Rangkuman Berita Timteng Jumat 19 Januari 2018

konferensi al-quds di kairoJakarta, ICMES: Para pemuka tiga agama Islam, Kristen, dan Yahudi, dalam konferensi peduli Al-Quds di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir, sepakat menolak dan mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel. Hadir dalam konferensi ini Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.

Sumber media yang dekat pasukan pemerintah Suriah menyatakan  kepada kantor berita Jerman, DPA, bahwa pasukan pemerintah Suriah dan sekutunya telah mencapai area sekitar lapangan udara (lanud) militer Abu Duhur setelah bergerak maju dari bagian selatan provinsi Aleppo.

Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, melayangkan surat kepada Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Grand Ayatullah Sayyid Ali Khemenei berisikan apresiasi Hamas atas dukungan pemimpin dan rakyat Iran.

Lembaga peduli HAM Human Rights Watch (HRW) dalam laporan terbarunya telah membeberkan berbagai kejahatan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan di Yaman.

Berita selengkapnya;

Konferensi Di Mesir, Para Pemuka Tiga Agama Samawi Tolak Keputusan Trump Soal Al-Quds

Para pemuka tiga agama Islam, Kristen, dan Yahudi, dalam konferensi peduli Al-Quds di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir, pada Rabu dan Kamis (17-18/1/2018) sepakat menolak dan mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel. Hadir dalam konferensi ini Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.

Dalam pertemuan ini Mufti Al-Quds, Syeikh Mohammad Hossein, menegaskan bahwa Al-Quds yang memiliki tempat dan sejarah yang besar dewasa ini mengalami pelanggaran-pelanggaran secara terbuka, namun bangsa Palestina akan terus berjuang membela Al-Quds sebagaimana pada tahun lalu mereka berhasil mematahkan rencana sepihak Zionis Israel terhadapnya.

Dia mengingatkan bahwa Trump sedang berusaha menghapus identitas kearaban dan keislaman Al-Quds, dan karena itu bangsa-bangsa Arab dan Muslim harus bersatu dan berkonsentrasi pada kota ini.

Senada dengan ini, Khatib Masjid Al-Aqsa Syeikh Ikrimah Sabri menegaskan bahwa mengabaikan Al-Quds tak ubahnya mengabaikan dua kota suci Islam lain, Mekkah Al-Mukarromah dan Madinah Al-Munawwarah.  Karena itu dia mengingatkan umat supaya tidak menggubris upaya-upaya yang ada belakangan ini untuk menciptakan keraguan mengenai status Al-Quds selama ini.

Pemimpin kelompok Yahudi moderat Neturi Karta yang kontra-Israel, Yisroel Dovid Weiss, juga berbicara dalam pertemuan ini dengan menegaskan bahwa kelompoknya dan mayoritas kaum “Yahudi sejati” menolak negara Israel dan faham Zionisme.

“Saya datang mewakili bangsa Yahudi sejati, dan mereka diperintahkan oleh Taurat untuk mengatasi kezaliman terhadap bangsa Palestina yang justru telah memberi kaum Zionis negara di wilayah perbatasan 1948,” tuturnya.

Dia kemudian mengimbau para pemimpin Islam tidak menyebut para penganut Zionis sebagai Yahudi dan Israel karena sebutan demikian dapat menjadi pembenaran bagi kaum Zionis untuk mengungkit umat Islam terdahulu.

Sementara itu, pemimpin Kristen Maronit Kardinal Mar Bechara Boutros al-Rahi  menyatakan bahwa Al-Quds tidak bisa dilepaskan dari Palestina.

“Masalah Al-Quds tak dapat dipisahkan dari masalah Palestina, tak ada penyelesaian satu tanpa yang lain, karena kedua terhubung erat. Kita semua memahami perdamaian dan kebersamaan di atas suci dan di Timteng. Tak ada masa depan bagi keduanya tanpa penyelesaian masalah politik Al-Quds,” ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa segala sesuatu telah direncanakan oleh Israel, dan bukan terjadi secara spontan, hingga kemudian muncul keputusan Trump mengenai Al-Quds yang sewenang-wenang dan menyalahi semua keputusan Dewan Keamanan dan organisasi PBB.

Indonesia Bertekad Dukung Palestina

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, juga berbicara dalam konferensi dengan menegaskan komitmen mendukung Palestina dan menolak keputusan Trump, sesuai amanat konstitusi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia yang hanya dapat dicapai jika Palestina memperoleh kemerdekaan, kedaulatan, dan martabatnya sebagai anggota masyarakat internasional yang setara.

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, menyampaikan hal tersebut dalam forum konferensi internasional untuk membela kota Al Quds al-Sharif (Yerusalem) yang diselenggarakan Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir pada Rabu dan Kamis (17-18/1/2018).

“Dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak pernah surut, bahkan semakin meningkat. Bukan hanya dalam bentuk dukungan politik, namun Indonesia akan terus tingkatkan dukungan peningkatan kapasitas dan dukungan kepada perekonomian Palestina,” ujar Lukman Hakim.

“Bersama-sama dunia Islam, Indonesia juga siap berpartisipasi dalam memperkuat institusi keagamaan di Palestina, dalam kerangka kerja sama internasional. Melalui mimbar ini saya tegaskan, Palestina selalu ada dalam hati, bahkan dalam setiap helaan nafas warga Indonesia,” lanjut Menteri Agama RI itu.

Dia mengingatkan bahwa keputusan Presiden Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel telah melukai rasa keadilan umat manusia di saat dunia Islam sedang disibukkan dengan berbagai persoalan internal. (samanews/kompas)

Turki Akan Melancarkan Operasi Militer Di Suriah, Ini Ancaman Damaskus

Sumber media yang dekat pasukan pemerintah Suriah menyatakan  kepada kantor berita Jerman, DPA, bahwa pasukan pemerintah Suriah dan sekutunya telah mencapai area sekitar lapangan udara (lanud) militer Abu Duhur setelah bergerak maju dari bagian selatan provinsi Aleppo.

Sumber itu menjelaskan bahwa pertempuran mereka melawan kawanan teroris Jabhat Al-Nusra dan sekutunya masih diwarnai aksi “hit and run” atau “menyerang lalu kabur” di kawasan selatan dan timur provinsi Idlib, dan kepungan terhadap kawanan teroris itu membentang dari area sekitar lanud Abu Duhur hingga bagian selatan provinsi Aleppo dan berlanjut ke bagian timur laut provinsi Hama.

Pasukan pemerintah pada 10 Januari lalu sempat memasuki lanud Abu Duhur dari arah tenggara setelah bergerak maju di bagian timur provinsi Aleppo, tapi kemudian keluar lagi dari sana setelah terdesak oleh serangan pasukan oposisi.

Menlu Suriah Faisal Mekdad mengatakan negaranya akan menghadapi segala bentuk agresi atau operasi militer Turki ke wilayah kedaulatan Suriah.

“Kami mengingatkan para pemimpin Turki bahwa jika sampai melancarkan operasi serangan di kawasan Afrin maka akan dianggap sebagai tindakan agresi tentara Turki terhadap kedaulatan Republik Arab Suriah sesuai undang-undang internasional yang telah diketahui oleh pihak Turki,” ungkap Mekdad kepada wartawan di gedung Kemlu Suriah, Damaskus, Kamis (18/1/2018).

Dia menambahkan, “Kami mengingatkan bahwa pasukan pertahanan udara Suriah telah memulihkan kekuatannya secara penuh, dan siap menghancurkan sasaran-sasaran udara Turki di angkasa Republik Arab Suriah, dan ini berarti bahwa jika jet-jet tempur Turki mengagresi Suriah maka mereka hendaknya tidak merasa sedang berekreasi.”

Menlu Suriah mengingatkan, “Saya menegaskan dan berharap Turki mendengarkan baik-baik, dan pesan ini hendaknya sampai dengan jelas kepada siapapun yang berkepentingan bahwa Afrin, terutama, serta kawasan utara dan timur laut Republik Arab Suriah sejak dahulu kala akan tetap merupakan wilayah Arab Suriah.”

Berbagai laporan sebelumnya menyebutkan bahwa pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat bertekad membentuk pasukan baru penjaga perbatasan di utara Suriah bekerjasama dengan Pasukan Demokrasi Suriah (SDF) yang komponen utamanya adalah milisi Kurdi.

Hal ini membangkitkan kemarahan Turki. Ankara bahkan menyatakan bahwa milisi Kurdi dan SDF merupakan perpanjangan tangan Suriah kepada Partai Pekerja Kurdi Turki (PKK) yang dinyatakan oleh pemerintah Turki sebagai organisasi separatis teroris.

Pasukan Turki di sepanjang perbatasan negara ini dengan Suriah telah menerima instruksi siaga untuk kemungkinan melancarkan serangan ke kawasan Afrin yang dikuasai oleh milisi Kurdi di bagian utara provinsi Aleppo.

Dewan Keamanan Nasional Turki Rabu (17/1/2018) menggelar rapat yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan, dan kemudian menghasilkan keputusan bahwa Turki akan mengambil tindakan “urgen” dan “tegas” untuk melindungi diri dari bahaya yang datang dari Suriah. (rayalyoum/alalam)

Surat Pemimpin Hamas Kepada Khamenei: Iran Terus Memperkuat Pejuang Palestina

Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, Kamis (18/1/2018), melayangkan surat kepada Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Grand Ayatullah Sayyid Ali Khemenei berisikan apresiasi Hamas atas dukungan pemimpin dan rakyat Iran.

