Rangkuman Berita Timteng Rabu 3 Januari 2018


demo iran 1Jakarta, ICMES:
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayyid Ali Khamenei menyatakan bahwa musuh-musuh negara ini tak pernah berhenti mengincar kesempatan untuk menghantam Iran.

Otoritas keamanan Iran mulai mengerahkan personilnya dalam jumlah besar di Teheran dan berbagai kota lain.

Para pakar hukum di PBB mengecam tindakan otoritas Arab Saudi menindas para aktvis hukum di negara kerajaan ini, apalagi para aktivis itu ditindak dengan penyalahgunaan undang-undang kontra-terorisme.

Keluarnya kelompok teroris Jabhat Al-Nusra dari Ghouta Barat telah memupuskan harapan Rezim Zionis Israel untuk menciptakan zona penyangga di perbatasan Suriah dengan Israel.

Berita selengkapnya;

Sayyid Khamenei: Musuh Cari Kesempatan Untuk Menyerang Pemerintahan Islam

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayyid Ali Khamenei menyatakan bahwa musuh-musuh negara ini tak pernah berhenti mengincar kesempatan untuk menghantam Iran.

“Kami telah menyaksikan dalam peristiwa-peristiwa terbaru bahwa musuh menginvestasikan kapasitas keuangan, senjata, politik, dan badan-badan keamanannya untuk membangkitkan berbagai persoalan pada pemerintahan Islam (Iran),” katanya di Teheran, ibu kota Iran, Selasa (2/1/2018).

“Banyak hal yang hendak saya katakan kepada rakyat kami yang mulia, tapi nanti saya sampaikan pada saatnya yang tepat,” lanjutnya.

Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani dalam kontak telefon dengan sejawatnya di Perancis, Emmanuel Macron, menegaskan penolakan tegas Iran terhadap Iranphobia. Rouhani juga mendesak Perancis agar menindak tegas para pegiat teroris yang ada di Perancis.

Dia juga menegaskan konsistensi Iran pada perjanjian nuklirnya selagi pihak lawan juga konsisten padanya.

Di pihak lain, Macron mengaku negaranya tidak memandang Iran sebagai poros kejahatan.

“Kami tidak akan pernah menerima pandangan yang menganggap Iran sebagai poros kejahatan, kami menganggap pandangan ini sebagai penyebab eskalasi ketegangan di kawasan,” katanya.

Dia juga mengakui dan mengapresiasi peranan besar Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dalam penumpasan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Peranan ini tak dapat dipungkiri, kami menghargai peranan ini,” ujar Macron.

Dia menambahkan, “Kami tidak menyokong kelompok-kelompok teroris, dan tidak akan akan membiarkan tindakan apapun anti negara lain dari negeri kami.”

Sementara itu, Dubes Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley, Selasa, meminta mengusulkan penyelenggaraan dua rapat darurat masing-masing di Dewan Keamanan PBB di New York, AS, dan di Dewan HAM di Jenewa, Swiss, untuk membahas “perkembangan situasi dan kebebasan yang dituntut oleh rakyat Iran.”

“Kita tak boleh diam, rakyat menuntut kebebasan,” tegasnya.

Senada dengan ini, Presiden AS Donald Trump kembali mencuit di Twitter, Selasa, untuk menunjukkan dukungannya kepada unjuk rasa protes di Iran yang telah menelan sejumlah korban jiwa.

“Rakyat Iran akhirnya beraksi melawan rezim brutal dan korup Iran,” tulisnya.

Dia mengecam pendahulunya, Barack  Obama yang menurutnya telah mengucurkan uang justru untuk membantu terorisme Iran. Pernyataan ini mengacu pada dana Iran yang dicairkan Obama setelah Iran menyetujui pembatasan program nuklirnya. (alalam/rayalyoum/newyorktimes)

Iran Mulai Kerahkan Pasukan Keamanan Dalam Jumlah Besar, Korban Tak Jatuh Lagi

Otoritas keamanan Iran mulai mengerahkan personilnya dalam jumlah besar di Teheran dan berbagai kota lain, Selasa (2/1/2017), menyusul pernyataan pemerintah untuk menindak “lebih tegas” terhadap “para perusuh” dalam aksi unjuk rasa yang oleh berbagai media disebutkan telah menjatuhkan 22 korban jiwa.

Direktur perwakilan kanal berita Aljazeera di Teheran, Abdul Qadir Faez, melaporkan bahwa polisi dan pasukan anti huru-hara pada Selasa malam telah diterjunkan ke jalan-jalan utama di Teheran dan berbagai kota lain yang dilanda unjuk rasa protes ratusan hingga ribuan massa sejak Kamis pekan lalu.

