Rangkuman Berita Timteng Selasa 16 Januari 2018

dewan pusat palestinaJakarta, ICMES: Dewan Pusat Palestina (Palestinian Central Council/PCC) dalam deklarasi yang dibacakan di akhir sidangnya yang ke-28, Senin (15/1/2018), menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) sudah tidak lagi mengindahkan dan menjaga proses perdamaian Palestina-Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa statemen terbaru ketua otoritas Palestina Mahmoud Abbas alias Abu Mazen telah “membantu” kepentingan Israel karena telah “menyingkap hakikat” pendirian Palestina terhadap proses perdamaian.

Hamas, memberikan tanggapan kritis terhadap deklarasi sidang Dewan Pusat Palestina dengan menyatakan bahwa deklarasi itu merupakan keputusan yang harus diuji dengan konsistensi dan implementasinya di lapangan.

Media perang  “I’lam Al-Harbi” milik Hizbullah telah memublikasi foto Sekjen kelompok pejuang Islam Lebanon ini, Sayyid Hassan Nasrallah, dan komandan lapangannya yang terbunuh di Damaskus, Suriah, Emad Moghniyah, yang ditunjukkan oleh seseorang yang berada dalam kota Tel Aviv, Israel.

Turki mengirim bantuan militer tambahan kepada pasukannya yang berkonsentrasi di wilayah perbatasan Suriah sebagai persiapan operasi militer yang mungkin akan dilancarkan terhadap milisi Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG).

Berita selengkapnya;

Dewan Pusat Palestina Tolak Keputusan Trump Mengenai Al-Quds

Dewan Pusat Palestina (Palestinian Central Council/PCC) dalam deklarasi yang dibacakan di akhir sidangnya yang ke-28, Senin (15/1/2018), menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) sudah tidak lagi mengindahkan dan menjaga proses perdamaian Palestina-Israel.

PCC menolak keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada tanggal 6 Desember 2017 yang telah mengakui Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel dan memindah Kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds.

PCC menyerukan kepada masyarakat internasional agar tampil sebagai penjaga proses perdamaian. PCC memberi mandat kepada Dewan Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) agar membekukan pengakuan Palestina atas eksistensi Rezim Zionis Israel.

PCC menegaskan penghentian kerjasama keamanan dengan Israel, menyatakan tidak ada lagi perjanjian ekonomi Paris, dan mencanangkan aksi boikot terhadap Israel.

Dewan ini mengecam keputusan Trump memindah Kedubes AS dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis, dan memandang pemerintah AS sudah mengakhiri kelayakannya sebagai penengah proses perdamaian sehingga tidak akan berpartisipasi lagi dalam proses ini kecuali jika keputusan itu dicabut.

PCC menganggap Israel telah mengabaikan semua perjanjiannya dengan Palestina dan bermaksud menggagalkan kemerdekaan negara Palestina yang meniscayakan transisi pemerintahan Palestina dari otonomi menjadi negara terpisah melalui manifestasi kedaulatan Palestina dan status Al-Quds Timur sebagai ibu kota Palestina sesuai ketetapan perbatasan tahun 1967 yang diputuskan oleh Majelis Nasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.

PCC menilai bahwa selama ini tidak tersedia waktu untuk transisi seperti yang dicanangkan dalam Perjanjian Oslo, dan menyerukan kepada masyarakat internasional agar bertanggungjawab mengakhiri pendudukan dan mendukung perjuangan bangsa Palestina mewujudkan kemerdekaannya.

PCC menyelenggarakan sidang ke-28  bertema “Al-Quds Ibu Kota Abadi Negara Palestina” di Ramallah, Tepi Barat, sejak Minggu malam (14/1/2018). Sidang darurat ini diselenggarakan atas seruan ketua otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk menegaskan sikap nasional Palestina dan membuka segala opsi di depannya sebagai reaksi atas keputusan Trump tersebut.

Namun demikian, dua faksi pejuang Hamas dan Jihad Islam memboikot pertemuan ini karena beberapa alasan, antara lain masih berlanjutnya sanksi otoritas Palestina terhadap Jalur Gaza dan berlanjutnya kerjasama keamanan otoritas Palestina dengan Israel. (alalam/rt)

Netanyahu: Abbas Buka Topeng Dari Wajahnya

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa statemen terbaru ketua otoritas Palestina Mahmoud Abbas alias Abu Mazen telah “membantu” kepentingan Israel karena telah “menyingkap hakikat” pendirian Palestina terhadap proses perdamaian.

“Saya telah mendengar apa yang dikatakan Abu Mazen, yang telah menyingkap kedok dari kenyataan. Dia telah mengangkat topeng dari wajahnya, dan menyingkapnya di depan semua orang mengenai realitas sederhana yang telah saya upayakan selama sekian tahun agar tertanan dalam hati orang, yang intinya ialah bahwa akar konflik antara kami dan Palestina terletak pada penolakan permanen Palestina mengakui negara berbangsa Yahudi, bagaimanapun perbatasannya,” ujar Netanyahu, seperti dilansir koran Israel Yedioth Ahronoth, Senin (15/1/2018)

Dia mengatakan, “Pernyataan Abbas justru membantu kepentingan politik Israel melebihi apapun… Tidak ada perdamaian tanpa pengubahan sikap yang telah dinyatakan Abbas. Masalah ini akan menjadi lebih jelas daripada sebelumnya setelah saya berbicara dengan sejumlah pemimpin dunia… Abbas telah bertindak demikian karena takut terhadap prakarsa damai yang diusung Amerika Serikat  (AS) dan berusaha mengesampingkan AS dari posisinya sebagai mediator dan mengubahnya ke arah lain.”

