Rangkuman Berita Timteng Kamis 3 Mei 2018

iran-marokoJakarta, ICMES: Pemerintah Iran menepis keras tuduhan pemerintah Maroko bahwa ada kerjasama Kedubes Iran untuk Aljazair dengan kelompok sparatis Maroko Front Polisario.

Jubir pemerintah Iran Mohammad Bagher Nobakht menegaskan kesiapan negaranya menghadapi segala kemungkinan terburuk pasca mundurnya Amerika Serikat (AS) dari perjanjian nuklir Iran (JCPOA).

Tokoh Ansarullah (Houthi) yang menjabat Ketua Dewan Tinggi Revolusi Yaman Mohammad Ali al-Houthi berkomentar mengenai apa yang disebutnya klaim dusta Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai Iran, termasuk kemampuan keduanya untuk mengalahkan Iran.

Para pejabat Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Israel, Rabu (2/5/2018), ramai-ramai mengecam pemimpin otoritas Palestina Mahmoud Abbas alias Abu Mazen dan menyebutnya telah membuat pernyataan anti semit.

Berita selengkapnya;

Iran Bantah Keras Tuduhan Bekerjasama Dengan Front Polisario

Pemerintah Iran menepis keras tuduhan pemerintah Maroko bahwa ada kerjasama Kedubes Iran untuk Aljazair dengan kelompok sparatis Maroko Front Polisario.

Jubir Kemlu Iran Bahram Qasemi, Rabu (2/5/2018), menegaskan bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Menlu Maroko Nasser Bourita itu dusta belaka. Dia memastikan bahwa salah satu prinsip kebijakan politik luar negeri Iran dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain ialah menghormati kedaulatan dan keamanan mereka dan tidak mencampuri urusan internal mereka.

Seperti pernah diberitakan, Kerajaan Maroko sebelumnya mendadak mengumumkan pemutusan hubungan diplomatiknya dengan Iran sembari menuding negara republik Islam ini mendukung Front Polisario melalui Hizbullah.  Bourita mengatakan,”Hizbullah mengirim para pejabat militer ke Polisario dan menyediakan untuk front ini senjata serta melatih mereka perang kota.”

Bantahan atas tuduhan ini juga dinyatakan oleh Kedubes Iran untuk Aljazair, dan Front Polisario  sendiri juga membantah tuduhan itu serta menegaskan bahwa pihaknya tidak mendapat dukungan apapun dari Iran maupun Hizbullah. Sebelumnya, Hizbullah juga membantah tuduhan itu, dan balik menuding Maroko bertindak demikian akibat tekanan Amerika Serikat, Isreel, dan Arab Saudi.

Sedangkan Aljazair telah memanggil Dubes Maroko untuk Aljazair terkait dengan peristiwa ini. Jubir Kemlu Aljazair Abdelaziz Benali mengatakan pihaknya telah memanggil Dubes Maroko karena Maroko telah melontarkan “pernyataan tak berdasar” dan “secara tidak langsung melibatkan Aljazair.”

“Telah dijelaskan kepadanya (Dubes Maroko untuk Aljazair) penolakan otoritas Aljazair terhadap keseluruhan pernyataan tak berdasar yang secara tidak langsung melibatkan Aljazair,” ungkap Benali.

Pihak Maroko mengaku pemutusan hubungan dengan Iran diambil secara “independen” tanpa ada tekanan dari pihak manapun.  (alalam/rayalyoum)

Iran Nyatakan Siap Menghadapi Segala Kemungkinan Terburuk Pasca Keluarnya AS Dari JCPOA

Jubir pemerintah Iran Mohammad Bagher Nobakht menegaskan kesiapan negaranya menghadapi segala kemungkinan terburuk pasca mundurnya Amerika Serikat (AS) dari perjanjian nuklir Iran (JCPOA).

“Washington mungkin akan keluar dari perjanjian nuklir pada 12 Mei, dan kita harus siap memasuki tahap ini…  Kita telah menyiapkan beberapa hal untuk kondisi baru yang mungkin terjadi, dan telah mengambil keputusan yang diperlukan, ” katanya dalam berbicara pada momen peringatan Hari Guru Iran, Rabu (2/5/2018).

Dia menambahkan, “Blokade ekonomi terhadap Iran tidak akan pudar, dan kita harus memecah blokade. Ini bukan tanggungjawab pemerintah semata, melainkan juga terpikul di pundak rakyat dan para elit intelektual.”

Senada dengan ini, anggota Komisi Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam Iran Abolfazl Hassan Beigi menegaskan bahwa program pengembangan nuklir Iran akan bergerak kuat dan cepat jika AS jadi keluar dari JCPOA.

Dia menilai rakyat AS tidak mendukung sikap Trump, namun pemerintah AS tertekan oleh lobi Zionis dan Presiden AS Donald Trumppun memilih memuaskan kehendak Rezim Zionis Israel.

Beigi menambahkan bahwa AS di Timteng tidak mendapat tempat kecuali di Saudi, Israel, dan Bahrain.

“AS memang memiliki 15 pangkalan militer di Asia Barat (Timteng), tapi pangkalan ini berubah menjadi penjara bagi tentaranya sendiri sehingga mereka tidak menghendaki keberadaannya di Timteng, dan ketika pulangpun mereka menderita penyakit jiwa,” katanya.

