Rangkuman Berita Timteng Kamis 10 Agustus 2017

oposisi suriahJakarta, ICMES: Laman berita al-Ahed yang berbasis di Lebanon  membongkar beberapa poin kesepakatan Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir dengan dewan tinggi perunding oposisi Suriah mengenai dukungan Riyadh kepada penyelesaian krisis Suriah.

Pasukan khusus Arab Saudi dilaporkan berhasil mengendalikan situasi di kota Awamiyah yang mayoritas penduduknya bermazhab Syiah di bagian timur negara ini setelah sekira lima bulan terjadi kontak senjata dan kekerasan yang dipicu oleh proyek konstruksi.

Partai-partai oposisi Sudan menentang pengiriman pasukan negara ini ke Yaman. Mereka menyatakan keterlibatan tentara Sudan dalam serangan pasukan koalisi pimpinan Saudi terhadap Yaman tidak beralasan dan tidak pula memberikan keuntungan apapun bagi Sudan.

Berita selengkapnya;

Al-Ahed Bongkar Isi Kesepakatan Saudi Dengan Oposisi Suriah

Laman berita al-Ahed yang berbasis di Lebanon, Rabu (9/8/2017), membongkar beberapa poin kesepakatan Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir dengan dewan tinggi perunding oposisi Suriah mengenai dukungan Riyadh kepada penyelesaian krisis Suriah.

Beberapa poin itu ialah sebagai berikut;

Pertama, membiarkan Presiden Suriah Bashar al-Assad tetap bertahan pada jabatannya selama 18 bulan pada masa transisi kekuasaan dan dia berhak mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode selanjutnya.

Kedua, tetap mempertahanan angkatan bersenjata, badan keamanan, dan lembaga-lembaga pemerintahan Suriah lainnya.

Ketiga, melindungi jiwa kalangan minoritas dan hak mereka berpartisipasi dalam pemerintahan Suriah di masa mendatang.

Keempat, menghentikan semua aksi bersenjata, mengumpulkan semua senjata berat, terutama di Idlib, dan menindak semua pihak yang menolak kesepakatan ini.

Kelima, organsisasi Pasukan Pembebasan Suriah, FSA, bekerjasama dengan tentara Suriah di masa mendatang dalam penumpasan terorisme.

Beberapa sumber oposisi Suriah yang didukung Saudi beberapa hari lalu menyatakan bahwa al-Jubeir menyetujui kebertahanan al-Assad pada jabatannya, dan jika oposisi Suriah menolak hal ini maka al-Jubeir akan keluar dari proses negosiasi.

Menurut mereka, Saudi berubah sikap karena tiga faktor sebagai berikut;

Pertama, Amerika Serikat telah bersepakat dengan Rusia mengenai pengadaan kawasan de-eskalasi.

Kedua, berbagai persoalan regional semakin membelit Saudi, termasuk krisis Yaman dan Qatar sehingga Saudi ingin memulihkan citranya.

Ketiga, memanasnya situasi internal Saudi pasca pemakzulan Mohammad bin Nayef dari kedudukannya sebagai putera mahkota serta pemecatan para petinggi Saudi lainnya dari posisi masing-masing oleh Raja Salman bin Abdul Aziz. Saudi berharap akan fokus pada upaya meredakan keadaan internal demi memuluskan penobatan Mohammad bin Salman sebagai raja menggantikan ayahnya. (alahed)

Pasukan Khusus Saudi Kuasai Kota Awamiyah

Pasukan khusus Arab Saudi dilaporkan berhasil mengendalikan situasi di kota Awamiyah yang mayoritas penduduknya bermazhab Syiah di bagian timur negara ini setelah sekira lima bulan terjadi kontak senjata dan kekerasan yang dipicu oleh proyek konstruksi. Demikian dinyatakan oleh para saksi mata, pejabat, dan media Saudi Rabu (9/8/2017).

Kota Awamiyah yang terletak di kawasan Qatif, provinsi al-Sharq, di bagian timur Saudi merupakan tanah kelahiran ulama besar Syiah Syeikh Nimr al-Nimr yang dihukum mati oleh otoritas Saudi pada Januari 2016 setelah dituduh terlibat terorisme. Syeikh al-Nimr adalah salah satu penggerak aksi protes tahun 2011 yang kemudian berkembang menjadi tuntutan kesetaraan warga Syiah dengan warga Sunni.

Sejak Maret lalu distrik Mosawarah di kota Awamiyah dilanda gejolak kontak senjata antara pasukan keamanan dan kelompok bersenjata setempat yang menjadi buronan aparat Saudi dengan tuduhan terlibat terorisme. Otoritas Saudi menyebut distrik itu telah berubah menjadi “sarang teroris dan pengedar obat terlarang.”

