Rangkuman Berita Timteng Selasa 12 September 2017

kemlu iranJakarta, ICMES: Juru bicara Kemlu Iran Behram Qassemi menyebut Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir menderita gangguan “narsisme.”

Menteri Komunikasi Israel Ayoob Kara memastikan bahwa seorang pejabat politik dari sebuah negara Arab di Teluk Persia telah berkunjung ke Israel pada pekan lalu.

Qatar tegaskan penyelesaian krisis hubungan negaranya dengan kubu Arab Saudi tidak bisa diupayakan dengan cara paksa.

10 orang pemimpin kelompok bersenjata ilegal telah bersepakat untuk balik berpihak kepada Pasukan Arab Suriah (SAA).

Komisaris Tinggi HAM PBB Zeid Bin Ra’ad al-Hussein menyerukan penyelidikan internasional terhadap pelanggaran HAM dalam perang Yaman.

Berita selengkapnya;

Iran Sebut Menlu Saudi “Narsis”

Juru bicara Kemlu Iran Behram Qassemi menyebut Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir menderita gangguan “narsisme.”

Menanggapi pernyataan al-Jubeir di London, Inggris, Selasa pekan lalu mengenai Iran, Qassemi dalam jumpa pers mingguannya di Teheran, Senin (11/9/2017),  mengatakan,“Saya kira dia berulangkali menderita narsisme, dan bisa jadi dia menyebut nama Iran di luar kesadarannya.”

Al-Jubeir sendiri saat berada di London itu mengatakan, “Saya tidak melihat adanya keseriusan Iran dalam dialog…  Para pemimpin al-Qaeda di Iran telah memberikan instruksi-instruksi serangan anti Saudi… Iran mengacaukan stabilitas kawasan melalui Hizbullah dan serangan-serangan teror. Teheran harus menghentikan teror dan campur tangan jika ingin memperbaiki hubungannya dengan Saudi.”

Qassemi melanjutkan bahwa Iran dan Saudi akan bertukar delegasi diplomatik usai aktivitas terkait dengan musim haji.

“Dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri segala sesuatu bisa saja terjadi. Adapun mengenai pertukaran delegasi ini masih belum ada ketetapan waktu, tapi masalah ini masih mengemuka dan para delegasi sudah mendapatkan visa mereka. Saya kira pertukaran delegasi ini akan terjadi usai penuntasan semua kegiatan pelaksanaan ibadah haji,” terangnya.

Dia menambahkan bahwa pertukaran delegasi ini kemungkinan akan dilakukan pada beberapa pekan mendatang, dan sebatas untuk meninjau tempat-tempat yang semula ditinggali oleh para diplomat masing-masing.

Saudi memutuskan hubungan dengan Iran pada awal tahun 2016 menyusul insiden serangan para pengunjuk rasa Iran terhadap Kedubes Arab Saudi di Teheran. Unjuk rasa itu sendiri dilakukan untuk memrotes hukuman mati otoritas Saudi terhadap ulama besar Syiah Saudi Syeikh Nimr Bagir al-Nimr. (mehrnews/rayalyoum)

Menteri Komunikasi Israel Pastikan Seorang Pejabat Arab Teluk Telah Berkunjung Ke Israel

Menteri Komunikasi Israel Ayoob Kara, Senin (11/9/2017), memastikan bahwa seorang pejabat politik dari sebuah negara Arab di Teluk Persia telah berkunjung ke Israel pada pekan lalu.

Kara bahkan mengaku telah mengadakan pertemuan dengan pejabat  Arab itu, namun dia enggan menyebutkan identitas dan jabatan tamunya itu.

Sebelumnya, Dewan Radio Dan Televisi Israel menyatakan bahwa seorang emir dari Kerajaan Arab Saudi telah melakukan kunjungan rahasia ke Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri juga mengungkap adanya kerjasama Israel dengan negara-negara Arab di berbagai bidang pada level yang belum pernah tercapai sebelumnya dalam sejarah Israel. Dia menjelaskan bahwa “perkembangan besar” ini terjadi meskipun pihak Palestina telah menetapkan persyaratan damai yang “tak dapat diterima oleh mayoritas orang Israel.”

Di pihak lain, seorang perwira badan keamanan Uni Emirat Arab pemilik akun Twitter “Without Shadow” mengungkap bahwa emir Kerajaan Saudi yang diam-diam berkunjung ke Israel tersebut adalah Putera Mahkota Arab Saudi sendiri, Mohammad Bin Salman. (rt/rayalyoum)

Menlu Qatar Sebut Kubu Saudi Lakukan “Teror Pemikiran”

Menteri Luar Negeri Qatar Mohammad bin Abdurrahman al-Thani menegaskan bahwa penyelesaian krisis hubungan negaranya dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir tidak bisa diupayakan dengan tindakan mereka mendikte dan memaksakan persyaratannya kepada Qatar yang notabene negara berdaulat.

