Jakarta, ICMES: Amerika Serikat memveto draf resolusi usulan Mesir mengenai Al-Quds (Yerussalem) yang disidangkan di Dewan Keamanan PBB.
Hamas merilis statemen berisi kecaman terhadap tindakan Amerika menggunakan hak vetonya terhadap draf resolusi usulan Mesir mengenai Al-Quds.
Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timteng Nikolay Mladenov mengkonfirmasi adanya tindakan sepihak yang dapat mengancam “solusi dua negara” untuk mengatasi masalah Palestina-Israel.
Menhan Iran Brigjen Amir Hatami mendesak Amerika agar memberikan kepada Iran sampel yang diklaim AS sebagai serpihan rudal yang diberikan Iran kepada kelompok Ansarullah (Houthi) di Yaman.
Berita selengkapnya;
Diveto AS, DK PBB Gagal Keluarkan Resolusi Mengenai Al-Quds
Amerika Serikat (AS) memveto draf resolusi usulan Mesir mengenai Al-Quds (Yerussalem) yang disidangkan di Dewan Keamanan PBB, Senin (18/12/2107).
14 negara anggota lain Dewan Keamanan PBB mendukungkan draf itu namun AS memvetonya dalam pemungutan suara yang dilakukan Dewan Keamanan untuk pengesahan draf yang menyerukan penarikan keputusan Presiden AS DonaldTrump mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel.
Dubes AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan negaranya “menggunakan hak veto dalam rangka membela peranan AS di Timteng dan kiprahnya dalam proses perdamaian.” Dia juga menilai pemungutan suara itu “penghinaan yang tak terlupakan”, menyebut usulan itu “menyulitkan perdamaian”, dan menegaskan bahwa Washington “konsisten mengupayakan perdamaian yang permenan berdasarkan solusi dua negara.”
Menurutnya, pemungutan suara itu merupakan contoh baru yang membuat PBB melakukan sesuatu yang lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaat dalam menyikapi konflik Palestina-Israel.
“Ini merupakan pertama kalinya AS menggunakan hak veto di Dewan Keamanan selama lebih dari enam tahun terakhir,” ujar Haley.
Menanggapi veto AS, Dubes Inggris untuk PBB Matthew John Rycroft mengatakan negaranya “tidak sepakat dengan keputusan AS, dan memandang Yerussalem timur bagian dari wilayah Palestina pendudukan”, karena itu “London tidak akan memindah Kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerussalem.”
Dia menambahkan bahwa status Al-Quds harus ditentukan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel.
“Sikap kami mengenai Yerussalem jelas, penentuan statusnya harus melalui perundingan, dan kami tidak sepakat dengan AS dalam pengakuan Yerussalem sebagai ibu kota Israel karena tidak membantu perdamaian,” ujarnya.
Dubes Perancis Francois Delattre juga menyayangkan hasil pemungutan suara untuk mengesah draf resolusi tersebut.
Sebelum pemungutan suara, Dubes Mesir untuk PBB Amr Abdellatif Aboulatta, Senin, mengatakan, “Mesir mengajukan draf resolusi pada tikungan berbahaya di depan isu Palestina… Upaya pengubahan status Al-Quds merupakan keputusan sepihak dan menyalahi hukum internasional.”
Dia menambahkan bahwa draf resolusi ini menegaskan solusi dua negara dan meminta negara-negara dunia supaya tidak mengadakan utusan diplomatik di Al-Quds. (alalam)
Hamas Nyatakan Sia-Sia Memandang AS Sebagai Penengah
Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), Senin (18/12/2017), merilis statemen berisi kecaman terhadap tindakan Amerika Serikat (AS) menggunakan hak vetonya terhadap draf resolusi usulan Mesir mengenai Al-Quds (Yerussalem).
Hamas menilai penggunaan hak veto ini “membuktikan bahwa mengandalkan AS sebagai penengah yang jujur dalam penyelesaian masalah Palestina merupakan tindakan yang percuma dan membuang-buang waktu.”
Hamas menegaskan bahwa dengan keputusan Trump itu pemerintah AS bertanggungjawab atas semua dampak negatifnya di Timteng.
Faksi pejuang Palestina yang bermarkas di Gaza ini juga mengimbau ketua otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang berkedudukan di Ramallah, Tepi Barat, supaya menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk keluar dari Perjanjian Oslo dan memandangnya sebagai bagian dari masa lalu, menghentikan koordinasi keamanan dengan rezim pendudukan Israel, memperjuangkan rumah bersama Palestina, dan mengupayakan persatuan dan rekonsiliasi antarkomponen Palestina.