Kontak senjata pecah sejak pemerintah Saudi melakukan aksi penggusuran untuk memulai proyek pengubahan distrik itu menjadi destinasi perdagangan dan kebudayaan dengan membangun komplek perdagangan dan sentra kebudayaan.

Proyek itu meniscayakan pembongkaran antara lain bangunan-bangunan kuno sehingga penduduk menolaknya dan meminta supaya bangunan-bangunan itu dijadikan sebagai cagar budaya. Kontak senjata telah menjatuhkan beberapa korban jiwa warga sipil dan petugas keamanan.

Menteri Informasi Saudi Awad al-Awad, Rabu, di halaman Twitternya menyatakan bahwa pemerintah Saudi berhasil “membersihkan” Mosawarah dari “para teroris.”

Media Saudi Sabq dan Okaz melaporkan bahwa badan keamanan Saudi telah memulihkan keamanan di distrik itu setelah menggelar operasi keamanan yang “menyebabkan sejumlah teroris terbunuh dan beberapa orang lainnya tertangkap.”

Distrik Mosawarah dihuni oleh sekira 8,000 kepala keluarga. Saksi mata penduduk distrik lain di dekat Mosawarah kepada AFP mengatakan bahwa kontak senjata terjadi intensif dalam dua minggu terakhir sebelum kemudian terhenti dan suasana kembali tenang pada hari Selasa lalu.

Sebagian besar warga Muslim Syiah Saudi tinggal di bagian timur negara ini. Mereka diperlakukan sebagai warga kelas dua meskipun daerah yang mereka tinggali merupakan kawasan yang kaya minyak.  (rayalyoum)

Kubu Oposisi Sudah Menentang Pengiriman Pasukan Ke Yaman

Partai-partai oposisi Sudan menentang pengiriman pasukan negara ini ke Yaman. Mereka menyatakan keterlibatan tentara Sudan dalam serangan pasukan koalisi pimpinan Saudi terhadap Yaman tidak beralasan dan tidak pula memberikan keuntungan apapun bagi Sudan, dan malah banyak tentara Sudah yang terbunuh dalam perang yang “tidak dihargai” oleh masyarakat internasional.

Partai Komunis Sudan menyebut pengiriman tentara Sudan itu ilegal “karena berlawanan dengan keinginan rakyat Sudan.”

Yusuf Sadeq, anggota dewan eksekutif partai ini, menyebut pengiriman pasukan itu terlarang di mata undang-undang dan konvensi internasional, dan tak ubahnya dengan menerima intervensi militer di Sudan sendiri.

Dia menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Sudah merupakan upaya “menghancurkan” Sudan sendiri dengan melibatkan anak-anak bangsanya dalam perang di luar negeri.

Senada dengan ini, Partai Umat Nasional menolak mentah-mentah pengiriman pasukan Sudan ke Yaman terutama di saat “para ekspatriat Sudan menderita di Saudi.” Maash Sadeq Islamil, wakil ketua partai ini, menegaskan tidak perlu menambah pasukan Sudan di Yaman karena tentara yang ada di sana justru harus segera dipulangkan  “karena tidak ada penghargaan yang kongkret untuk darah anak-anak bangsa Sudan” dalam perang Yaman.

“Mengapa kita harus menerima tumpahnya darah anak-anak bangsa Sudan di Yaman, dan siapa pembela mereka yang memberi kita sebarang penghargaan? “ cecarnya.

Dia lantas merekomensikan kepada pemerintah Sudan supaya meninjau kembali pendiriannya “demi mempertahankan sisa kehormatan negara.”

Partai Kongres Rakyat Yaman menilai perang Yaman sama sekali tidak bermakna dan campur tangan di sana merupakan “pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan Yaman yang telah dihancurkan secara total.”

Sekretaris departemen kehakiman partai ini, Abu Bakar Abdul Razzak menyatakan bahwa pemerintah Sudan “telah melakukan kesalahan historis yang fatal dengan terlibat dalam perang Yaman,” dan mendesak supaya tentara Sudan segera ditarik dari Yaman.

Mayjen Maash Hadi, ketua komisi keamanan dan pertahanan parlemen Sudan, memastikan tidak ada penambahan pasukan negara ini di Yaman. Menurutnya, apa yang sedang dilakukan dewasa ini hanyalah menggantikan pasukan yang masa tugas dan misinya sudah berakhir  di Yaman dengan kontingen pasukan baru.  (aljazeera)