Rangkuman Berita Timteng Kamis 30 November 2017

lebanon aoun dan haririJakarta, ICMES: Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengaku berkemungkinan tidak jadi mundur karena, menurutnya, perkembangan situasi di negara ini sedang berjalan positif.

Aljazair kembali absen dari koalisi yang digalang dan dipimpin oleh Arab Saudi akibat pendirian pemerintah Algiers yang berbeda dengan Saudi dan sekutunya dalam menyikapi berbagai krisis di Timteng.

Thamer Al-Sabhan, Menteri Arab Saudi Urusan Teluk yang menjadi aktor di balik upaya menyingkirkan Saad Hariri dari jabatan perdana menteri Lebanon mendapat kecaman dari Amerika Serikat.

Pejabat faksi Fatah yang bertanggungjawab di bidang rekonsilasi Palestina, Azzam Al-Ahmad, menuding Hamas berusaha mempersulit pelaksanaan rekonsiliasi.

Berita selengkapnya;

Hariri Tak Jadi Mundur, Aoun Jelaskan Peran Hizbullah

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengaku berkemungkinan tidak jadi mundur karena, menurutnya, perkembangan situasi di negara ini sedang berjalan positif.

“Iklim yang ada postif, dan insya Allah pekan depan, jika masih tetap positif maka saya akan beri kabar baik kepada orang-orang bersama Presiden dan ketua parlemen,” ungkapnya saat mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Amin, Beirut, Rabu (29/11/2017).

Mufti Lebanon Abdul Latif Daryan mengatakan kepada Hariri, “Kami memahami pengunduran diri Anda serta sebab-sebabnya, tapi kami tidak mengatakan bahwa kami bersama pengunduran diri ini, dan penangguhan Anda (untuk pengunduran diri) adalah untuk membuka kesempatan dialog dengan tujuan membebaskan Lebanon dari samudera yang bergejolak dan tidak campurtangan dalam urusan saudara-saudara kita sesama Arab.”

Rabu lalu surat kabar La Stampa milik Italia melansir pernyataan Presiden Lebanon Michel Aoun yang memastikan Saad Hariri tetap berada dalam posisinya sebagai perdana menteri, dan krisis politik akan terselesaikan dalam beberapa hari mendatang.

Menurut Reuters, La Stampa juga mengutip pernyataan Aoun saat berkunjung ke Italia bahwa pembicaraan dengan semua elemen politik di dalam dan di luar pemerintah Lebanon sudah selesai, dan telah dicapai kesepakatan yang luas.

Mengenai Hizbullah, Aoun mengatakan bahwa kelompok ini berjuang memerangi ISIS di dalam dan di luar Lebanon, dan jika perang sudah reda maka Hizbullah akan kembali ke Lebanon.

Seperti diketahui, Hariri pada 4 November lalu saat berada di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, mengumumkan pengunduran dirinya sembari menyudutkan Hizbullah dan Iran serta mengaku keselamatannya di Lebanon terancam bahaya.

Tapi dia kemudian pulang ke Lebanon dan menyatakan menangguhkan pengunduruan dirinya dengan alasan demi memenuhi permintaan Presiden Aoun untuk membuka kesempatan dialog. (mm/alalam/rt)

Aljazair Menolak Bergabung Dengan Koalisi Militer Islam Kontra Terorisme

Aljazair kembali absen dari koalisi yang digalang dan dipimpin oleh Arab Saudi akibat pendirian pemerintah Algiers yang berbeda dengan Saudi dan sekutunya dalam menyikapi berbagai krisis di Timteng.

Surat kabar Eldjazair, Rabu (29/11/2017), menyebutkan bahwa Aljazair menyertai Iran, Suriah, dan Irak dalam menolak bergabung dengan Koalisi Militer Islam Kontra Terorisme (IMCTC) yang dipimpin oleh Arab Saudi karena negara ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai misi koalisi ini di kawasan.

Sebelumnya Aljazair telah mengumumkan absennya dari pertemuan peluncuran koalisi tersebut di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.

Koalisi ini menjadi aliansi kedua yang dipimpin Arab Saudi setelah koalisi Arab yang dibentuk yang dibentuk Saudi sebelumnya untuk menyerang Ansarullah (Houthi) dan sekutunya di Yaman.

Aljazair termasuk negara yang paling gencar memerangi kelompok-kelompok teroris, tapi menolak bergabung dengan koalisi baru tersebut karena negara ini ingin menempuh cara yang independen berkenaan dengan penumpasan terorisme di luar negeri. Sebelumnya, Aljazair juga telah telah menolak upaya Perancis dan Amerika Serikat mengirim pasukan ke Libya dan kawasan Sahel, Afrika.

Saudi dan sekutunya menuding Hizbullah Lebanon dan Ansarullah (Houthi) Yaman sebagai kelompok teroris, namun Aljazair juga keberatan dengan tindakan Saudi ini, dan tetap menjalin hubungan dengan Iran sebagaimana hubungannya dengan Saudi.

Eldjazair mengutip pernyataan Kolonel purnawirawan Aljazair, Abdul Hamid Al-Arabi Al-Sharif, bahwa IMCTC  merupakan “koalisi agresor”. Pakar bidang keamanan ini juga menilai koalisi ini dimanfaatkan untuk konflik kepentingan di kawasan sehingga Aljazair patut menolaknya. (rayalyoum)

Terungkap, Dalang Mundurnya Hariri Bahkan Mendapat Cemoohan Dari AS

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad Bin Salman (MBS) yang secara de facto berkuasa di negara ini adalah orang yang bersandar pada sekelompok kecil penasehat dalam mengelola urusannya, namun ada sosok pria berusia 50 tahun yang dilaporkan sebagai aktor kunci di balik aneka peristiwa yang terjadi belakangan ini.

