Rangkuman Berita Timteng Sabtu 18 November 2017

bin salman dgn raja abdullah yordaniaJakarta, ICMES: Yordania kuatir terhadap normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel untuk membentuk koalisi anti Iran dan kesiapan Riyadh mengabaikan hak pengungsi Palestina untuk pulang sebagai bagian dari syarat dalam perjanjian damai dengan Israel.

Menlu Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani menilai apa yang terjadi pada negaranya sekarang terulang dalam bentuk lain pada Lebanon, dan menyebutkan bahwa krisis demi krisis terjadi akibat “pola pemimpin yang sembrono” di kawasan Timteng.

Saad Hariri, perdana menteri Lebanon yang telah mengundurkan diri mengaku “sedang bergerak menuju bandara” untuk meninggalkan Riyadh, ibu kota Arab Saudi

Kemlu Iran menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Arab Saudi di kawasan Timteng dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan banyak kehancuran dan sama sekali tidak pernah memperlihatkan aspek positif.

Berita selengkapnya;

Yordania Cemaskan Normalisasi Hubungan Saudi Dengan Israel

Yordania kuatir terhadap normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel untuk membentuk koalisi anti Iran dan kesiapan Riyadh mengabaikan hak pengungsi Palestina untuk pulang sebagai bagian dari syarat dalam perjanjian damai dengan Israel.

“Tanda bahaya berbunyi di Amman setelah ada bocoran laporan semi resmi bahwa kesediaan Riyadh mengabaikan hak orang-orang Palestina untuk pulang -sebagai konsesi penempatan Al-Quds di bawah kewenangan internasional dalam kerangka kesepakatan damai di Timteng- akan memudahkan pengadaaan aliansi Saudi-Israel untuk menghadapi Iran,” ungkap seorang pejabat yang dekat dengan lingkungan Kerajaan Yordania kepada situs berita Middle East Eye (MEE) yang berbasis di Inggris.

Pejabat anonim itu menuding Putera Mahkota Saudi Mohammad Bin Salman memperlakukan Yordania secara tidak hormat.

“Dia memperlakukan orang-orang  Yordania dan Palestina seolah mereka adalah pelayan sedangkan dia adalah juragan dan kami harus mengikuti apa yang dia lakukan. Dia tidak berkonsultasi dengan kami dan tidak mendengarkan kami,” katanya.

Menurunta, jika bocoran itu benar maka kesepakatan damai tersebut akan merusak situasi tertentu di mana Yordania selama ini berwenang sebagai penjaga Masjid Al-Aqsa, sebagaimana juga tertera dalam perjanjian damai yang dijalin Yordania dengan Israel pada tahun 1994.

“Separuh penduduk Yordania adalah orang-orang Palestina, dan jika ada pembicaraan resmi di Riyadh mengenai pengabaian hak mereka untuk pulang maka ini akan menimbulkan keguncangan dalam Kerajaan (Yordania), dan ini sensitif bagi orang-orang Yordania dari Tepi Timur dan orang-orang Palestina,” lanjut pejabat itu.

Mengenai kesepakatan itu sendiri, pejabat itu mengatakan bahwa apa yang diajukan Saudi kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas lebih buruk daripada sebelumnya.

“Dia (Bin Salman) sibuk mengurus normalisasi hubungan dengan Israel dan tidak mementingkan urusan lain. Dia memerlukan dua berkas untuk memulai normalisasi ini,” ujar pejabat itu.

MEE melaporan keterangan sumber Barat yang menjalin kontak dengan sejumlah pangeran Saudi bahwa Israel merupakan faktor penting di balik gelombang penahanan ratusan orang berpengaruh, termasuk pangeran, menteri, dan pengusaha, yang terjadi di Saudi belakangan ini.

Disebutkan bahwa sebagian orang yang ditangkap dengan dalih pemberantasan korupsi itu adalah orang-orang yang mengetahui adanya transfer dana Saudi ke Israel, dan Bin Salman ingin menjaga monopolinya. Karena itu, sumber Barat itu menyoal apakah para tahanan itu akan diadili secara terbuka atau tertutup.

Sumber itu tidak percaya bahwa gelombangan penangkapan itu benar-benar dalam rangka pemberantasan korupsi.

“Klan Al-Saudi tidak memerintah Kerajaan ini, melainkan memilikinya. Klan ini merasa bahwa mereka yang membentuk dan memiliki negara ini sehingga tidak mungkin (merasa) korup,” katanya.

Di sisi lain, pihak lingkungan kerajaan di Amman mengaku prihatin atas tekanan agar Yordania bergabung dalam kampanye anti Iran serta dampak kebijakan Saudi yang disebutnya “sembarangan.” (mee)

Menlu Qatar: Apa Yang Terjadi Pada Qatar Terulang Pada Lebanon

Menlu Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani menilai apa yang terjadi pada negaranya sekarang terulang dalam bentuk lain pada Lebanon, dan menyebutkan bahwa krisis demi krisis terjadi akibat “pola pemimpin yang sembrono” di kawasan Timteng.

