Rangkuman Berita Timteng,  Kamis 8 Juni 2017

iran IRGCJakarta, ICMES: Beberapa sumber media melaporkan bahwa sekelompok pasukan elit Iran Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sudah berada di dalam istana Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Thani di Doha untuk melindunginya.

Wakil Mendagri Iran Mohammad Hossein Zulfaghari menjelaskan ihwal insiden teror yang menerjang dua titik strategis di Teheran, yaitu parlemen dan komplek makam Imam Khomaini, yang menewaskan 16 orang, empat di antaranya pelaku.

Dewan Menteri Qatar dalam statemennya yang dirilis Rabu (7/6/2017) menyatakan negara ini sedang mendapat “serangan propaganda tendensius”  dan “tindakan-tindakan yang tak dapat dibenarkan” dari sejumlah negara tetangganya.

Parlemen Turki akan membahas undang-undang yang memungkinkan negeri itu mengirimkan pasukannya ke Qatar menyusul krisis diplomatik Qatar dengan negara-negara jirannya.

Berita selengkapnya;

Pasukan Elit Iran Dikabarkan Berada Di Doha Untuk Amankan Emir Qatar

Beberapa sumber media melaporkan bahwa sekelompok pasukan elit Iran Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sudah berada di dalam istana Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Thani di Doha untuk melindunginya, dan mereka masuk ke ibu kota Qatar ini dengan kedok latihan militer bersama.

Beberapa laporan lain sebelumnya menyebutkan adanya perjanjian kerjasama keamanan antara Iran dan Qatar pada tahun 2010 yang membolehkan pelaksanaan latihan militer bersama.

Menurut laporan sebelumnya itu, perjanjian keamanan tersebut memungkinkan penggunaan pasukan Iran, termasuk IRGC, apabila di Doha terjadi kerusuhan dan terdapat aktivitas kelompok-kelompok teroris.

Perjanjian ini juga memuat pasal-pasal yang menyebutkan bahwa jika ada permintaan dari pihak manapun di antara keduanya untuk melakukan pelatihan atau pembelian sarana keamanan atau permintaan-permintaan lain yang membutuhkan dana maka akan dialokasikan dana, termasuk menyangkut proses pembayarannya, sesuai kesepakatan detail antara kedua pihak. (skynewsarabia/rayalyoum)

Ini Penjelasan Wakil Mendagri Iran Mengenai Serangan Teror Di Teheran

Wakil Mendagri Iran Mohammad Hossein Zulfaghari menjelaskan ihwal insiden teror yang menerjang dua titik strategis di Teheran, yaitu parlemen dan komplek makam Imam Khomaini, yang menewaskan 16 orang, empat di antaranya pelaku, Rabu (7/6/2017).

Zulfaghari memastikan Iran masih tetap aman dan para terorispun akan ditindak dengan segenap kekuatan.

“Para teroris tidak dapat mewujudkan tujuannya dan tak bisa masuk ke Mausoleum Imam Khomaini atau parlemen Iran…Sekelompok teroris yang terdiri atas empat orang telah datang dengan mengenakan pakaian perempuan, berusaha masuk ke dalam parlemen tapi tapi tak dapat memasukinya akibat kewaspadaan para petugas keamanan. Kawanan itu mereka lantas berlindung ke bangunan sebelah gedung parlemen yang terdiri atas kantor-kantor para anggota Majelis Syura Islam, dan mereka semua kemudian terkepung dan terbunuh,” terangnya dalam wawancara ekslusif dengan al-Alalam.

Mengenai serangan di Mausoleum Imam Khomaini dia mengatakan bahwa pasukan keamanan telah mencegat dan membunuh pelaku bom bunuh diri yang mencoba masuk ke dalam mausoleum, dan pelaku lantas meledakkan diri di halaman mausoleum.

“Tekad kami akan sebagai besar dalam memerangi teroris dan kelompok-kelompok takfiri, dan praktis akan ada reaksi keras dengan segenap kekuatan kami terhadap para teroris,” imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa negaranya berada di front terdepan dalam perang melawan terorisme di Timteng, dan sudah sekian tahun para teroris mengancam akan masuk dan melancarkan serangan namun dapat digagalkan oleh prajurit Iran.

Laporan lain menyebutkan bahwa Zulfaghari menyatakan semua pihak terkait akan menggelar pertemuan untuk mendalami proses terjadinya serangan teror di mana kelompok takfiri ISIS menyatakan bertanggungjawab atas serangan ini.  (alalam)

Dewan Menteri Qatar Pastikan Negaranya Tak Terpengaruh Krisis

Dewan Menteri Qatar dalam statemennya yang dirilis Rabu (7/6/2017) menyatakan negara ini sedang mendapat “serangan propaganda tendensius”  dan “tindakan-tindakan yang tak dapat dibenarkan” dari sejumlah negara tetangganya.