Menurutnya, hingga Selasa malam tidak tercatat ada korban jatuh dalam demonstrasi yang sebagian besar terjadi di malam hari sejak aksi itu bermula di kota Masyhad Kamis lalu.

Sebelumnya, di provinsi Isfahan telah terjadi insiden berdarah yang menewaskan sembilan orang, satu di antaranya anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang ditembak oleh seorang pria dengan senapan berburu.

Selama lima hari unjuk rasa yang sebagian di antaranya berubah menjadi kerusuhan itu jumlah korban dilaporkan bertambah menjadi 22 orang, tiga di antaranya aparat keamanan, sementara ratusan orang yang terlibat dalam unjuk rasa ditangkap. Wakil Gubernur Teheran mengatakan sebanyak 450 demonstran diringkus dalam tiga hari terakhir.

Selain unjuk rasa protes terhadap pemerintah atas sulitnya kondisi ekonomi, setidaknya juga telah terjadi dua kali unjuk rasa mendukung pemerintah dengan jumlah massa dan titik wilayah yang jauh lebih besar meskipun juga menyerukan perbaikan kondisi ekonomi. (aljazeera/alalam)

Para Pakar Hukum PBB Kecam Penindasan Saudi Terhadap Aktivis

Para pakar hukum di PBB mengecam tindakan otoritas Arab Saudi menindas para aktvis hukum di negara kerajaan ini, apalagi para aktivis itu ditindak dengan penyalahgunaan undang-undang kontra-terorisme. Para pakar itu menyerukan kepada pemerintah Saudi agar membebaskan semua aktivis yang telah ditangkap lantaran berusaha menikmati hak-hak sipil dan politik secara damai.

Seperti dilansir Aljazeera, Rabu (3/1/2017), lima pakar indepen dalam statemennya mengecam apa yang mereka sebut “tindakan meresahkan di Saudi berupa penangkapan sewenang-wenang secara masif dan sistematis dan penahanan lebih dari 60 agamawan, penulis, jurnalis, akademikus, dan aktivis sejak September 2017 dengan menggunakan undang-undang kontra-terorisme.”

Statemen itu menyebutkan beberapa nama tahanan di Saudi, termasuk Syeikh Salman Al-Ouda yang pernah menyerukan penghormatan kepada HAM sesuai syariat Islam, namun tidak menyinggung penahanan terhadap 200 pangeran, menteri, dan pengusaha di Hotel Ritz Carlton, Riyadh, sejak November lalu dengan tuduhan terlibat praktik korupsi.

Para pakar itu menegaskan bahwa kebebasan mengungkapkan pendapat sangat terpasung di Saudi sehingga para pembela HAM mendapat perlakuan represif hanya karena mereka mencoba menggunakan hak mereka untuk mengutarakan pendapat secara damai, berkumpul, dan berserikat, padahal Saudi terpilih sebagai anggota Dewan HAM pada akhir tahun 2016.

Mereka menyatakan bahwa mereka dan berbagai pihak lain sudah berulang kali meminta informasi mengenai para tahanan, namun pemerintah Saudi mengabaikan permintaan yang ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan mencegah terulangnya pelanggaran tersebut.

Para pakar PBB tersebut memiliki mandat internasional untuk memantau aksi penangkapan sewenang-wenang dan kondisi para pembela HAM, kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, dan perlindungan HAM dalam proses pelaksanaan undang-undang kontra-terorisme. (aljazeera)

Harapan Zionis Pupus Untuk Pengadaan Zona Penyangga Di Suriah

Keluarnya kelompok teroris Jabhat Al-Nusra dari Ghouta Barat telah memupuskan harapan Rezim Zionis Israel untuk menciptakan zona penyangga di perbatasan Suriah dengan Israel.

Tentara Suriah di awal tahun 2018 berhasil mengatasi salah satu persoalan yang paling pelik dalam proses pemberantasan terorisme di negara ini. Setelah tertekan hebat dan terkepung total di berbagai wilayah barat dayat provinsi Damaskus, Jabhat Al-Nusra menyerah kepada kehendak tentara Suriah.

Kawanan teroris berfaham Salafi/ Wahabi ini bersama para anggota keluarganya mulai keluar meninggalkan permukiman Bein Jin dan area pertanian Beit Jin sejak Jumat pekan lalu (29/12/2017).

Sejak Selasa pekan lalu tentara Suriah berhasil menguasai perbukitan strategis Al-Hamar, dan sebelumnya telah menguasai beberapa permukiman sehingga praktis Israel kehilangan kelompok teroris yang didukungnya selama ini untuk menciptakan semacam zona penyangga di kawasan tersebut.  (irna)