Rangkuman Berita Timteng Kamis 7 Desember 2017

demo palestina thd trump soal al-qudsJakarta, ICMES: Warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza mengungkapkan kemarahannya terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui kota Al-Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) sebagai ibu kota Israel dan mulai memindah Kedubes AS dari Tel Aviv ke Al-Quds.

Kemlu Iran mengecam keras keputusan itu dan menyebutnya pelanggaran secara terbuka terhadap resolusi-resolusi PBB.

Recep Tayyip Erdogan mengundang para pemimpin negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menghadiri sidang darurat di Istanbul, Turki, Rabu pekan depan untuk membahas keputusan AS terkait dengan status Al-Quds.

Kerajaan Arab Saud menolak keputusan AS mengenai Al-Quds dan memintanya supaya mencabut keputusan ini.

Berita selengkapnya;

AS Akui Al-Quds Sebagai Ibu Kota Israel, Bangsa Palestina Minta Umat Islam Bangkit

Warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza mengungkapkan kemarahannya terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui kota Al-Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) sebagai ibu kota Israel dan mulai memindah Kedubes AS dari Tel Aviv ke Al-Quds.

Hujan lebat yang mengguyur Al-Quds tidak mengurangi antusias warga Palestina dalam mengungkapkan kemarahan mereka terhadap keputusan yang diambil Trump pada Rabu (6/12/2017) tersebut.

Faksi-faksi pejuang Islam dan nasional Palestina mengumumkan hari ini, Kamis (7/11/2017), sebagai hari aksi mogok umum untuk menandai penolakan mereka terhadap keputusan Trump. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina untuk mengikuti unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota.

Di Gaza, ribuan orang Palestina  menggelar aksi jalan kaki (longmarch) yang diserukan oleh Hamas dan diikuti pula oleh para petinggi faksi ini, termasuk ketua biro politiknya, Ismail Haniyeh, usai shalat Isyak dan hanya beberapa menit setelah Trump mengumumkan keputusannya itu.

Ismail Rizwan, salah satu petinggi Hamas, dalam aksi ini menegaskan, “Kami tidak menerima agresi terhadap Al-Quds yang merupakan ibu kota Palestina untuk selamanya. Keputusan AS merupakan serangan terhadap umat, rakyat, kesucian, dan prinsip kami, dan menyakiti perasaaan umat Arab dan Islam.”

Dia meminta umat Arab dan Islam “serius bertindak untuk menggagalkan keputusan zalim AS, memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan AS, serta memboikot Kedubes AS dan mengusir para dubesnya.”

Lampu-lampu halaman Masjid Al-Aqsa di Al-Quds dimatikan, sebagaimana lampu-lampu pohon Natal di Betlehem, Tepi Barat, juga dimatikan bersamaan dengan keputusan Trump pada Rabu malam.

“Keputusan AS ini tidak adil, ilegal dan menyalahi hak bangsa Palestina. Ini merupakan hari duka, dan kami menandainya dengan mematikan lampu-lampu yang menghiasi pohon natal di halaman Gereja Nativity, tempat kelahiran Al-Masih, ” ungkap walikota Betlehem, Anton Salman.

Di beberapa kota di Yordania dan Lebanon malam itu juga sudah terjadi unjuk rasa anti keputusan Trump.

Kongres AS pada tahun 1995 mengesahkan undang-undang untuk pemindahan Kedubes Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds, namun presiden demi presiden negara ini selalu memutuskan penundaan pemindahan itu selama enam bulan demi menjaga kepentingan AS, dan baru sekarang presiden AS menghentikan penundaan setiap setengah tahun sekali itu.

Israel menduduki Al-Quds Timur pada tahun 1967, dan pada tahun 1980 negara Zionis ini menggabungkan Al-Quds Timur dengan Al-Quds Barat yang diduduki pada tahun 1948 sembari menyatakan bahwa kota suci ini merupakan ibu kota bagi Israel untuk selamanya, namun pernyataan ini tidak diakui oleh masyarakat internasional.

Pihak Palestina bersikukuh pada pendiriannya bahwa Al-Quds merupakan ibu kota bagi negara Palestina mendatang sesuai keputusan-keputusan masyarakat internasional. (rayalyoum)

AS Nyatakan Al-Quds Ibu Kota Israel, Ini Reaksi Iran

Kemlu Iran mengecam keras keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui kota Al-Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) sebagai ibu kota Israel dan memindah kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds. Iran menyebut keputusan ini sebagai pelanggaran secara terbuka terhadap resolusi-resolusi PBB.

Kemlu Iran dalam statemennya, Rabu malam (6/12/2017), menegaskan bahwa Al-Quds di mana Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam berada merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Palestina dan satu di antara tiga tanah suci umat Islam.

“(Keputusan Trump) ini bukan saja mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan, melainkan juga menyingkap niat keji AS,” bunyi statemen itu.