Sputnik dan AP melaporkan bahwa sosok itu tak lain adalah Thamer Al-Sabhan, Menteri Saudi Urusan Teluk yang juga bertanggungjawab melawan pengaruh Iran sehingga dia pula aktor di balik upaya menyingkirkan Saad Hariri dari jabatan perdana menteri Lebanon namun gagal.

Al-Sabhan adalah orang yang paling intensif menyertai MBS dalam kampanye anti Iran dan sekutunya, terutama dengan menebar pernyataan-pernyatan panas melalui media sosial Twitte, sebagaimana terlihat sebelum dan sesudah pengunduran diri Hariri.

Disebutkan bahwa Al-Sabhan mula-mula mengadakan pertemuan dengan Hariri di Beirut, ibu kota Lebanon, dan di situ dia mengingatkan Hariri agar jangan sampai mengendurkan sikapnya terhadap Hizbullah, dan setelah itu Al-Sabhan muncul di sebuah stasiun TV Lebanon dengan melontarkan peringatan terhadap kemungkinan terjadinya perkembangan mengejutkan di Lebanon untuk menjatuhkan Hizbullah.

Menurut laporan tersebut, hingga batas tertentu Saudi berhasil menekan Hizbullah, tapi hasilnya secara keseluruhan menunjukkan bahwa Saudi kalah telak.

Laporan itu kemudian menyorot dua peristiwa penting lain yaitu dua kunjungan petinggi Saudi ke Amerika Serikat (AS). Pada Marat lalu Al-Sabhan ke Washington, AS, bersama MBS yang pada bulan Juli kemudian dinobatkan sebagai pewaris tahta kerajaan. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan Riyadh dengan presiden baru AS Donald trump, tapi kunjungan selanjutnya yang dilakukan pada bulan November ini ternyata tak seperti diharap Al-Sabhan.

Disebutkan bahwa beberapa hari setelah pengunduran diri Hariri, Al-Sabhan menemui para pejabat Kemlu, Kemhan, dan Dewan Keamanan Nasional AS di Gedung Putih. Namun, di luar dugaan Al-Sabhan, alih-alih mendapat dukungan dan pujian dari para pejabat AS, dia malah mendapat cemoohan dari mereka, dan bahkan diseru agar menghentikan cuitan provokatif di Twitter.

Menurut keterangan sumber anonim yang mengetahui hasil pertemuan itu, mereka juga menyoal Al-Sabhan siapa yang memberinya hak merusak stabilitas Lebanon di saat di AS masih mendukung angkatan bersenjata Lebanon, dan ketika Lebanon masih menampung lebih dari dua juta pengungsi Suriah.  (rayalyoum)

Fatah Dan Hamas Terlibat Perselisihan Lagi

Pejabat faksi Fatah yang bertanggungjawab di bidang rekonsilasi Palestina, Azzam Al-Ahmad, menuding Hamas berusaha mempersulit pelaksanaan pasal-pasal rekonsiliasi nasional yang telah disekapati oleh keduanya di Kairo, Mesir, belum lama ini.

“Hamas tidak konsisten pada perjanjian yang telah ditekennya di Kairo mengenai penyelesaian perpecahan, sampai sekarang kendala dari Hamas masih ada dan bahkan bertambah. Hamas sampai sekarang belum memungkinkan pemerintah menerima tanggungjawabnya secara menyeluruh di Jalur Gaza,” ungkap Azzam, seperti dilansir AFP.

Di tengah kontroversi antara Fatah dan Hamas ini, Hamas menyerukan kepada semua faksi Palestina supaya mengadakan pertemuan yang melibatkan Mesir selaku fasilitator rekonsiliasi Palestina. Hamas meminta Mesir mengirim delegasi keamanan. Hamas berharap pertemuan ini dapat meredam kontroversi ini agar tidak sampai menggagalkan kesepakatan rekonsiliasi Palestina sebagaimana kesepakatan-kepakatan antarfaksi Palestina sebelumnya yang semuanya berujung kandas.

Kantor berita Palestina, Maan, melaporkan bahwa Ketua Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah mengeluarkan instruksi yang melarang semua pihak membuat pernyataan-pernyataan mengenai rekonsiliasi nasional.

Sesuai kesepakatan rekonsiliasi yang dicapai di Kairo 12 Oktober lalu, Hamas pada 1 Desember 2017harus menyerahkan Jalur Gaza kepada otoritas nasional Palestina yang bermarkas di Ramallah, Tepi Barat.

Para saksi mata mengatakan kepada AFP bahwa para pegawai setempat di beberapa kementerian, yaitu,  kehakiman, wakaf, keuangan, kesehatan, dan pendidikan masih tidak diperbolehkan kembali ke kantor masing-masing.

Seperti diketahui, mereka sudah lama diminta mogok dan tidak mendatangi kantor-kantor itu oleh otoritas Palestina setelah Hamas menguasai Jalur Gaza pada tahun 2007.

Jubir otoritas Palestina di Gaza, Yusuf Al-Mahmoud, mengatakan bahwa Hamas melarang Menteri Kehakiman setempat Hossein Al-Araj yang berafiliasi dengan  otoritas Palestina masuk ke dalam perpustakaan di kantor kementeriannya di kota Gaza. (rt)