Dia mengingatkan, “AS hendaknya mengetahui bahwa jika ia keluar dari perjanjian nuklir maka Iran akan memperkaya uranium hingga 20% sebagaimana sebelum ada perjanjian, dan ketika itulah terungkap kepada dunia wajah AS yang sebenarnya.” (alalam)

Saudi Merasa Sanggup Kalahkan Iran, Ini Tanggapan Houthi

Tokoh Ansarullah (Houthi) yang menjabat Ketua Dewan Tinggi Revolusi Yaman Mohammad Ali al-Houthi berkomentar mengenai apa yang disebutnya klaim dusta Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai Iran, termasuk kemampuan keduanya untuk mengalahkan Iran.

“UEA mengaku memblokade Iran di Yaman tapi meminta Iran mempertahankan perusahaan-perusahaannya di Dubai,” cuit Ali al-Houthi di halaman Twitternya, Rabu (2/5/2018).

UEA belakangan juga melontarkan pernyataan-pernyataan provokatif terhadap Iran, namun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Iran pada Januari lalu melaporkan bahwa pemerintah UEA termasuk negara yang berada di urutan teratas dalam menjalin hubungan dagang dengan Iran selama sembilan bulan terakhir.

Mengenai Saudi dia menyebutkan, “Kalau memang Saudi dapat memerangi Iran seperti mereka (Saudi) katakan maka sejak awal mereka sudah bercokol di Suriah sebagaimana yang dilakukan Iran, dan menempatkan pasukan militernya bersama para sekutunya di sana. Tapi setelah kalah malah mengaku siap hadir di Suriah jika diperlukan. Katakan kepada Saudi bahwa hal ini seharusnya sudah dilakukan sejak berapa tahun silam, tapi  mereka tak berani berhadapan dengan Iran dan sekutunya di Suriah.”

Ali al-Houthi menambahkan,”Para jenderal Saudi hendaknya berhenti membuat sensasi di media dengan tujuan berlagak mampu menamatkan Iran dan bahwa Iran adalah musuh nomor wahidnya. Perang masih berlangsung di Suriah, dan para jenderal Iran masih mengelola perang, mulai Soleimani hingga tentara terkecilnya, sebagaimana kita lihat mereka di media. Sedangkan kalian (Saudi), mana keberadaan kalian di Suriah, dan siapa para jenderal kalian di sana?” (alalam)

AS, UE, Dan Israel Rama-Ramai Tuduh Mahmoud Abbas Anti Semit

Para pejabat Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Israel, Rabu (2/5/2018), ramai-ramai mengecam pemimpin otoritas Palestina Mahmoud Abbas alias Abu Mazen dan menyebutnya telah membuat pernyataan anti semit.

Abbas telah membuat pernyataan bahwa kaum Yahudi menjadi korban pembantaian di Eropa pada abad lalu adalah akibat perilaku sosial mereka. Dalam pernyataan di depan parlemen Majelis Nasional Palestina, Senin lalu (30/4/2018), dia mengaku telah membaca banyak buku tentang Yahudi yang ditulis oleh orang Yahudi sendiri dan tiga di antaranya memaklumi terjadinya pembantaian kaum Yahudi.

“Anti semit di Eropa muncul bukan karena agama Yahudi,” kata Abbas, yang lalu mengutip pernyataan pemikir Jerman Karl Marx bahwa “kedudukan sosial Yahudi di Eropa, pekerjaan mereka di bank-bank dan praktik rentenir mereka telah menimbulkan sentimen anti semit yang kemudian menjurus pada pembantaian di Eropa.”

Pernyataan ini tak pelak membuat Israel kebakaran jenggot. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, “Abu Mazen telah melontarkan satu lagi pernyataan anti semit dengan penuh kebodohan. Abu Mazen mengklaim bahwa penindasan dan pembunuhan Yahudi di Eropa bukan karena mereka Yahudi, melainkan karena bekerja di sektor keuangan dan pinjaman berbunga.”

Dia mengimbau masyarakat internasional mengecam pernyataan Abbas.

Senada dengan ini, Menteri Keamanan Israel Gilad Erdan melalui akun Facebook-nya menyebutkan, “Ujaran kebencian ini mengajarkan kepada kita satu hal penting; telah tiba sekarang saatnya Presiden Palestina untuk mundur. Semakin hari semakin menumpuk rasisme pada diri Abu Mazen, dan semakin membesar klaim-klaim jahat anti semit.”

Utusan AS untuk Timteng Jason Greenblatt juga angkat bicara mengecam Abbas dengan mengatakan, “Perdamaian tak mungkin dibangun dengan landasan seperti ini.” Dia menyebut pernyataan Abbas itu “sangat memprihatinkan” dan meminta masyarakat dunia mengecamnya “tanpa syarat.”

Hubungan AS dengan Palestina buyar sejak Presiden AS Donald Trump pada Desember 2017 membuat keputusan mengakui al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel.

Uni Eropa (UE) juga mengecam Abbas dengan menyebut pernyataannya “tak dapat diterima.”

“Retorika Presiden Palestina Mahmoud Abbad pada 30 April mengandung ungkapan yang tak dapat diterima terkait dengan Holocaust dan legalitas Israel,” ungkap jubir badan diplomatik Uni Eropa. (rayalyoum)