Dalam rapat pembukaan Dewan HAM di Jenewa, Swiss, Senin (11/9/2017), dia menyebut empat negara pemboikot Qatar itu melakukan “teror pemikiran” karena telah menghukum warga negara masing-masing yang justru bersimpati kepada Qatar.

“Orang yang menuding lawan-lawan politiknya di dalam dan luar negeri sebagai teroris hanya lantaran mereka tidak sependapat dengannya tidaklah serius dalam memerangi teroris,” ungkapnya.

Dia menilai kubu Saudi berusaha menjerumuskan bangsa-bangsa regional ke dalam krisis, menyembunyikan fakta-fakta di depan mata dunia, dan mencemarkan nama baik Qatar yang semuanya berawal dari peristiwa peretasan laman resmi kantor berita nasional Qatar, QNA.

Dia menjelaskan bahwa tindakan negara-negara pemboikot Qatar itu telah berpengaruh pada bangsa-bangsa regional, termasuk di negara-negara itu sendiri, dan tak seorangpun menduga bahwa krisis ini akan sedemikian parah.

Menlu Qatar menuding kubu Saudi terlampau jauh dalam melanggar konvensi internasional dan melontarkan tudingan tak berdasar terhadap Qatar.

“Negara Qatar sudah lebih dari tiga bulan dikenai blokade ilegal yang jelas-jelas melanggar undang-undang dan konvensi internasional terkait, terutama Deklarasi Universal HAM dan hukum internasional mengenai kaidah-kaidah internasional,” ujarnya. (aljazeera)

10 Pemimpin Kelompok Bersenjata Ilegal Balik Berpihak Kepada Tentara Suriah

Kemhan Rusia dalam statemennya menyatakan 10 orang pemimpin kelompok bersenjata ilegal telah bersepakat untuk balik berpihak kepada Pasukan Arab Suriah (SAA).  Bersamaan dengan ini Presiden Suriah Bashar al-Assad menginstruksikan penyelenggaran pemilu dewan perwakilan rakyat daerah kota Deir Ezzor.

“Sebagai hasil proses yang sedang berjalan, telah dicapai kesepakatan dengan 10 pemimpin lapangan kelompok-kelompok bersenjata mengenai keberpihakan mereka kepada pasukan pemerintah,” bunyi statemen Kemhan Rusia yang dirilis Senin (11/9/2017).

Kemhan Rusia juga menjelaskan bahwa sesuai seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah dijalankan misi pengawalan konvoi kemanusiaan yang membawa bahan makanan, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya ke desa Tal Jihab di provinsi Dara, dan dicapai pula kesepakatan mengenai partisipasi delegasi PBB dalam pemulihan pasokan listrik secara kontinyu ke provinsi Homs.

Menurut Kemlu Rusia, sebanyak lebih dari 70 kepala keluarga telah kembali ke kampung halaman mereka di 12 daerah di bagian utara provinsi Aleppo.

Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad menginstruksikan penyelenggaraan pemilu dewan perwakilan rakyat daerah kota Deir Ezzor pada 30 September 2017 menyusul keberhasilan SAA memecah kepungan ISIS terhadap kota ini.

Provinsi Deir Ezzor terletak di bagian timur Suriah dan berbatasan dengan Irak, sementara ibu kotanya yang menggunakan nama yang sama berada di sisi Sungai Furat. Kota ini dikepung ISIS sejak 2014 namun selama itu bantuan untuk penduduk masih dapat dilakukan melalui udara. (irna)

Komisaris Tinggi HAM PBB Serukan Penyelidikan Pelanggaran HAM Di Yaman

Komisaris Tinggi HAM PBB Zeid Bin Ra’ad al-Hussein menyerukan penyelidikan internasional terhadap pelanggaran HAM dalam perang Yaman.

PBB telah memverifikasi terbunuhnya 5.144 warga sipil dalam perang di Yaman, terutama akibat serangan udara  pasukan koalisi Arab pimpinan Arab Saudi. Karena itu,  Zeid  mengingatkan keharusan adanya penyelidikan internasional.

“Upaya minimal yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban selama setahun terakhir tidak cukup untuk menanggapi beratnya pelanggaran yang terus berlanjut dan terjadi sehari-hari dalam konflik ini,” kata Zeid dalam pidato di Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin (11/9/2017).

Dia menambahkan, “Kerusakan Yaman dan penderitaan mengerikan rakyatnya akan berdampak luar biasa dan abadi di seluruh wilayah ini.”

Ini merupakan ketiga kalinya dia menyerukan penyelidikan internasional atas pelanggaran HAM dalam perang Yaman yang sudah berlangsung dua tahun antara aliansi Ansarullah-Saleh di satu pihak dan kelompok Abd Rabbuh Mansour Hadi yang  didukung koalisi pimpinan Saudi di pihak lain.

Pekan lalu kantor Zeid mengatakan bahwa 47 negara anggota Dewan HAM tidak serius mengemban tanggungjawab. Karena itu dia mendesak mereka melakukan penyelidikan terhadap “malapetaka  yang sepenuhnya buatan manusia.” (reuters)