Jakarta, ICMES: Mayoritas mutlak Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang menyokong kedaulatan bangsa Palestina terkait dengan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trum mengakui Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan peringatan keras dan ancaman akan menghentikan bantuan negaranya kepada negara-negara yang mendukung pemungutan suara yang akan digelar di Majelis Umum PBB untuk mengecam pengakuan Trump atas Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel.
Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi mengadakan pembicaraan via telefon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai tindakan untuk “menghukum Iran yang telah membekali sekutunya, milisi Houthi, dengan rudal”.
Berita selengkapnya;
Majelis Umum PBB Dukung Kedaulatan Palestina
Mayoritas mutlak Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang menyokong kedaulatan bangsa Palestina terkait dengan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trum mengakui Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel.
Menurut laman resmi PBB, majelis itu mengeluarkan resolusi tersebut dengan persetujuan dari 176 negara melawan tujuh negara, termasuk AS, Kanada, dan Israel sendiri, sementara empat negara menyatakan abstein.
Resolusi itu merekomendasikan kepada semua negara, perwakilan, dan lembaga-lembaga PBB untuk terus mendukung dan membantu bangsa Palestina meraih haknya menentukan nasib sendiri secepatnya.
Resolusi ini juga menyebutkan bahwa keputusan mahkamah internasional terkait Palestina pada tahun 2004 adalah keputusan yang mengakui hak bangsa untuk berdaulat.
Menurut resolusi ini, kesimpulan yang telah diambil oleh mahkamah internasional ialah bahwa pembangunan dinding pemisah yang dilakukan oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Al-Quds timur, sangat mengusik hak bangsa Palestina untuk berdaulat.
Majelis Umum PBB kemudian menegaskan bahwa rezim Zionis harus secepatnya mengakhiri pendudukan yang dimulai sejak 1967, dan mewujudkan perdamaian yang adil, permanen, dan komprehensif antara Palestina dan Israel berdasarkan resolusi-resolusi PBB yang terkait dengan masalah ini.
Rencananya, Majelis Umum PBB hari ini akan membahas draf resolusi yang mengupayakan pembatalan pengakuan Trump atas Al-Quds sebagai ibu kota Israel.
Pengawas permenan PBB untuk Palestina Riyad Mansour mengatakan, “Pemberian suara ini menegaskan berlanjutnya dukungan masyarakat internasional untuk masalah Palestina, sedangkan Presiden Amerika Trump malah mengancam akan menghentikan bantuan dana kepada negara-negara yang mendukung resolusi mengenai Al-Quds Kamis besok.” (rayalyoum/wafa)
Ini Ancaman Trump Soal Sidang Majelis Umum PBB Mengenai Al-Quds
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan peringatan keras dan ancaman akan menghentikan bantuan negaranya kepada negara-negara yang mendukung pemungutan suara yang akan digelar di Majelis Umum PBB untuk mengecam pengakuan Trump atas Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel.
“Kami memantau pemungutan suara ini… Mereka mendapatkan dana ratusan juta atau bahkan miliaran USD tapi malah bersuara anti kami, ” katanya dalam pertemuan kabinet di Gedung Putih, Rabu (20/12/2017).
“Biarlah mereka bersuara anti kami. Kami akan menghemat banyak. Kita tidak peduli. Tapi ini tidak seperti dulu dimana mereka bisa memilih melawan Anda dan kemudian Anda membayar mereka ratusan juta dolar. Kami tidak akan dimanfaatkan lagi,” ujarnya sebelum mengapresiasi apa yang dilakukan Dubes AS untuk PBB Nikki Haley tentang ini.
Dalam surat yang ditujukan kepada para dubes sejumlah negara di PBB Haley mengaku telah diminta oleh Trump untuk “memantau secara cermat” pemungutan suara tersebut.
Seperti dilansir DPA, dalam surat itu dia menyatakan bahwa keputusan Trump mengenai Al-Quds sama sekali bukan keputusan apriori untuk perundingan mengenai status final kota ini. Karena itu dia meminta negara-negara lain “menghargai” keputusan AS mengenai pemindahan Kedubesnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds.
