Rangkuman Berita Timteng Sabtu 6 Januari 2018


pasukan loyalis hadi di yamanJakarta, ICMES: Wakil Sekjen PBB untuk koordinasi kemanusiaan dan bantuan daruruat  PBB, Mark Lowcok, menyatakan bahwa penduduk Yaman mengalami situasi “mirip kiamat” dan berpotensi tertimpa bencana kemanusiaan terburuk dalam setengah abad terakhir.

Dewan Keamanan PBB telah menggelar sidang darurat untuk membahas peristiwa unjuk rasa di Iran. Sidang ini digelar atas usulan Amerika Serikat (AS), namun Rusia, Perancis, Cina, dan sejumlah negara lain menyatakan bahwa unjuk rasa itu bukanlah ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan tak ada alasan untuk memaparkannya di dewan ini.

Mental pasukan kubu loyalis presiden tersingkir Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi melemah drastis karena mereka menerima gaji selama sembilan bulan sehingga sebagian dari mereka bahkan tak segan-segan menjual senjata atau informasi kepada kelompok Ansarullah (Houthi) atau kepada kelompok teroris Al-Qaeda demi mendapatkan uang.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tak dapat menahan amarahnya ketika ditanya wartawan mengenai kasus pengiriman senjata Turki ke Suriah. Dia segera mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengirim 4000 truk berisi senjata ke Suriah.

Berita selengkapnya;

Pejabat PBB: Terburuk Dalam Setengah Abad, Kondisi Di Yaman Seperti Kiamat

Wakil Sekjen PBB untuk koordinasi kemanusiaan dan bantuan daruruat  PBB, Mark Lowcok, menyatakan bahwa penduduk Yaman mengalami situasi “mirip kiamat” dan berpotensi tertimpa bencana kemanusiaan terburuk dalam setengah abad terakhir.

“Situasi di Yaman sekarang bagi penduduk negara ini terlihat seperti kiamat,” katanya, Jumat (5/1/2018).

Seperti diketahui, Yaman sudah hampir tiga tahun menjadi sasaran amuk serangan udara pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi dengan dalih membela Abd Rabbuh Mansour Hadi yang tersingkir dari jabatannya sebagai presiden Yaman oleh revolusi yang digerakkan oleh kelompok Ansarullah (Houthi).

Serangan ini menyebabkan menimbulkan banyak kehancuran, kelangkaan bahan pangan, merebaknya wabah kolera, dan membuat jutaan orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

“Wabah kolera mungkin adalah yang terburuk yang pernah dialami dunia dengan satu juta kasus yang dicurigai sampai akhir 2017,” ujar Lowcok.

Lowcock menjelaskan “epidemi baru yang mengerikan” difteri, penyakit bakteri yang seharusnya dicegah dengan imunisasi, telah “menyerang hingga 500 orang dengan puluhan dan puluhan kematian” dalam beberapa minggu terakhir.

“Itu akan menyebar seperti api… Jika situasinya tidak berubah, kita akan mengalami bencana kemanusiaan terburuk di dunia selama 50 tahun,” tambahnya.

Hal ini dia katakan manakala Dana Darurat PBB (CERF) mengalokasikan US$ 50 juta untuk mendukung usaha bantuan kemanusiaan di Yaman, di mana lebih dari delapan juta orang berada di ambang kelaparan.

Jumlah tersebut merupakan alokasi terbesar yang pernah dilakukan oleh CERF dan mencerminkan situasi mengerikan di Yaman, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia Arab sebelum dimulainya perang pada tahun 2015.

Lowcock mengatakan bahwa dana itu akan membantu mempersiapkan bantuan yang diperlukan untuk tahun depan.

“Fakta bahwa saya harus melakukan itu jelas bukan tindakan yang berhasil, itu adalah tanda betapa putus asa situasinya,” keluhnya.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat, PBB mengatakan bahwa dana itu akan “memungkinkan peningkatan bantuan mendesak untuk menyelamatkan jiwa” di Yaman dan akan diarahkan untuk mencegah bencana kelaparan, serta membantu warga sipil yang terkena dampak konflik.

Sebagian dana juga akan digunakan untuk mendukung layanan publik yang memburuk di negara ini. (aljazeera)

DK PBB Tolak Upaya AS Internasionalisasi Kasus Demo Protes Di Iran

Dewan Keamanan PBB telah menggelar sidang darurat untuk membahas peristiwa unjuk rasa di Iran. Sidang ini digelar atas usulan Amerika Serikat (AS), namun Rusia, Perancis, Cina, dan sejumlah negara lain menyatakan bahwa unjuk rasa itu bukanlah ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan tak ada alasan untuk memaparkannya di dewan ini.

Sebelumnya, Dubes AS untuk PBB Nikki Haley mengingatkan Teheran bahwa masyarakat internasional meneropong reaksi pemerintah Iran terhadap unjuk rasa protes tersebut. Dalam sidang itu dia menyatakan bahwa apa yang terjadi di Iran merupakan eksperimen spontan menuntut penegakan HAM yang terjadi akibat “penindasan terhadap rakyat yang sudah berlangsung lama.”

Dia juga menyatakan pemerintah Iran memberikan bantuan dana kepada “rezim diktator Suriah” dan kelompok-kelompok milisi di Irak dan Yaman.

Menanggapi sikap AS, Dubes Perancis menyatakan unjuk rasa di Iran tidak mengancam keamanan dan perdamaian internasional sehingga tidak perlu dirapatkan dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Dia juga menekankan bahwa perubahan di Iran tidak akan terjadi karena tekanan dari luar, melainkan dari rakyat Iran sendiri.