Beberapa saat sebelum pemungutan suara Dewan Keamanan PBB untuk pengesahan resolusi tersebut, Mahmoud Abbas sendiri menegaskan kembali penolakannya terhadap keterlibatan AS dalam proses penyelesaian masalah Palestina menyusul keputusan Trump mengenai Al-Quds.
“Kami menolak keterlibatan AS sebagai mediator dan mitra politik pasca pengakuan Al-Quds sebagai ibu kota Israel,” tegasnya.
Dia juga mengatakan, “AS merupakan sekutu hakiki dan fundamental dalam Perjanjian Balfour I, dan kita semula terpedaya dan tertipu karena sejak hari pertama pada tahun 1920 meminta supaya AS diutus oleh Inggris, tapi sekarang sudah jelas bagi kita bahwa AS berpijak pada Zionisme sampai sekarang.” (alalam)
Koordinator PBB Desak Israel Hentikan Pembangunan Permukiman Zionis
Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timteng Nikolay Mladenov, dalam pembukaan sidang pemungutan suara untuk draf resolusi usulan Mesir mengenai Al-Quds, Senin (18/12/2017), mengkonfirmasi adanya langkah-langkah sepihak yang dapat mengancam “solusi dua negara” untuk mengatasi masalah Palestina-Israel.
Mladenov mendesak Israel menghentikan pembangunan pemukiman Zionis karena berlanjutnya proyek ini melanggar ketentuan resolusi-resolusi PBB, ilegal, dan mengganggu proses perdamaian.
Dia juga menyatakan bahwa aksi kekerasan antara Palestina dan Israel meningkat pasca keputusan Presiden Amerika Donald Trump mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel, sementara status kota ini harus ditentukan dalam penyelesaian final.
Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timteng melanjutkan bahwa dalam tiga bulan terakhir sebanyak 22 orang Palestina terbunuh di tangan pasukan Israel, dan di Jalur Gaza terdapat masalah kesehatan, sementara 45 persen kebutuhan obat-obatan tidak tersedia di kawasan ini. (alalam)
Iran Minta Serpihan Yang Dinyatakan AS Sebagai Rudal Iran Untuk Yaman
Menhan Iran Brigjen Amir Hatami mendesak Amerika Serikat (AS) agar memberikan kepada Iran sampel yang diklaim AS sebagai serpihan rudal yang diberikan Iran kepada kelompok Ansarullah (Houthi) di Yaman.
“Pihak musuh melontarkan segala bentuk klaim, tapi Iran perlu dibekali dengan serpihan rudal itu untuk dilakukan pemeriksaan yang memadai terhadapnya,” ungkap Hatami, sembari menegaskan bahwa klaim yang dinyatakan oleh Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley, tersebut “sama sekali tidak benar.”
Menhan Iran menambahkan, “Klaim itu tidak bisa ditanggapi tanpa dilakukan penyeledikan yang semestinya, dan Iran akan mengajukan pengaduan kepada PBB soal ini dalam waktu dekat.”
Kamis lalu Haley mengaku pihaknya memiliki bukti bahwa rudal yang digunakan oleh Ansarullah untuk menyerang Riyadh, ibu kota Arab saudi, adalah rudal buatan Iran.
Dalam jumpa pers di Washington dengan latar belakang serpihan rudal dia mengatakan bahwa senjata itu berasal dari Iran, tanpa menjelaskan lokasi penemuan serpihan senjata itu.
Pada 4 Noveber lalu pasukan koalisi pimpinan Saudi mengaku telah mencegat rudal yang diluncurkan Ansarullah ke bandara internasional King Khalid di Riyadh. Koalisi ini menyatakan rudal itu tidak mengena sasaran, tapi pihak Ansarullah memastikannya “tepat mengena sasaran”.
Sejak itu Saudi gencar menyerang Iran dengan tuduhan menyuplai rudal balistik ke Yaman, dan menganggap Iran tak ubahnya “menyatakan perang” terhadap Saudi.
Kemlu Iran membantah tuduhan itu dan menyebutnya “ilusi yang sama sekali tidak benar, dan sepenuh dusta belaka.”
Seperti diketahui, Saudi dan sekutunya yang tergabung dalam koalisi itu melancarkan invasi militer ke Yaman sejak 26 Maret 2015 sampai sekarang dengan dalih membela “pemerintahan yang sah” melawan Ansarullah yang menguasai ibu kota Yaman, Sanaa, dan sejumlah provinsi lain sejak 21 September 2014. (rayalyoum)
