Rangkuman Berita Timteng Jumat 26 Januari 2018

trump dan al-qudsJakarta, ICMES: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa masalah kota Al-Quds (Yerussalem) tidak akan dikemukakan dalam agenda perundingan damai antara Palestina dan Israel di masa mendatang.

Raja Abdullah II dari Yordania tampak sudah tidak solid lagi terhadap kesewenang-wenangan Amerika Serikat (AS) terhadap Palestina.

Menlu Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan negaranya tidak akan menyerang tentara Suriah, dan Ankara maupun Damaskus sama-sama berusaha menjaga integritas Suriah.

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri menyatakan negaranya berharap dapat menjalin hubungan terbaik dengan Iran, tapi dengan syarat apa yang dianggapnya sebagai kesetaraan antara dua negara.

Berita selengkapnya:

Trump Tegaskan Al-Quds Tak Bisa Dirundingkan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa masalah kota Al-Quds (Yerussalem) tidak akan dikemukakan dalam agenda perundingan damai antara Palestina dan Israel di masa mendatang.

Di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)  Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum /WEF) di Davos, Swiss, Kamis (25/1/2018), Trump  menilai orang-orang Palestina “tidak menghargai” AS, dan Washingtonpun akan membekukan bantuan senilai jutaan US$ kepada Palestina sampai pihak Palestina bersedia kembali ke meja perundingan dengan Israel di bawah prakarsa AS.

Dia juga mengatakan bahwa Kedubes AS untuk Israel di Al-Quds akan dibuka dalam jangka waktu satu tahun ke depan.  Dia menyebut tindakan ini “historis dan sangat penting.”

Presiden AS menyatakan masalah Al-Quds telah menjadi kendala bagi dialog Palestina-Israel, dan dalam hal ini dia menyalahkan pihak Palestina.

“Mereka tidak menghormati kami seminggu yang lalu dengan tidak memperkenankan wakil presiden kami yang hebat menemui mereka,” katanya dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sela-sela KTT WEF.

“Kami memberi mereka ratusan juta… Uang itu tidak sampai kepada mereka kecuali mereka duduk dan menegosiasikan perdamaian,” lanjutnya.

Pihak Palestina segera bereaksi dengan menolak dan mengecam pernyataan Trump tersebut.

Jubir Presiden Palestina Nabil Abu Rudeineh kepada AFP mengatakan, “Kami menegaskan bahwa Palestina tidak akan kembali ke meja perundingan selagi pemerintah AS tidak menarik pengakuan Al-Quds sebagai ibu kota Israel.”

Anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi mengatakan, “Tidak adanya pertemuan dengan orang zalim Anda bukanlah bukti tidak adanya penghormatan, melainkan bukti penghormatan Anda atas diri Anda.”

Hubungan Palestina dengan AS memburuk sejak Trump merilis keputusan yang mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahkan menolak ditemui oleh Wakil Presiden AS Mike Pence dalam safari perdananya ke Timteng yang berakhir dengan kunjungan ke Israel Selasa lalu (23/1/2018).

Rezim Zionis Israel menduduki Al-Quds sejak 1967 dan kemudian menjadikan kota suci ini sebagai ibu kotanya pada tahun 1980, sementara pihak Palestina tetap bersikukuh bahwa Al-Quds adalah ibu kota bagi negara Palestina yang harus ada di masa mendatang. (rayalyoum)

Raja Yordania Buat Pernyataan Mengejutkan Yang Mendukung Prakarsa AS Soal Palestina

Raja Abdullah II dari Yordania tampak sudah tidak solid lagi terhadap kesewenang-wenangan Amerika Serikat (AS) terhadap Palestina. Dia belakangan ini malah membuat pernyataan yang cenderung mendukung prakarsa damai AS untuk penyelesaian konflik Palestina-Israel yang dinamai “The Deal of The Century”.

Pernyataan demikian dia kemukakan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum /WEF) di Davos, Swiss.

“Tidak akan ada proses perdamaian atau solusi damai bagi konflik Arab-Israel tanpa peranan AS… Penting sekali  berusaha membangun kepercayaan antara Palestina dan Washington untuk mengembalikan AS, Palestina, dan Israel ke meja perundingan,” katanya, seperti dikutip Ray Al-Youm, Kamis (25/1/2018).