“Kita harus menghindari upaya mengeksploitasi krisis ini untuk kepentingan pribadi karena justru akan kontrapoduktif dengan apa yang diinginkan,” katanya.

Senada dengan ini, Dubes Rusia mengatakan, “Kita prihatin atas jatuhnya korban jiwa akibat unjuk rasa yang sangat tidak damai itu. Meski demikian, biarlah Iran menangani problemanya sendiri.”

Dia juga memastikan bahwa penyelenggaraan sidang darurat itu merupakan upaya sia-sia untuk menon-aktifkan perjanjian nuklir Iran. Dia mengaku heran mengapa unjuk rasa di Iran diperdebatkan di Dewan Keamanan PBB sementara dem-demo yang terjadi di negara-negara Barat tidak demikian.

“Kami berterima kasih kepada Washington, karena pesan dan ancamannya justru telah menyatukan sentimen rakyat Iran terhadap AS,” pungkasnya, mengacu pada maraknya gelombang unjuk rasa pro-pemerintahan Iran yang jauh lebih besar dan melibatkan jutaan massa di seluruh penjuru Iran, sedangkan demo-demo protes hanya melibat ratusan hingga ribuan orang di sejumlah kota dan daerah.

Jumat kemarin demo pro-pemerintah di Iran memasuki hari kelima dengan jumlah massa yang lebih kolosal di berbagai kota dan daerah karena dilaksanakan usai shalat Jumat.  (aljazeera/alalam)

The Economist: 9 Bulan Tak Menerima Gaji, Pasukan Loyalis Hadi Jual Senjata Kepada Houthi

Mental pasukan kubu loyalis presiden tersingkir Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi melemah drastis karena mereka menerima gaji selama sembilan bulan sehingga sebagian dari mereka bahkan tak segan-segan menjual senjata atau informasi kepada kelompok Ansarullah (Houthi) atau kepada kelompok teroris Al-Qaeda demi mendapatkan uang. Demikian dikatakan kepala staf angkatan bersenjata kubu loyalis Hadi, Mayjen Taher Al-Aqili, seperti dilansir majalah The Economist terbitan Inggris dan dikutip laman berita Aljazeera, Sabtu (6/1/2017).

Aqili mengatakan kepada The Economist bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan kepada pasukan koalisi Arab pimpinan Saudi supaya dibekali senjata berat untuk menghadapi kelompok Houthi, tapi koalisi ini sama sekali tidak atau belum meresponnya.

Menurut The Economist, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dewasa ini di Yaman, dan bahwa orang-orang yang dijuluki sebagai  “amir perang” justru telah menguasai sendiri bantuan-bantuan kemanusiaan.

Al-Aqili dilaporkan terkena ledakan ranjau darat, Jumat (5/1/2017), ketika sedang melakukan inspeksi pasukan di kawasan Jawf di timur laut Yaman.  Sumber lokal mengatakan mengatakan kepada Aljazeera bahwa bahwa Al-Aqili menderita cidera patah tulang dan memar ringan di bagian lutut, namun dilarikan ke Saudi untuk mendapat perawatan.

Sudah hampir tiga tahun Yaman dilanda perang antara Houthi di satu pihak dan kubu loyalis Hadi yang didukung serangan udara pasukan koalisi pimpinan Saudi di pihak lain sejak Houthi berhasil menguasai Sanaa, ibu kota Yaman, pada September 2014. (aljazeera)

Video: Erdogan Marah Dan Sebut AS Kirim 4000 Truk Senjata Ke Suriah

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tak dapat menahan amarahnya ketika ditanya wartawan mengenai kasus pengiriman senjata Turki ke Suriah.

Dalam jumpa pers bersama Presiden Perancis, Emmanuel Macron, di Paris, Jumat (5/1/2018), wajah Erdogan berubah saat mendapat pertanyaan tentang itu. Dia juga mengangkat tangan dan berulang kali memberi isyarat hendak memotong pertanyaan tersebut.

Dia kemudian berkata, “Ketika Anda melontarkan pertanyaan-pertanyaan Anda, perhatikan baik-baik poin ini, dan jangan bicara dengan lidah orang lain. Ketahuilah bahwa Anda berbicara bukan kepada orang yang akan dapat dengan mudah menerimanya.”

Dia menambahkan, “Anda bertanya demikian kepada saya, tapi mengapa Anda tidak bertanya kepada saya untuk apa AS mengirim 4000 ribu truk yang mengangkut senjata ke Suriah?”

Dia lantas mengatakan bahwa badan intelijen Turki “berhak sepenuhnya” menjalankan misinya.

Kasus pengiriman senjata Turki tersebut mengemuka pada Januari 2014, yaitu ketika para jaksa di wilayah selatan Turki menemukan dan mengungkap adanya konvoi truk yang bergerak ke Suriah. Mereka mengatakan bahwa iringan kendaraan besar itu milik badan intelijen Turki dan mengangkut senjata.

Hanya saja, pemerintah Turki selanjutnya malah menuduh para penyelidik kasus ini terlibat konspirasi dengan organisasi milik agamawan Fathullah Gulen yang dituduh pemerintah Turki berada di balik aksi kudeta gagal di Turki pada pertengahan tahun 2016.

Koran Turki Cumhuriyet yang memberitakan kasus ini juga kena getahnya. Pengadilan Turki menjatuhkan vonis penjara terhadap pemimpin redaksinya saat itu, Can Dündar, karena dinyatakan telah menyingkap rahasia negara, tapi dia kemudian kabur dari Turki. (rt)