Haniyeh menyatakan bahwa rakyat Palestina sangat menghargai pendirian Iran terkait dengan isu Palestina dan dukungannya kepada resistensi terhadap Rezim Zionis Israel.

“Amerika dan sebagian negara pecundang bermaksud menuntaskan perkara Palestina dan menyudahi perlawanan terhadap rezim pendudukan. Namun proses pengandasan konspirasi anti Palestina akan terjadi melalui intifada rakyat yang sengit di Tepi Barat dan Al-Quds, dan Hamas mendukung hal ini,” ungkap Haniyeh dalam surat itu.

Dia menegaskan, “Kami akan mematahkan konspirasi taghut abad ini, Trump, serta para penguasa munafik di berbagai ibu kota yang jauh maupun dekat yang bermaksud menutup perkara Palestina.”

Pernyataan ini merupakan sindirian keras terhadap beberapa negara Arab Teluk, terutama Arab Saudi, yang masih saja menjalin hubungan dengan Israel dan cenderung mendukung keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald  Trump, mengakui Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel.

Kepada Pemimpin Besar Iran Haniyeh menambahkan, “Tak syak lagi Iran dengan petunjuk-petunjuk Yang Mulia telah dan akan terus memperkuat pasukan mujahidin dan muqawamah Palestina.”

Dia juga menyebutkan, “Konspirasi sejak awal sudah terlihat jelas, namun kenyataan ini semakin jelas daripada sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir dan dalam konferensi Riyadh serta statemen-statemen Trump yang menyebut Iran, Hizbullah, dan Hamas sebagai musuh.” (alalam)

HRW Beberkan Kejahatan Perang Saudi Dan Sekutunya Dalam Perang Yaman

Lembaga peduli HAM Human Rights Watch (HRW) dalam laporan terbarunya telah membeberkan berbagai kejahatan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan di Yaman.

“Pasukan koalisi pimpin Arab Saudi yang terlibat dalam konflik di Yaman telah berulang kali menyerang kawasan permukiman sipil dan memperparah krisis kemanusiaan di Yaman melalui blokadenya di tahun 2017, sebagaimana juga telah mencegah bantuan kemanusiaan ke sebagian kota di Yaman, dan melakukan berbagai pelanggaran berbahaya terhadap undang-undang perang,” ungkap Direktur Human Rights Watch (HRW) di Timur Tengah, Sarah Leah Whitson.

Dia menyatakan bahwa dengan dukungan Amerika Serikat (AS) pasukan koalisi Arab telah melancarkan serangan udara dan darat hampir tanpa henti untuk mendukung  Abd Rabbuh Mansour Hadi yang tergusur dari kedudukannya sebagai presiden Yaman akibat revolusi rakyat yang digerakkan oleh kelompok Ansarullah (Houthi).

Dia juga mengatakan bahwa semua pihak yang berperang di Yaman sudah sekira tiga tahun melakukan kejahatan perang tanpa ada rasa kuatir akan mendapat pengaduan dan sanksi hukuman dari pihak lain.

Whitson menyebutkan nama Putera Mahkota dan Menhan Saudi Mohammad bin Salman (MbS) dengan menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB sudah seharusnya menjatuhkan sanksi hukuman terhadap para petinggi militer koalisi Arab, termasuk MbS, karena telah menghalangi bantuan kemanusiaan dan melakukan berbagai pelanggaran lain.

HRW  menyebutkan bahwa pasukan koalisi pimpinan Saudi telah menggunakan bom cluster, melancarakan puluhan serangan udara secara membabi buta dan tak relevan sehingga menjatuhkan ribuan korban jiwa sipil dan melanggar undang-undang perang, dan menggunakan amunisi yang disuplai oleh AS dan lain-lain.

HRW juga menjelaskan bahwa pasukan koalisi itu menghalangi masuknya barang ke pelabuhan-pelabuhan laut yang dikuasai kelompok Houthi (Ansarullah), menutup pelabuhan-pelabuhan vital, menghancurkan infrastruktur, membatasi kedatangan para pekerja bidang kemanusiaan, menghancurkan barang-barang kebutuhan darurat bagi kelangsung hidup warga sipil, mengabaikan kondisi kritis warga sipil, dan bahkan sengaja menggunakan aksi pelaparan sebagai senjata sehingga tergolong kejahatan perang.

Dalam “laporan internasional” setebal 643 halaman HRW telah menyorot kondisi HAM di lebih dari 90 negara. (alalam)