Pernyataan Netanyahu ini merupakan reaksi terhadap statemen Mahmoud Abbas dalam sidang ke-28 Dewan Pusat Palestina yang mengecam keras sikap Presiden AS Donald Trump terkait dengan konflik Palestina-Israel, terutama setelah dia mengumumkan keputusannya mengakui Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel.

Abbas memastikan Palestina tidak lagi menerima mediasi dan prakarsa damai AS yang dinamai “Deal of The Century” (Perjanjian Abad Ini).

“Telah kami katakan kepada Trump bahwa kami tidak akan pernah menerima prakarsanya. Deal of The Century adalah Slap (tamparan) of The Century, kami tidak akan menerimanya, kami akan menolaknya,” tegas Abbas.

Abbas berjanji akan memperkarakan parlemen Israel, Knesset, di semua forum internasional, dan menyerukan pelaksanaan semua keputusan KTT Liga Arab mengenai Al-Quds.

Dia menuding Israel telah mengakhiri Perjanjian Oslo.

“Kami adalah otoritas tanpa otoritas, berada di bawah pendudukan tapi tanpa (diberi) biaya, dan kami tidak akan menerima bertahan demikian,” tegasnya. (rt/almanar)

Hamas:  Keputusan Dewan Pusat Palestina Harus Diuji Dengan Konsistensi

Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, memberikan tanggapan kritis terhadap deklarasi sidang Dewan Pusat Palestina dengan menyatakan bahwa deklarasi itu merupakan keputusan yang harus diuji dengan konsistensi dan implementasinya di lapangan dan penyediaan segala sarana yang memadai untuk itu.

Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum dalam siaran persnya, Senin malam (15/1/2018), menjelaskan bahwa sarana pertama yang harus disediakan ialah “Rumah Palestina” sesuai perjanjian Kairo 2011, dan upaya antisipasi berbagai dampak yang ada di tahap paling krusial yang terjadi sekarang dalam sejarah perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel.

Dalam deklarasi itu Dewan Pusat Palestina menegaskan bahwa otoritas Palestina membekukan pengakuannya Israel, menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel, dan mengakhiri kebergantungan ekonomi kepada Israel yang telah ditetapkan dalam perjanjian ekonomi Paris. (alalam)

Media Perang Hizbullah Publikasi Foto Nasrallah Di Tel Aviv

Media perang  “I’lam Al-Harbi” milik Hizbullah telah memublikasi foto Sekjen kelompok pejuang Islam Lebanon ini, Sayyid Hassan Nasrallah, dan komandan lapangannya yang terbunuh di Damaskus, Suriah, Emad Moghniyah, yang ditunjukkan oleh seseorang yang berada dalam kota Tel Aviv, Israel.

Foto yang diviralkan media perang Hizbullah melalui akun resminya di media sosial Twitter itu terdapat catatan: “Foto Sekjen Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah dan Syahid Komandan Emad Moghniyah di Jl. Naftali Herz Imber, Tel Aviv.”

Pihak Israel belum berkomentar mengenai aksi ini.

Beberapa waktu lalu juga beredar foto orang Palestina memajang gambar dan poster Nasrallah di Al-Quds.

Hal ini dilakukan sebagai tekanan mental terhadap Rezim Zionis karena Nasrallah yang mendapat julukan “Sayyidul Muqawamah” dari para pendukungnya telah bersumbar bahwa prajurit Poros Resistensi akan memasuki Al-Quds pada “masa kita sekarang.” (rt/rayalyoum)

Ancam “Kubur” Milisi Kurdi, Turki Kirim Bantuan Militer Ke Perbatasan Suriah

Turki mengirim bantuan militer tambahan kepada pasukannya yang berkonsentrasi di wilayah perbatasan Suriah sebagai persiapan operasi militer yang mungkin akan dilancarkan terhadap milisi Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) di kota Afrin di bagian barat provinsi Aleppo.

Bersamaan dengan ini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan “mengubur” pasukan Kurdi baru yang diumumkan pembentukannya oleh Amerika Serikat di Suriah utara.

Sebuah konvoi militer yang terdiri atas 20 peralatan telah tiba di sebuah daerah di provinsi Madrin di bagian selatan Turki dalam perjalanan menuju wilayah Sanliurfa di dekat perbatasan Suriah.

Bantuan militer itu terdiri atas tank dan artileri dan telahdikirim kepada pasukan perbatasan di tengah sistem pengamanan ekstra ketat. Sehari sebelumnya Turki juga telah mengirim bantuan militer yang terdiri atas kendaraan militer dan personil kepada pasukannya yang disebar di kawasan Gaziantep di perbatasan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelumnya menegaskan bahwa operasi militer Turki untuk menumpas YPG yang dianggap oleh Turki sebagai organisasi teroris dan perpanjangan tangan Partai Pekerja Kurdi Turki (PKK) bisa dimulai sewaktu-waktu untuk “pembersihan” perbatasan dari milisi Kurdi.

Sabtu dan Ahad lalu pasukan Turki telah menyerang beberapa posisi milisi Kurdi di sekitar kota Afrin, sementara para komandan milisi Kurdi menegaskan pihaknya akan mencegah segala bentuk intervensi militer Turki. (aljazeera)