“Apa yang terjadi pada Qatar sekarang terjadi dengan cara lain di Lebanon… Ada krisis-krisis yang mulai keluar dari kendali akibat pola pemimpin yang sembrono di kawasan,” katanya, seperti dikutip saluran berita Al Jazeera, Jumat malam (17/11/2017).

Dia menambahkan, “Ada upaya-upaya untuk berdominasi atas negara-negara kecil di kawasan untuk memaksa mereka menyerah. Uni Emirat Arab dan Saudi hendaknya mengetahui bahwa ada undang-undang internasional yang harus dihormati.”

Sebelumnya, Emir Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani telah berbicara mengenai krisis Teluk dalam pidato pembukaan periode ke-46 Dewan Permusyawaratan Qatar Selasa lalu. Saat itu Tamim mengatakan, “Negara ini mengalami blokade zalim yang meluruhkan semua norma dan tradisi, tapi kita menempuh kebijakan menahan diri, moderat dalam bereaksi, dan melampaui konflik dan arogansi.”

Selain itu, dalam wawancara dengan TV Turki TRT Menlu Qatar mengatakan bahwa masalah Lebanon sangat sensitif karena masyarakatnya heterogen sehingga tidak seharusnya ada campurtangan dalam urusan internal Lebanon. (rt)

Bertolak Dari Riyadh Menuju Paris, Hariri Mengaku Tidak Ditahan Di Saudi

Saad Hariri, perdana menteri Lebanon yang telah mengundurkan diri, melalui akun Twitter-nya, Jumat (17/11/2017) mengaku “sedang bergerak menuju bandara” untuk meninggalkan Riyadh, ibu kota Arab Saudi, tempat dia berada sejak tiba-tiba menyatakan mundur pada 4 November lalu, menuju Paris, ibu kota Perancis.

“Pernyataan bahwa saya ditahan di Saudi dan dilarang meninggalkan negara ini adalah dusta. Saya sedang dalam perjalanan menuju bandara,” tulis Hariri yang sekarang kemungkinan sudah berada di Paris.

Sebelumnya, sumber-sumber surat kabar Perancis mengutip pernyataan presiden negara ini, Emanuel Macron, dalam punutupan pertemuan puncak Eropa di kota Goteborg, Swedia, bahwa Hariri dari Riyadh akan tiba di Paris pada Jumat malam. Dia juga menduga Hariri akan pulang ke Lebanon pada beberapa hari atau minggu mendatang.

Sumber-sumber itu menyebutkan bahwa Macron rencananya akan menerima Hariri pada hari Sabtu (18/11/2017) di Istana Elysee, Paris, pada pukul 11.00 waktu setempat. (mm/rayalyoum/rt)

Kemlu Iran Minta Dunia Segera Hentilah Ulah Saudi

Juru bicara Kemlu Iran Behram Qassemi menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Arab Saudi di kawasan Timteng dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan banyak kehancuran dan sama sekali tidak pernah memperlihatkan aspek positif.

Menanggapi pernyataan Menlu Saudi Adel Al-Jubeir, Qassemi, Jumat (17/11/2017), mengatakan, “Negara-negara kawasan dalam beberapa tahun ini tidak pernah melihat langkah positif dari pemerintah Saudi, yang ada hanyalah pelanggaran HAM, penebaran perpecahan dalam negara-negara Arab dan Islam, penyebaran kembali anggapan-anggapan absurd, blokade ekonomi terhadap negara-negara jiran, ancaman terhadap negara-negara lain untuk memindah konflik ke sana, penebaran fitnah sektarian, tekanan terhadap pejabat politik negara-negara lain agar mundur, penistaan kehormatan, campurtangan terhadap urusan internal negara-negara lain untuk menggoyang stabilitas, dan keberadaan di balik gangguan terhadap perjanjian-perjanjian internasional.”

Qassemi melanjutkan bahwa aksi-aksi demikian merupakan peringatan serius bagi seluruh masyarakat kawasan dan dunia agar bertindak untuk menghentikannya sesegera mungkin.

“Tuduhan Menlu Saudi jelas tidak akan meringankan tanggungjawabnya dalam mengacaukan stabilitas dan keamanan di kawasan,” tegas Qassemi.

Sebelumnya di hari yang sama Menlu Saudi Adel Al-Jubeir mengatakan bahwa semua pihak di Lebanon akan berubah menjadi “sandera” di tangah Hizbullah sebelum kemudian Iran jika Hizbullah tidak dilucuti senjatanya dan berubah menjadi partai politik semata.

“Kami percaya bahwa Hizbullah merupakan organisasi teroris, harus dilucuti senjatanya sesuai Perjanjian Thaif, sebab tidak boleh ada milisi bersenjata yang bekerja di luar undang-undang,” katanya.

Dia menambahkan, “Jika Hizbullah tidak meletakkan senjata dan menjadi partai politik maka semua pihak akan menjadi sandera di tangannya, yakni di tangan Iran, dan ini tidak bisa diterima bagi kami atau orang-orang Lebanon.” (rayalyoum/alarabiya)