Rangkuman Berita Timteng Kamis 19 Oktober 2017

isis abu bakar al-baghdadiJakarta, ICMES:  Pembebasan kota Raqqa, Suriah utara, oleh Pasukan Demokrasi  Suriah dukungan Amerika Serikat (AS) dari pendudukan kelompok teroris ISIS mengundang kontroversi mengenai keberadaan gembong ISIS Abu Bakar al-Baghdadi.

Pemerintah pusat Irak di Baghdad berniat untuk menyebar kembali pasukannya di semua kawasan yang mereka persengketakan dengan pemerintah otonomi Kurdistan.

Dua faksi besar Palestina, Fatah dan Hamas, sama-sama menegaskan urgensi rekonsiliasi Palestina dan menolak persyaratan yang diajukanTel Aviv untuk perundingan Israel dengan Palestina.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) Nikki Haley menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB agar mengikuti jejak AS dalam menghadapi  tindakan Iran.

Berita Selengkapnya:

Raqqa Sudah Bebas, Tapi Di Mana al-Baghdadi?

Pembebasan kota Raqqa, Suriah utara, oleh Pasukan Demokrasi  Suriah dukungan Amerika Serikat (AS) dari pendudukan kelompok teroris ISIS mengundang kontroversi mengenai keberadaan gembong ISIS Abu Bakar al-Baghdadi.

Beberapa waktu lalu Moskow menyatakan pihaknya menduga kuat al-Baghdadi tewas terkena serangan angkatan udara Rusia di Raqqa, tapi bulan lalu ISIS memubliklasi rekaman suara yang yang menepis kabar kematian al-Baghdadi.

Sumber-sumber intelijen menyebutkan al-Baghdadi selalu bergerak berpindah tempat setelah SDF menguasai Raqqa, menurut laporan koran Inggris, Daily Star.

Lahur Talabany, direktur sebuah badan keamanan dan informasi wilayah otonomi Kurdistan Irak, mengatakan, “Pada akhirnya dia akan terbunuh atau tertangkap, tak mungkin dia bisa bersembunyi untuk selamanya.” Namun Talibani menilai tidak tertutup kemungkinan al-Baghdadi masih bersembunyi sampai bertahun-tahun.

Pakar kondang Arab Hisham al-Hashimi mengatakan bahwa al-Baghdadi adalah sosok buronan yang jumlah pengikutnya menyusut  setelah ISIS kehilangan banyak wilayah, dan dia tidak bisa lagi mengaku sebagai “khalifah” setelah “negara ISIS” runtuh di muka bumi.

Jenderal AS Tony Thomas yang memimpin “operasi khusus penumpasan ISIS” di Irak mengklaim bahwa sebuah regu pasukan pernah hampir berhasil meringkus al-Baghdadi pada tahun 2015, yaitu setelah menteri perminyakan ISIS Abu Sayyaf terbunuh dan isteri al-Baghdadi tertangkap dan memberikan banyak informasi penting. Namun, lanjut Thomas, al-Baghdadi masih dapat lolos akibat bocornya informasi ke media.

Keberadaan al-Baghdadi menjadi misteri dan bahan kontroversi setelah pertama sekaligus terakhir kali tampil ke publik di Masjid Jami’ al-Nuri di Mosul pada tahun 2014.

Al-Baghdadi pernah pula dikabarkan tewas akibat serangan udara di provinsi Nineveh, Irak, Juli lalu. Tapi Lahur Talabany saat itu menepis kabar ini dengan mengatakan kepada Reuters, “Al-Baghdadi pasti masih hidup, dia belum mati.”

Seorang pejabat keamanan Kurdistan mengatakan, “Jangan lupa bahwa dia mengakar sejak masa al-Qaeda di Irak, dan saat itu dia tersembunyi dari badan-badan keamanan. Dia tahu apa yang harus dia perbuat.” (rt)

Irak Dalam Bayangan “Kawasan Sengketa”

Pemerintah pusat Irak di Baghdad berniat untuk menyebar kembali pasukannya di semua kawasan yang mereka persengketakan dengan pemerintah otonomi Kurdistan. Kawasan seluas 23,000 kilometer persegi itu dikuasai secara bertahap oleh Kurdistan sejak perang Irak tahun 2003.

Setelah menguasai kemanan provinsi Kirkuk, pemerintah Baghdad dalam 48 jam berhasil menguasai hampir semua wilayah yang semula dikuasai oleh Peshmerga. Pasukan Kurdistan menguasai Kirkuk menyusul kekacauan yang melanda wilayah ini akibat serbuan ISIS ke beberapa provinsi Irak pada tahun 2014.

Pasukan operasi gabungan Irak dalam sebuah statemennya menyebutkan beberapa daerah yang didatangi oleh pasukan ini dalam dua hari terakhir. Beberapa daerah ini tersebar di empat provinsi Kirkuk, Nineveh, Diyala, dan Salahuddin (Saladin).

Semua daerah itu disebut “kawasan sengketa” dan berada di wilayah yang secara resmi dikuasai oleh pemerintah pusat, tapi Kurdistan yang berstatus otonomi memandang semua daerah itu sebagai bagian dari wilayahnya dengan dalih bahwa mayoritas penduduk di sana bersuku Kurdi.

Kawasan sengketa itu meliputi jalur sepanjang lebih dari 2000 kilometer yang membentang dari perbatasan Suriah hingga perbatasan Iran, sedangkan total luasnya mencapai sekira 37000 kilometer persegi. Jalur ini melintasi selatan perbatasan Kurdistan dan mencakup sebagian daerah di empat provinsi tersebut.

