran HAM dan hukum humaniter di Yaman, dan usulan untuk ini kemudian diajukan oleh Kanada, Belanda, dan Cina.

Menurut Associated Press, Saudi dalam sebuah suratnya menyatakan “Riyadh mengingatkan bahwa keputusan Kanada dan Belanda di Dewan HAM dapat berdampak negatif pada hubungan dagang dan diplomatik keduanya dengan Riyadh.”

Para diplomat Kanada dan Belanda menyatakan negara masing-masing telah menerima surat dari Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Belanda dan Kanada telah mengungkap adanya draf keputusan yang menyerukan pembentukan tim pencari fakta internasional independen untuk menjamin “penindakan terhadap para pelaku pelanggaran dan agresi, termasuk para pelaku kejahatan perang dan kejahatan HAM.”

Pada 13 September 2017 Cina menyinggung kesiapannya mendukung pelaksanaan penyelidikan internasional atas berbagai tragedi yang terjadi di Yaman sebagaimana yang diminta oleh Komisaris Tinggi HAM PBB, tapi Saudi dan Amerika Serikat menyatakan tidak mendukung gagasan ini.

Sumber PBB mengatakan bahwa Inggris juga memanfaatkan posisinya di Dewan HAM untuk menggagalkan pembentukan tim pencari fakta ini.

Benjamin Horton, pakar ternama AS, mengatakan, “Mengapa Saudi selalu saja kabur dari penyelidikan? Apa yang mereka takutkan? Jawabannya jelas, yaitu bahwa perang Saudi yang mengerikan terhadap Yaman telah berlangsung sekian lama dan membunuh ribuan orang, menghancurkan infrastruktur dan ekonomi negara, menyebabkan merebaknya wabah kolera, dan menciptakan tragedi kemanusia terburuk di dunia.” (alalam)

Saudi Akhirnya Bolehkan Perempuan Mengemudi Mobil

Arab Saudi, satu-satunya negara di dunia yang melarang kaum perempuan mengemudikan mobil, akhirnya mencabut larangan ini.  Raja Salman bin Abdul Aziz dari Arab Saudi, Selasa (26/9/2017), mengeluarkan instruksi kerajaan yang membolehkan kaum perempuan mengemudikan mobil.

Kantor berita Saudi, SPA, melaporkan bahwa Raja Salman memerintahkan “penerapan hukum lalu lintas dan draf undang-undangnya, termasuk instruksi pembolehan pengemudian bagi pria maupun pria.”

Instruksi Raja Salman juga menyebutkan “hal-hal negatif pelarangan bagi perempuan mengemudikan kendaraan, dan hal-hal positif pembolehannya dengan pengindahan ketentuan syariat yang semestinya.”

Menurut instruksi ini, mayoritas  anggota Dewan Ulama Besar Saudi berpendapat bahwa hukum syariat pada prinsipnya memboleh kaum perempuan mengemudikan kendaraan.

Dewan Ulama Besar Saudi merupakan lembaga keagamaan yang didirikan pada tahun 1971 dan para anggotanya merupakan para pakar fikih dari berbagai aliran fikih. Dewan ini dipimpin oleh mufti besar Saudi yang dilimpahi kewenangan mengeluarkan fatwa dan pendapat mengenai berbagai hal. (rayalyoum)

PM Irak Beri Ultimatum 72 Jam Kepada Kurdistan

24 jam setelah penyelenggaraan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, Perdana Menteri Irak Haider Abadi memberi ultimatum 72 jam yang akan berakhir pada Jumat (29/9/2017) kepada pemerintah otonomi Kurdistan agar menyerahkan semua bandara di wilayah ini kepada pemerintah Baghdad.

Dalam jumpa pers mingguan di Baghdad, Selasa (26/9/2017), Abadi menyatakan bahwa kabinetnya telah menetapkan travel warning dari dan menuju Kurdistan tiga hari ke depan jika banda-bandara itu tidak diserahkan kepada pemerintah federal Irak.

“Kami tidak mundur dari kesatuan dan kedaulatan Irak, ini merupakan kewajiban nasional dan konstitusional yang kami pegang erat,” tegasnya.

Dia menambahkan, “Pemerintah akan menerapkan otoritas federalnya sesuai konstitusi, dan kami tetap berkomitmen pada negosiasi, tapi tidak akan pernah bernegosiasi soal hasil referendum, dan tidak akan berdialog atas dasar ini.”