Kemlu Iran menegaskan bahwa Rezim Zionis Israel sejak awal sudah menempuh berbagai tindakan untuk menguasai penuh Al-Quds, antara lain mengusir penduduk pribumi, merampas aset dan properti mereka demi mengubah demografi Al-Quds, menghancurkan peninggalan dan tempat-tempat suci Islam, membiarkan para ekstemis Yahudi memasuki Masjid Al-Aqsa, dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang membatasi warga Muslim yang bermaksud mendatangi Masjid Al-Aqsa.

Kemlu Iran memastikan bahwa keputusan Trump itu akan menambah kekerasan dan kemarahan, dan Iran sejak dulu sudah menegaskan bahwa faktor utama kacaunya keamanan dan stabilitas Timteng adalah kontinyuitas pendudukan kaum Zionis terhadap Palestina dan keberpihakan AS kepada kaum Zionis sehingga bangsa Palestina tetap teraniaya dan tak kunjung dapat meraih haknya mendirikan negara Palestina merdeka yang beribu kotakan Al-Quds.

Presiden Iran Hassan Rouhani melalui media sosial Twitter menyatakan, “Pengakuan Trump atas Al-Quds sebagai ibu kota bagi rezim pendudukan Israel akan gagal secara memalukan.”

Sebelumnya, Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayyid Ali Khamenei menyatakan bahwa pengangkatan isu Al-Qus ini terjadi justru karena AS dan Israel gagal melicinkan ambisinya dan melemah di Timteng. (alalam)

Erdogan Serukan Sidang Darurat OKI Untuk Al-Quds

Jubir Kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, menyatakan bahwa presiden negara ini, Recep Tayyip Erdogan, telah mengundang para pemimpin negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menghadiri sidang darurat di Istanbul, Turki, Rabu pekan depan untuk membahas keputusan Amerika Serikat (AS) menyatakan Al-Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) sebagai ibu kota Israel.

Dalam jumpa pers di kantor kepresidenan di Ankara, Rabu (6/11/2017), Kalin mengatakan, “Kota Al-Quds merupakan kehormatan bagi umat Islam, isu kolektif mereka, dan merupakan garis merah bagi Turki.”

Dia meminta AS segera berbalik dari “kesalahan mengumumkan Al-Quds sebagai ibu kota Israel”, dan mengingatkan bahwa tindakan AS ini akan menambah sulit proses perdamaian di Timteng.

“Presiden Erdogan sudah mengumumkan pendirian prinsipal kami, dan telah mendiskusikan masalah ini dengan para pemimpin Arab, terutama Presien Palestina Mahmoud Abbas,” katanya.

Kalin menambahkan, “Presiden Erdogan berkomunikasi dengan para pemimpin berbagai negara di dunia Islam Rabu pagi, termasuk Malaysia, Tunisia, Arab Saudi, Qatar, Iran, Pakistan, dan Indonesia, dan akan terus mendiskusikan masalah ini.”

Mengenai reaksi Israel terhadap pernyataan Erdogan Selasa lalu bahwa Turki kemungkinan akan memutuskan hubungan dengan Israel jika AS mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel Kalin mengatakan, “Presiden Erdogan akan terus berbicara fakta mengenai isu Palestina dan semua isu lain, sebagaimana sebelumnya.”

Dia menambahkan, “Tidak penting bagi kami apakah (pernyataan Erdogan) itu meresahkan atau menyenangkan Israel, dan ungkapan yang digunakan oleh Erdogan terhadap Israel adalah peringatan bagi Israel soal fakta ini.” (rayalyoum)

Saudi Kecam Keputusan AS Soal Al-Quds

Kerajaan Arab Saudi, Kamis (12/7/2017), merilis statemen yang mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel sehingga kemudian memindah kedubesnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds (Yerussalem).

“Kerajaan (Saudi) menyatakan menolak dan sangat menyayangkan keputusan AS terkait dengan Al-Quds karena ini merupakan keperpihakan besar yang merugikan hak bangsa Palestina yang historis dan solid di Al-Quds,” bunyi statemen itu.

Saudi menambahkan, “Langkah (Trump) ini meskipun tidak mengubah ataupun menyentuh hak-hak yang sudah tetap dan terlindungi bagi bangsa Palestina di Al-Quds dan wilayah pendudukan lainnya, dan tidak akan dapat memaksakan realitas baru terhadapnya, tapi merupakan satu kemunduran besar dalam upaya mendorong proses perdamaian.”

Saudi menegaskan bahwa tindakan itu merusak “netralitas pendirian historis AS dalam masalah Al-Quds”, dan “ini akan menambah pelik konflik Palestina-Israel.”

Saudi lantas meminta AS menarik keputusan itu dan tetap netral demi memulihkan hak-hak sah bangsa Palestina.  (alarabiya)