Wilayah otonomi Kurdistan terbentuk pasca Perang Kuwait tahun 1991, dan terdiri atas tiga provinsi Arbil, Sulaymaniya, dan Dahuk dengan luas 75000 kilometer persegi. Status otonomi dikukuhkan dalam konstitusi pada tahun 2005.

Pihak Kurdi memandang wilayahnya tidak mencakup daerah-daerah “historis” di Irak, sepertiga orang Kurdi Irak terasing dari wilayah ini, dan ladang-ladang minyak di provinsi Kirkuk harus diintegrasikan ke wilayah otonomi.

Setelah pasukan pemerintah Irak merebut kembali Kirkuk, pemerintah otonomi Kurdistan mendapat pukulan telak karena kehilangan ladang-ladang minyak di Kirkuk dan pada gilirannya membuyarkan angan-angan mereka untuk memisahkan diri dari Irak. Sebelumnya, Kurdistan pernah mengekspor minyak dari hampir sepertiga ladang minyak yang ada di  Kirkuk meskipun tidak disetujui oleh Baghdad. (rt)

Fatah Dan Hamas Tolak Syarat Israel

Dua faksi besar Palestina, Fatah dan Hamas, sama-sama menegaskan urgensi rekonsiliasi Palestina dan menolak persyaratan yang diajukanTel Aviv untuk perundingan Israel dengan Palestina.

Juru bicara Fatah, Nabil Abu Rudaineh, Rabu (18/10/2017), mengatakan bahwa perjanjian rekonsiliasi Fatah-Hamas yang diteken di Kairo dengan pengawasan pemerintah Mesir sudah berjalan di jalur yang benar untuk mengatasi perselisihan antara dua faksi ini, dan karena itu semua pertimbangan dikemukakan Israel sama sekali tidak akan dapat mengubahnya.

Senada dengan ini, Hazem Qasim, mengatakan, “Persyarat Israel merupakan upaya keras untuk merusak rekonsiliasi, dan menunjukkan bahwa Israel adalah pihak yang paling dirugikan oleh berakhirnya perselisihan. Tentu saja ini bukan tema baru.”

Dia menambahkan, “Persyaratan Israel ini dikemukakan setelah Hamas menempuh beberapa langkah untuk rekonsiliasi.”

Seperti pernah diberitakan, kabinet keamanan dan politik Israel menerapkan beberapa prasyarat perundingan damai antara lain pengakuan Hamas atas eksistensi Israel, perlucutan senjata Hamas, penghentian “terorisme”, dan penyerahan jenazah militer dan sipil Israel yang ada di Gaza, pengendalian otoritas Palestina secara penuh atas keamanan Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan, dan  pencegahan penyelundupan.

Selain itu, Israel juga mengharuskan kelanjutan otoritas Palestina menutup  bangunan-bangunan Hamas di Tepi Barat, pemisahan faksi pejuang ini dari Iran, dan penyaluran bantuan kemanusiaan hanya melalui jalur otoritas Palestina dan badan-badan yang didirikan untuk urusan ini. (wafa/rt)

Dubes AS Ajak DK PBB Tekan Iran, Ini Tanggapan Dubes Rusia

Duta Besar Amerika Serikat (AS) Nikki Haley menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB agar mengikuti jejak AS dalam menghadapi  tindakan Iran berupa “agresi , pengacauan keamanan, dan pelanggaran hukum” di Timteng. Seruan ini mendapat komentar kritis dari Duta Besar Rusia untuk PBB.

Dewan Keamanan Rabu (18/10/2017) menggelar sidang untuk membahas situasi Timteng beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump menolak mengakui konsistensi Iran kepada perjanjian nuklirnya lalu melimpahkan masalah ini kepada Kongres AS.

Dalam sidang ini Haley mengatakan, “AS bertolak dari misi pencegahan perilaku Iran yang destruktif dari semua sisi, bukan dari satu sisi saja… Masyarakat internasional harus berbuat hal yang sama.”

Keputusan Trump mendapat kritikan tajam dari para sekutu AS sendiri dalam perjanjian nuklir Iran tersebut.  Di luar sidang ini Jerman dan empat negara  anggota tetap Dewan Kemanan PBB (Rusia, Perancis, Inggris, dan Cina)  telah mengecam sikap Trump itu.

Dewan Keamanan PBB sepakat mengukuhkan perjanjian nuklir yang diteken pada tahun 2015 dan bahkan menerima tanggungjawab mengawasi proses pelaksanaannya.

Namun demikian, Haley malah menyebut Iran “menipu” dewan ini dan mengancam ketentraman Timteng dengan perilaku yang “ keluar dari undang-undang”

Dia mengatakan bahwa Iran menjual senjata dan memberikan dukungan militer kepada pihak-pihak yang berperang di Yaman, Suriah, dan Lebanon. Dia menyebut semua ini sebagai contoh pelanggaran Iran terhadap ketentuan PBB. Selain itu dia juga menilai ujicoba rudal Iran “ancaman paling berbahaya”.

“Dewan ini di depannya, sekarang adalah kesempatan untuk mengubah kebijakan terhadap pemerintah Iran,” katanya.

Seruan Duta Besar AS untuk PBB ini tampaknya tidak mendapat sambutan baik dari para anggota lain dewan ini.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia malah mengingatkan Haley bahwa persoalan Timteng sekarang berkenaan dengan konflk Israel-Palestina sementara Haley “tidak menyebutkan Palestina barang satu kata.”

Mengenai Iran, Nebenzia mengatakan, “Upaya membongkar struktur perjanjian nuklir Iran akan menjurus pada reaksi negatif di Timteng dan berbagai kawasan lain.” (rayalyoum)