“Tapi jelas kami tidak meminta negara-negara lain untuk memindah kedubes masing-masing ke Yerussalem, meskipun kami menilainya tepat,” lanjutnya.
Melalui media sosial Twitter dia juga mengingatkan, “AS akan mencatat nama negara-negara yang akan bersuara anti kami.”
Sementara itu, Menlu otoritas Palestina Riyad Al-Maliki, Rabu, mengecam tindakan AS “mengancam dan menakut-nakuti” demi mencegah kecaman negara-negara anggota Majelis Umum PBB terhadap kebijakan Trump mengenai Al-Quds.
Ketua Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak dalam jumpa pers enggan mengomentari ancaman Trump tersebut , namun mengaku akan menjaga kehormatan negara-negara anggota majelis ini sesuai Piagam PBB dalam sidang yang akan dijadwalkan Kamis (21/12/2017), mengenai Al-Quds.
Beberapa hari lalu AS memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh Mesir untuk mengecam keputusan Trump mengenai Al-Quds. Dengan veto ini AS praktis terkucil secara diplomatik.
Turki dan Yaman kemudian meminta penyelenggaraan sidang istimewa Majelis Umum PBB untuk masalah ini, dan diduga kuat bahwa draf resolusi yang akan diajukan dalam sidang ini akan disetujui oleh setidaknya sepertiga anggota yang berjumlah 193 negara. (guardian/rayalyoum)
Trump Dan Raja Salman Bicarakan Isu Rudal Yaman
Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi, Rabu (20/12/2017), mengadakan pembicaraan via telefon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai tindakan untuk “menghukum Iran yang telah membekali sekutunya, milisi Houthi, dengan rudal”.
Kontak telefon ini diadakan menyusul serangan rudal balistik Ansarullah (Houthi) di Yaman ke Riyadh, ibu kota Saudi, untuk kedua kalinya dalam dua bulan terakhir, dan Saudi lantas menuding Iran berada di balik serangan ini.
Kantor berita resmi Saudi, SPA, menyebutkan, “AS mengecam upaya kudeta milisi Houthi dan serangan rudal balistiknya terhadap Riyadh. “
Trump menilai “serangan yang menyasar ke kawasan permukiman itu pelanggaran terbuka terhadap kedaulatan Saudi”, dan AS mendukung upaya Saudi“melawan ancaman terhadap keamanan nasionalnya.”
Menurut SPA, Salman dan Trump telah membahas “langkah-langkah yang memadai untuk menerapkan resolusi-resolusi terkait dari Dewan Keamanan PBB dan menindak Iran atas agresi dan keterlibatannya dalam membekali Houthi dengan rudal untuk mengancam keamanan Saudi dan negara-negara lain di kawasan.”
Ansarullah melesatkan rudalnya ke Riyadh dengan sasaran Istana Yamamah , Selasa (19/12/2017), namun pasukan koalisi pimpinan Saudi mengaku berhasil menghadang dan meledakkan rudal itu di angkasa Riyadh.
Serangan serupa juga pernah dilakukan Ansarullah dengan sasaran bandara internasional King Khalid di Riyadh pada 4 November lalu, tapi pasukan koalisi pimpinan Saudi kemudian melontarkan klaim yang sama.
Dubes AS untuk PBB Nikki Haley, Kamis pekan lalu, mengaku memiliki bukti bahwa rudal Ansarullah yang ditembakkan ke Riyadh bulan lalu merupakan senjata yang “dibuat di Iran.”.
Selasa lalu AS mendesak PBB supaya menindak Iran yang disebutnya telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dengan cara menyuplai rudal ke Ansarullah.
Saudi dan sekutunya yang tergabung dalam pasukan koalisi Arab telah melancarkan invasi militer ke Yaman sejak 26 Maret 2016 sampai sekarang dengan dalih memulihkan pemerintahan presiden tersingkir Abd Rabbuh Mansour Hadi melawan kelompok Ansarullah yang berhasil merebut Sanaa, ibu kota Yaman, dan beberapa provinsi di negara ini sejak 21 Septeber 2011. (rayalyoum)