Segera setelah pernyataan Perdana Menteri Irak ini, pemimpin Kurdistan Irak Masoud Barzani mengajak pemerintah pusat Irak kembali berdialog untuk menyelesaikan persoalan antara Arbil dan Baghdad pasca referendum.

“Saya mengajak Tuan Haider Abadi dan semua orang untuk tidak menutup pintu dialog, karena dialoglah yang akan menyelesaikan masalah,” ungkap Barzani dalam sebuah pernyataan yang ditayangkan di televisi.

Dia menambahkan bahwa Kurdistan yang berotonomi sejak 1991 “menegaskan kepada khalayak internasional kesiapannya berdialog dengan Baghdad, dan menegaskan pula bahwa referendum bukanlah untuk penetapan perbatasan dan penerapan de facto.”

Irak sedang menantikan hasil referendum kemerdekaan Kurdistan yang diselenggarakan Senin lalu (25/9/2017) di tengah suka ria masyarakat Kurdi Irak, sementara Baghdad terus mengecam referendum ini.

Hasil referendum sudah hampir pasti dimenangi oleh suara “ya” untuk kemerdekaan Kurdistan yang diimpikan sejak sekian dekade silam, tapi tak semudah itu wilayah ini akan terlepas dari Irak di tengah penolakan dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri Irak.

Para petinggi Kurdistan menyatakan bahwa referendum ini akan menjadi titik tolak negosiasi berkepanjangan antara Arbil dan Baghdad untuk kemerdekaan Kurdistan, sementara Baghdad menolak mentah-mentah disintegrasi wilayah otonomi yang kaya minyak ini. (rayalyoum)

Iran Kerahkan Sistem Anti Rudal Dan Sebut Barzani “Pedang Zionis”

Sehari setelah penyelenggaraan referendum disintegrasi Kurdistan Irak, Iran, Selasa (26/9/2017), menyatakan pihaknya telah menyebar sistem anti rudal baru di perbatasan barat negara ini dengan Irak dan wilayah Kurdistan.

Bersamaan dengan ini Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami mengatakan negaranya berharap pesan Iran bisa sampai dengan baik kepada para pemimpin Kurdistan setelah Iran menerapkan boikot udaranya terhadap Kurdistan.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Turki untuk Iran di Teheran, Menteri Pertahanan Iran mengatakan negaranya menolak tindakan apapun yang dapat mengubah dan memecah perbatasan geografis di kawasan sekitarnya.

Penasehat pemimpin besar Iran urusan internasional Ali Akbar Velayati menyerukan kepada pemimpin Kurdistan Masoud Barzani supaya mengabaikan referendum. Dia mengingatkan bahwa bangsa Irak menolaknya mentah-mentah referendum ini, dan bahwa Iran dan Turki juga akan bertindak dan tidak akan tinggal diam di depan pemisahan diri Kurdistan dari Irak.

Velayati menyebut referendum ini ilegal, tak bernilai, menjadi awal kejatuhan Barzani, dan menggiring kawasan kepada kekacauan.

Dia bahkan menyebut Barzani “pedang Zionis” untuk mencincang negara-negara Islam, dan menuding Amerika Serikat, Inggris, dan Israel berada di balik referendum Kurdistan.

Teheran sejak awal menentang referendum tersebut jauh sebelum dilaksanakan serta mengancam menutup perbatasan darat, dan mencabut semua kesepakatannya dengan Kurdistan jika wilayah ini menyempal dari Irak.

Sementara itu, jubir pasukan relawan Irak al-Hashd al-Shaabi Ahmad al-Asadi menyatakan bahwa pasukan ini tidak akan membiarkan kesatuan Irak terancam perpecahan.

“Al-Hashd al-Shaabi telah membela Arbil, melindungi semua pihak minoritas, dan membebaskan daerah mereka,” ungkap al-Asadi, Selasa.

Dia menambahkan bahwa pasukan relawan yang berperan besar dalam penumpasan ISIS di Irak ini menolak keras “referendum ilegal” Kurdistan.

“Kami memandang al-Hashd al-Shaabi sebagai pelengkap bagi pasukan keamanan dan akan membela Irak dan kesatuan wilayah,” pungkas al-Asadi. (rayalyoum/alalam)