Pernyataan Raja Yordania ini bertolak belakang dengan sikap dan pernyataan Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa semua komunikasi Palestina dengan AS sementara ini dihentikan karena AS ternyata memihak sepenuhnya kepada Israel, mendukung Judaisasi Al-Quds (Yerussalem), dan tak segan-segan memindah Kedubesnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds.

Perubahan sikap Abdullah II ini merupakan dampak langsung tekanan hebat AS terhadap Yordania dalam beberapa hari terakhir, terutama penghentian bantuan kepada Yordania sebesar miliaran US$/tahun, demi meredakan kecaman Yordania terhadap keputusan Presiden AS Trump Donald Trump mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel dan memindah Kedubesnya dari Tel Aviv ke Al-Quds. (rayalyoum)

Turki Janji Tidak Akan Menyerang Tentara Suriah Di Afrin

Menlu Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan negaranya tidak akan menyerang tentara Suriah, dan Ankara maupun Damaskus sama-sama berusaha menjaga integritas Suriah.

“Dulu mereka (tentara Suriah) pernah menjatuhkan pesawat-pesawat kami, dan mereka kemudian mendapat  reaksi dari kami. Tapi selagi mereka tidak menyerang kami maka kami tidak akan memandang mereka sebagai sasaran kami. Sampai sekarang kami tidak mengambil langkah apapun dalam hal ini,” katanya dalam jumpa pers, Kamis (25/1/2018).

“Pemerintah Suriah mengetahui bahwa YPG (Unit Perlindungan Rakyat Kurdi) berusaha membelah Suriah, sedangkan kami serta Damaskus dan kubu oposisi sama-sama mendukung integritas Suriah sesuai perbatasannya sekarang,” lanjutnya.

Cavusoglu menyatakan pemerintah Turki meyakini bahwa pemerintah Suriah “tidak akan bekerjama dengan para teroris.”

Turki bersama milisi oposisi Suriah Jaish Al-Hur Sejak 20 Januari lalu menggelar operasi militer bersandi “Tangkai Zaitun” terhadap milisi Kurdi di kota Afrin di Suriah utara.

Pemerintah Turki berulang kali menyatakan bahwa Afrin yang mayoritas penduduknya bersuku Kurdi dan menjadi markas YPG merupakan ancaman nyata bagi keamanan Turki.

Ankara juga menyebut YPG dan Partai Persatuan Demokrasi Kurdi (PYD) yang merupakan dua komponen utara Pasukan Demokrasi Suriah (SDF) yang didukung Amerika Serikat sebagai dua organisasi teroris yang bersekutu dengan Partai Pekerja Kurdi Turki (PKK) yang sudah sekian dekade dilarang dan diperangi di Turki. (rt)

PM Lebanon Mengaku Ingin Menjalin Hubungan Terbaik Dengan Iran

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri menyatakan negaranya berharap dapat menjalin hubungan terbaik dengan Iran, tapi dengan syarat apa yang dianggapnya sebagai kesetaraan antara dua negara, dan seolah Iran selama ini memperlakukan Lebanon bukan sebagai negara yang berdaulat.

“Iran adalah negara yang kita memang harus berurusan dengannya…  Saya sebagai Perdana Menteri Lebanon ingin dipertemukan dengan Iran oleh hubungan yang terbaik, tapi harus ada hubungan dari negara ke negara, bukan untuk seseorang berinvestasi di Lebanon tanpa memberitahu saya tentang masalah ini, seperti Hizbullah atau lainnya,” katanya di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum /WEF) di Davos, Swiss, Rabu (24/1/2018).

Dia juga juga menyayangkan apa yang disebutnya campurtangan Iran di Yaman.

“Iran bisa jadi merupakan tantangan di kawasan, tapi dialog adalah bagian dari solusi tantangan ini, dan inilah yang kami harapkan…. Iran tidak bisa campurtangan di Yaman,” ujarnya.

Hariri adalah tokoh dan pejabat tinggi Lebanon yang didukung oleh Arab Saudi yang menjadi sumber utama investasi di Lebanon. Karena itu dia menentang pengaruh Iran di Lebanon dan Timur Tengah.

Mengenai pernyataan mengundurkan diri pada 4 November 2017 saat berada di Saudi dan kemudian menarik pernyataan ini setelah pulang ke Lebanon pada 21 November 2017, dia mengatakan peristiwa itu “sudah menjadi masa lalu.” (alalam/cnbc)