Pernyataan ini mengacu pada tindakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain yang telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar serta melakukan blokade darat, laut dan udara terhadap Qatar.

Statemen itu yang dirilis usai rapat itu juga mengapresiasi  sepak terjang badan-badan pemerintahan serta kewaspadaan dan kesadaran warga maupun para pemukim terhadap motivasi di balik serangan itu, dan menegaskan bahwa pemerintah menempuh langkah yang memadai untuk menjamin kelangsungan hidup secara normal di tengah aksi pengucilan oleh Saudi dan lain-lain.

“Komisi Kementerian yang telah dibentuk oleh Dewan menteri dalam rapat daruratnya Senin lalu telah menyampaikan laporan kepada dewan ini mengenai pelaksanaan rencana untuk menjamin kelangsungan hidup secara normal di dalam negara Qatar,” bunyi statemen itu.

Menurut statemen ini, rakyat Qatar kompak dan berada di satu barisan di belakang para pemimpinnya, dan semua perencanaan negara untuk masa mendatang akan berjalan norman dan tidak akan terpengaruh oleh krisis.

Laporan lain menyebutkan bahwa di tengah eskalasi krisis hubungan Qatar dengan sesama negara Teluk, terutama Arab Saudi, dikabarkan bahwa pemerintah Riyadh telah menyampaikan kepada Emir Kuwait Syeikh Sabah al-Ahmad Jabir al-Sabah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Qatar untuk meredakan krisis dan memulihkan hubungan.

Persyaratan itu antara lain Qatar harus berhenti mendukung kelompok Ikhwanul Musliimin dan kelompok-kelompok radikal di kawasan serta menarik diri dari hubungannya yang belakangan ini berkembang dengan Iran dan dengan kelompok pejuang Hizbullah Lebanon yang dicap sebagai organisasi teroris oleh negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC).

Doha juga diharuskan mengusir semua anggota faksi pejuang Palestina Hamas dari Qatar, membekukan rekening bank mereka, dan berhenti bergaul dengan mereka.

Negara-negara GCC juga menuntut Qatar meminta maaf secara resmi kepada semua negara Teluk dan negara-negara Arab lainnya atas “kelancangan-kelancangan channel Aljazeera.” Selain itu, Doha juga harus berjanji untuk tidak lagi menjalankan segala peranan politik yang menyalahi kebijakan GCC. (skynewsarabia/rayalyoum)

Turki Pelajari Kemungkinan Kirim Pasukan Ke Qatar

Turki memberikan isyarat dukungan kepada Qatar yang sedang bersitegang  dengan Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain. Parlemen Turki, Rabu (7/6/2017), akan membahas undang-undang yang memungkinkan negeri itu mengirimkan pasukannya ke Qatar menyusul krisis diplomatik Qatar dengan negara-negara jirannya tersebut.

Sejumlah anggota parlemen Turki mengatakan kepada AFP mereka akan mendiskusikan implementasi kesepakatan pertahanan antaraTurki dan Qatar yang diteken pada 2014.

Salah satu isi kesepakatan itu adalah kemungkinan membuka pangkalan militer Turki di Qatar dan menggelar latihan militer bersama serta kemungkinan pengiriman tentara Turki ke negeri itu.

Anggota parlemen dari Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP) yang berkuasa, Taha Orzan mengatakan, kesepakatan itu sudah melalui tahapan pembahasan komite dan kini akan dibahas di parlemen.

Anggota parlemen dari Partai Rakyat Republik (CHP) Sezgin Tanrikulu mengatakan, sebanyak 80 orang prajurit sudah dikirim untuk mempersiapkan lokasi yang akan menjadi pangkalan militerTurki di kawasan Teluk.

Duta besar Turki untuk Qatar Ahmet Demirok tahun lalu mengatakan bahwa pangkalan militer itu akan menampung hingga 3.000 personel atau lebih banyak tergantung kebutuhan.

Turki selama ini memiliki hubungan baik dengan Qatar terutama kerja sama sektor energi. Namun, Turki juga menjaga hubungan dengan negara-negara Teluk lainnya.

Kerja sama lain adalah terkait perang saudara di Suriah yang sudah memasuki tahun keenam. Doha dan Ankara sama-sama mendukung pemberontak yang berniat menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. (kompas)